Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Sidoarjo - Humas Kanreg II BKN, Evaluasi memegang peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tanpa adanya evaluasi pelayanan publik tidak akan menuju pada perubahan yang diharapkan. Kantor Regional II BKN Surabaya sebegai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas fungsi memberikan pelayanan di bidang kepegawaian melakukan evaluasi salah satunya melalui survei kepuasan masyarakat. Survei ditujukan untuk instansi daerah dan ASN di wilayah kerja Kanreg II BKN  setelah melakukan berbagai pelayanan kepegawaian. 

1_1

Selain pelayanan kepegawaian, kanreg II BKN juga bertanggungjawab membina manajemen ASN di wilayah kerja Jawa Timur. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Kanreg II BKN menyusun indeks kepuasan masyarakat yang spesifik mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan manajemen ASN. Hal tersebut disampaikan oleh Heru Purwaka, Kepala Kanreg II BKN, dalam Rapat Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan pada Rabu (28/7/2021) secara virtual. Heru menuturkan, "IKM ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kinerja dan merupakan bahan evaluasi sebgai data dukung dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi 2021. Sehingga ini sangat berpengaruh pada nilai capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kanreg II BKN."

Lebih lanjut Heru menuturkan bahwa rapat kali ini digelar sebagai upaya menyamakan persepsi dan pemahaman tentang bagaimana cara menyusun pertanyaan, pelaksanaan dan pelaporan survei IKM. Senada dengan Heru, Kepala Bidang Tata Usaha Kanreg II BKN, Basuki Ari menjelaskan teknis penyusunan survei IKM. Basuki mengatakan, "Pada dasarnya penyusunan IKM sudah ada pedomannya dalam  PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, tetapi untuk IKM pembinaan manajemen belum ada alat ukurnya. Nantinya sumber data diperoleh dari persepsi ASN atau instansi di wilayah kerja kita yang telah mendapatkan pembinaan manajemen. Alat ukur berupa kuesioner berisi pertanyaan atau penyataan tertutup sehingga memudahkan kita dalam mengukur dan menentukan indeks capaiannya".

3

Selain menyiapkan IKM, Kanreg II BKN juga tengah mempersiapkan Pembinaan Manajemen ASN yang lebih tersruktur. "Sebelum kita membina manajemen ASN di Jawa Timur, Kanreg II BKNsebelumnya juga harus menerapkan manajemen kepegawaian yang baik. Saat ini sudah kita mulai dan mari terus kita tingkatkan terkait pengembangan kompetensi pegawai, dilanjutkan dengan Rencana Penyusunan Anjab & ABK Kantor Regional II BKN, serta yang tidak kalah penting transformasi layanan kepegawaian di era PPKM ini. Diharapkan akan ada terobosan-terobosan, inisiatif dan kreatifitas pegawai untuk mendukung percepatan tersebut," tutup Heru. -suf

30 Nov
Sidoarjo-Humas Kanreg II BKN, Hari ini, Selasa (27/7/2021) Kanreg II BKN menyerahkan Surat Keputusan kepada pegawai yang mencapai Batas Usia Pensiun TMT Maret sampai dengan September 2021, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat TMT April 2021, dan Tanda Kehormatan Satyalencana. Penyerahan berlangsung khidmat meskipun dilaksanakan secara virtual, hal ini mengingat masih berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
 
Heru Purwaka, Kepala Kanreg II BKN dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pengabdian para pegawai. "Selamat bagi para pegawai yang menerima SK hari ini, baik SK Pensiun, Kenaikan Pangkat, maupun Tanda Kehormatan. Terima kasih telah berkinerja dengan baik, mengabdi dengan sungguh-sunggu dan semoga kedepan dapat kita lanjutkan dan memberi manfaat lebih untuk Kanreg II BKN ini," tuturnya.
 
Sebanyak 8 PNS Kanreg II BKN menerima SK Pensiun TMT Maret sampai September 2021. Selain itu terdapat 10 PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat TMT April 2021 dan 17 PNS menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana. Lebih lanjut Heru Purwaka menuturkan, "Bagi bapak ibu yang mendapatkan kenaikan pangkat maupun tanda kehormatan, semoga ini menjadi peluang untuk meniti karir yang lebih tinggi lagi. Begitu pula dengan bapak ibu yang telah mencapai BUP selamat menikmati peluang berkumpul dengan keluarga dan akan lebih baik apabila dapat menjaga produktivitas, seperti melakukan hobi atau kegiatan-kegiatan lain".
 
