Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025

MISI :

  1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara;
  2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian;
  3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya bersama Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten Se-Jawa Timur melakukan Rapat Persiapan SKB melalui telekonferensi. Sebanyak 36 perwakilan instansi bergabung dalam telekonferensi yang digelar pada Jumat (20/03). Untuk efektivitas komunikasi, rapat tersebut dibagi menjadi 4 sesi dan berlangsung dari pukul 09.00 - 11.30 WIB.

 

Telekonferensi ini dilakukan menyusul anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan interaksi dan aktivitas sosial, mengingat status darurat nasional penyebaran Coronaviruses Disease (COVID-19) di Indonesia. Kepala BKN Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko mengungkapkan bahwa rapat melalui telekonferensi ini sebagai upaya agar pelayanan publik dapat terus berjalan terutama di wilayah kerja BKN Regional II Surabaya. 

 

Setidaknya terdapat 3 agenda yang dibahas dalam rapat melalui telekonferensi tersebut. Tauchid Djatmiko mengatakan, “Agenda rapat koordinasi kali ini membahas tentang validasi dan pengumuman Hasil SKD CPNS Jawa Timur Formasi Tahun 2019, Persiapan SKB, serta pengangkatan CPNS Jawa Timur Formasi 2018”.

 

Dalam rapat tersebut dicapai beberapa kesepakatan, diantaranya Pengumuman SKD serentak pada Senin, 23 Maret 2020 melalui website masing-masing instansi. “Kami mengharapkan seluruh instansi untuk memastikan kembali hasil SKD. Masa validasi hasil SKD paling lambat sebelum tanggal 19 Maret 2020 untuk selanjutnya dilaporkan kepada kami dan diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Formasi 2019,” jelas Tauchid Djatmiko. Tauchid juga mengimbau apabila terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diakomodir di Seleksi CPNS Formasi 2020.

 

Dalam rapat ini juga ditegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Panselnas. Hal tersebut mengingat status darurat nasional masih berlangsung hingga 31 Mei 2020. Slamet Wiyono, Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun yang turut bergabung dalam telekonferensi ini menjelaskan, “Pelaksanaan SKB menunggu penyusunan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk diterapkan dalam  proses SKB”. suf-ars

20 Mar

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Pemerintah menetapkan sistem merit sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional. Hal tersebut menyusul penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

 

Mengambil langkah nyata mewujudkan Proyek Prioritas Nasional tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun berbagai kebijakan dan upaya strategis. Salah satunya melalui kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang digelar di JW Marriott Hotel, Surabaya pada Rabu (11/03). Kegiatan tersebut mengundang 42 Instansi Pemerintah yang terdiri dari Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang ditetapkan sebagai target pembinaan. 

 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto. Dalam sambutannya, Agus memaparkan target yang harus dicapai di tahun 2020 ini. “Targetnya sebanyak 73 Instansi Pemerintah harus sudah memiliki Indeks Sistem Merit Kategori > Baik dengan nilai minimal 250. Tujuannya untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem merit di Instansi Pemerintah. Bicara tentang sistem merit memang sesuatu yang besar, ada 8 aspek itu semua harus kita bangun bersama. Tapi kita tidak boleh melupakan perubahan kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri,” tuturnya.

 

Pembinaan dikemas melalui diskusi panel dengan menghadirkan narasumber Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru. BKN sebagai pelaksana manajemen kepegawaian tentu tidak lepas dari perannya dalam mewujudkan sistem merit. Otok Kuswandaru menilai sistem merit dalam manajemen ASN sebagai kompensasi yang adil dan layak. “Melalui sistem merit apa yang kita kerjakan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, sehingga hasil kinerja kita terukur secara objektif. Dan penilaian terhadap kinerja bukan hanya prestasi, namun juga perilaku. Untuk itu, bukan hanya pembinaan tapi juga harus ada pengawasan agar penilaian terhadap kinerja tetap objektif.” tuturnya.

