Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan 14 Oktober 2020.

  1. Heru Purwaka, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Oktober 2020 sampai dengan 23 Februari 2022.

  1. Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 23 Februari 2022 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Banyuwangi - Humas Kanreg II BKN, Perhelatan akbar Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera memasuki tahapan Seleksi Kompetensi pada Bulan Desember nanti. 

01 Jan

Banyuwangi - Humas Kanreg II BKN, Pengelolaan manajemen ASN menjadi salah satu aspek mutlak dalam upaya mereformasi birokrasi menjadi standar kelas dunia. Dilatarbelakangi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi KemenPANRB dan Paguyuban Tahun 2022. Rapat yang mengusung tema "Transformasi Sistem Manajemen ASN, Menuju Birokrasi Kelas Dunia" ini diselenggarakan pada Hari Rabu sampai Jumat, 23-25 November 2022 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pemkab Banyuwangi.

1-min (15)

Berbagai narasumber kompeten dalam bidang manajemen ASN hadir dalam acara tersebut. Salah satu narasumber yang hadir Bima Haria Wibisana, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam kesempatan tersebut Bima Haria memaparkan materi tentang Peningkatan Kualitas Layanan Manajemen ASN. Topik  tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BKN sebagai instansi pengelola manajemen ASN.

Bima menuturkan, "Saat ini BKN fokus pada penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. Diantaranya melalui integrasi data sistem layanan melalui aplikasi SIASN. Melalui penyederhanaan ini diharapkan layanan kepegawaian dapat lebih cepat, sefektif dan efisien".

Selain perwakilan dari BKN, turut hadir sebagai narasumber Alex Denni (Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB) dengan materi tentang Strategi dan Sinergi Pelaksanaan Transformasi Sistem Manajemen ASN dan Adi Suryanto (Kepala Badan Lembaga Administrasi Negara) yang memaparkan materi tentang Transformasi Sistem Pengembangan Kompetensi ASN. Diskusi berlangsung antusias diawali dengan paparan tentang Strategi Pengawasan dalam Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia oleh Iwan Taufiq Purwanto (Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK).

Melalui Rakor kali ini diharapkan hasil akhir berupa kesepakatan strategi dan sinergi kegiatan Transformasi Manajemen SDM ASN Tahun 2023 – KemenPANRB, BKN, LAN dan KASN. Beberapa kesepakatan diantaranya berkaitan dengan jenis layanan kepegawaian yang akan disimplifikasi, termasuk upaya digitalisasi pada segala aspek pelayanan, serta skema integrasi data dan interoperabilitas sistem layanan SDM K/L/D. Selain itu, strategi yang rencanakan nantinya akan menjadi upaya peningkatan kompetensi ASN, utamanya yang mendukung program reformasi birokrasi. (suf/bee)

24 Nov

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Tak ingin berhenti berinovasi, Kantor II BKN tengah mempersiapkan standar baru pelayanan kepegawaian dengan menawarkan One Day Service. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanreg II BKN dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelayanan yang digelar pada Selasa (22/11) di Aula Mojopahit.

a-min (1)

Melalui One Day Service, setiap usul pelayanan yang masuk akan diproses dalam waktu satu hari untuk selanjutnya diproses oleh pengelola kepegawaian di Instansi Daerah, dalam hal ini BKD/BKPP/BKPSDM/BKPSDA. Meski demikian belum semua pelayanan kepegawaian dapat diproses dengan prinsip One Day Service, melainkan bertahap diawali dengan pelayanan mutasi dan pensiun.

"One Day Service ini tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan terutama dari segi waktu. Namun untuk bisa mewujudkan standar tersebut, kami membutuhkan kerjasama, sinergi dengan pengelola kepegawaian di daerah," tutur Mohammad Ridwan, Kepala Kanreg II BKN yang hadir membuka Rakor sekaligus memberikan arahan. Lebih lanjut Ridwan mengharapkan proses bisnis yang berkelanjutan, tidak berhenti sampai Kanreg II BKN saja akan tetapi berkesinambungan sampai pelayanan di level Instansi Daerah dapat berjalan lebih cepat. 

Selain menekankan pada inovasi untuk percepatan pelayanan kepegawaian, rakor tersebut juga membahas tentang layanan terpadu satu pintu melalui SIASN, pemutakhiran data mandiri (PDM), dan minimalisasi anomali data kepegawaian. Ketiga hal tersebut saat ini tengah menjadi agenda dan fokus utama BKN.

Tiga narasumber berkompeten pun dihadirkan untuk mendiskusikan tiga agenda besr tersebut, diantaranya Anang Triharjono (Kepala Bidang Informasi dan Kepegawaian), Luluk Budijati (Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian), dan Eris Juni Ristiana (Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun). Kehadiran ketiga narasumber tersebut disambut antusias oleh banyaknya pertanyaan dari peserta Rakor. (suf/bee)

 

23 Nov

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kepala Kanreg II BKN Surabaya bersama dengan Kepala BKD/BKPP/BKPSDM/BKPSDA se-Jawa Timur sepakat menandatangani Komitmen Bersama terkait percepatan pelayanan kepegawaian pada Selasa (22/09). Penandatanganan ini menyusul diselenggarakannya Rapat Koordinasi Percepatan Pelayanan Kepegawaian di hari yang sama.

Selain menginisiasi One Day Service pelayanan kepegawaian, dalam rapat tersebut juga disepakati percepatan proses pelayanan di level Instansi Pemeritah. Beberapa ketentuan yang disepakati bersama diantaranya percepatan penyelesaian anomali data melalui aplikasi SIASN, Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), penilaian SKP, laporan rekonsiliasi data secara berkala tiap triwulan. 

Lebih lanjut, Mohammad Ridwan, Kepala Kanreg II BKN Surabaya menegaskan, "Percepatan ini termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun dan Kenaikan Pangkat (KP) dalam kurun waktu 5 hari kerja setelah Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN diterbitkan. Kami sepakat untuk bersinergi, berkomunikasi, dan berkoordinasi untuk setiap permasalahan yang berpotensi menghambat pelayanan kepegawaian".

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini diharapkan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien di wilayah kerja Kanreg II BKN dapat terwujud. "Seluruh pengelola kepegawaian Instansi Pemerintah di Jawa Timur harus sepekat dengan kesepakatan ini," tutur Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Abdul Madjid. (suf/bee)

 

30 Nov
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
kanreg2.surabaya@bkn.go.id
.
Instagram Feed
00000000019377
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×