Acara penyerahan SK juga dilanjutkan dengan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen ASN. Pelatihan yang memasuki pertemuan ketiga kali ini membahas tentang pensiun dan pengadaan ASN. Materi disampaikan oleh Sulastina selaku Koordinator Pengangkatan ASN dan Elyzabeth Kristifosa yang merupakan Koordinator Pensiun PNS Instansi Kabupaten/Kota. - suf
 
 
27 Jul

Sidoarjo - Humas Kanreg II BKN, Teknis manajemen ASN menjadi materi utama yang harus dikuasai oleh pegawai Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (Kanreg II BKN Surabaya). Hal tersebut mengingat tugas dan fungsi Kanreg II BKN sebagai intansi yang bertanggungjawab atas pengelolaan ASN di wilayah kerja Jawa Timur. Oleh karene itu Kanreg II BKN menggelar Pelatihan Teknis Manajemen ASN yang ditujukan untuk seluruh PNS Kanreg II BKN. Pelatihan digelar secara virtual selama lima hari yang dimulai pada hari Rabu (21/7/2021). 

1

Kepala Kanreg II BKN, Heru Purwaka dalam sambutannya menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut tidak lain sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai. "Pengembangan kompetensi pegawai ini sangat penting terutama di masa pendemi yang mengharuskan kita bekerja dari rumah. mau tidak mau seluruh pegawai harus siap memberikan pelayanan kepegawaian yang saat ini dilakukan secara online. Maka pengetahuan teknis tentang manajemen ASN amat sangat penting, tentunya agar kita tetap dapat memberikan pelayanan prima," jelasnya.

Narasumber dalam pelatihan tersebut merupakan PNS Kanreg II BKN sendiri. Dengan demikian diharapkan sharing knowledge dan regenerasi dapat berjalan secara berkelanjutan di Kanreg II BKN. Lebih lanjut Heru juga menuturkan, "Semoga dengan adanya pengembangan kompetensi pegawai ini kita dapat saling menyalurkan ilmu terutama untuk generasi-generasi muda yang akan melanjutkan pengelolaan ASN. Sehingga ilmu yang dita dapat selama ini dapat bermanfaat ke depan, begitu pula dengan generasi selanjutnya mendapat manfaat yang sebesar-besarnya".

2

Setidaknya terdapat sepuluh topik utama yang dibahas dalam pelatihan tersebut. Hal tersebut sebagaimana disampikan oleh Anang Pikukuh Purwaka selaku Ketua Panitia, "Materi yang disampaikan dalam pelatihan diantaranya Pembinaan Jabatan Fungsional di Kantor Regional II BKN, Merit System, Pengembangan Karier ASN, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Seleksi ASN, Pengadaan dan Rekrutmen Pegawai, Pensiun Pejabat Negara dan ASN, Mutasi dan Status Kepegawaian, Sistem Penilaian Kinerja Pegawai, dan Kebijakan Manajemen ASN. Setelah kesepuluh topik disampaikan, Kanreg II BKN masih akan melanjutkan pelatihan dengan topik yang masih terkait dengan manajemen ASN". - suf

 

21 Jul

SIARAN PERS KEMENTERIAN PANRB
11 JUNI 2021 – 269/HUMAS-MENPANRB/2021

Hati-hati Beredar Surat Palsu Tentang Pengangkatan Honorer

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menemukan adanya surat palsu tentang pengangkatan tenaga honorer. Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce menjelaskan bahwa Kementerian PANRB tidak mengeluarkan surat terkait pengangkatan tenaga honorer.

Dalam surat palsu bernomor 257/VI/2021 tentang pengangkatan tenaga honorer, seolah-olah ada keputusan rapat bersama Komisi X DPR dan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi untuk memberikan kesempatan kepada tenaga honorer, tenaga administrasi, penyuluh pertanian, dan tenaga honorer kesehatan yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes bagi yang memenuhi persyaratan. "Bahkan dalam penulisan kepanjangan dari Menteri PANRB juga tidak tepat. Kami tegaskan surat tersebut palsu," jelasnya di Jakarta, Jumat (11/06).

Averrouce menyampaikan bahwa beberapa kasus surat palsu yang beredar sebelumnya juga mencatut nama Drs. Heru Purwaka dari Biro Perencanaan Kepegawaian BKN Pusat sebagai penghubung. "Mereka seringkali menggunakan nama Heru Purwaka, hanya nomor telepon yang selalu diubah," katanya

Dalam surat palsu tersebut juga tertulis waktu dan tempat yakni Selasa, 8 Juni 2021 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi X DPR RI untuk membahas terkait pengangkatan tenaga honorer berumur 35 tahun keatas. Surat tersebut seolah ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan ditujukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat dan Daerah.

Averrouce mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dalam menerima informasi, terlebih jika mengatasnamakan Kementerian PANRB dan meminta sejumlah imbalan. “Selalu waspada dan selektif atas informasi yang beredar dengan mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Kementerian PANRB,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)

WhatsApp Image 2021-06-12 at 11.14.50 AM

12 Jun
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
kanreg2.surabaya@bkn.go.id
.
Instagram Feed
00000000046839
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×