 

Selain kedua narasumber tersebut, turut hadir sebagai narasumber dua Komisioner KASN, Rudiarto Sumarwono dan Sri Hadiati. Baik Rudiarto Sumarwono maupun Sri Hadiati, keduanya sepakat menyatakan tujuan dan komitmen dalam mewujudkan merit sistem. Sri Hadiati mengatakan, “Selain pembinaan sistem merit, kegiatan ini juga sebagai upaya menyatukan visi seluruh Instansi Pemerintah (K/L/D). Bersama-sama kita membina dan mengawasi pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN”. Sementara itu Rudiarto memaparkan hasil capaian Indeks Sistem Merit yang dicapai K/L/D. suf-ars

11 Mar

Surabaya - Humas Kanreg II BKN,  Menjadi PNS merupakan sebuah kehormatan besar bagi kita untuk mempersatukan bangsa. Untuk itu, PNS perlu menjaga integritas dan profesionalitas. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil di Ruang Rapat BKN Regional II Surabaya (27/01/2020). Sebanyak 6 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2018 dilantik menjadi PNS BKN Regional II Surabaya untuk mengisi jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Keuangan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, dan Analis Perencanaan. 

 

Lebih lanjut beliau menyampaikan harapannya pada para PNS yg baru dilantik. Bima Haria mengutarakan, “Salah satu cara PNS sebagai bagian dari ASN, dapat mempersatukan bangsa adalah dengan bersikap netral." Bima Haria menjelaskan bahwa sikap netral diperlukan dalam memberikan pelayanan publik, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Dengan bersikap netral masyarakat bisa memberikan kepercayaan pada PNS. "Semoga kita semua dapat bekerja dan menjalankan fungsi ASN dengan baik, serta menjadi teladan serta pemersatu di lingkungan masyarakat,” asanya.

 

Sementara itu Kepala BKN Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko mengungkapkan, “Pelantikan PNS ini sebagai regenerasi di lingkungan kerja BKN Regional II Surabaya. Bertambahnya sumber daya manusia yang lebih fresh ini, akan ada banyak ide baru yang membawa perubahan positif dalam manajemen PNS.” 


Selain menghadiri acara pengambilan sumpah, Bima Haria juga menyempatkan diri meninjau titik lokasi SKD CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya serta Kementerian Pertanian di Ruang CAT BKN Regional II Surabaya. Baik Bima Haria maupun Tauchid Djatmiko sepakat mewujudkan netralitas ASN salah satunya dimulai dari seleksi CPNS yang transparan menggunakan sistem CAT. "Transparansi hasil seleksi ditampilkan langsung secara real time merupakan kelebihan dari sistem seleksi CPNS, bahkan telah mendapat berbagai penghargaan," tutupnya. suf-ars

01 Jan

Jakarta - Humas Kanreg II BKN, Penilaian atas kinerja ASN berskala nasional nampaknya akan segera terwujud. Menunjukkan komitmen tersebut, Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Nasional Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana membuka langsung kegiatan yang digelar selama dua hari pada Selasa hingga Rabu (25-26 Februari 2020) di Hotel Premier Best Western, Jakarta.

Piloting penerapan sistem informasi e-Kinerja ASN terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) di wilayah kerja regional BKN menjadi fokus utama dalam FGD tersebut. Oleh karena itu FGD dihadiri oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN I-XII bersama perwakilan K/L/D yang ditunjuk menjadi pilot di masing-masing wilayah kerja. Wilayah kerja Kanreg II BKN sendiri diwakili oleh Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek.

FGD dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh K/L/D yang menjadi pilot dalam penerapan sistem informasi e-Kinerja ASN terintegrasi. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko menyampaikan kesiapannya mendukung e-Kinerja ASN yang terintegrasi. Tauchid mengatakan, "Kantor regional semakin berperan dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap K/L/D. Harus ada sinergi antara Kanreg II BKN dengan K/L/D terutama yang menjadi instansi pilot." suf-ars

26 Feb
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
bknsurabaya@gmail.com
.
Instagram Feed
00000000020867
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×