Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Kota Batu - Humas Kanreg II BKN, BKN sukses menghelat BKN Award 2022 pada Juli lalu, sebuah ajang penganugerahan bagi kinerja instansi pemerintah di bidang manajemen ASN. Penganugerahan yang digelar untuk mendorong kinerja ASN ini disambut suka cita dengan diserahkannya 32 trofi penghargaan untuk Kabupaten/Kota/Provinsi di Jawa Timur. Penyerahan diselenggarakan di Hotel Tulip, Kota Batu pada Rabu (10/08/2022).

1-min (11)_1

Turut hadir dalam acara tersebut Khofifah Indar Parawangsa (Gubernur Jawa Timur), Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Otok Kuswandaru (Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN), dan Mohammad Ridwan (Kepala Kantor Regional II BKN). Khofifah menuturkan rasa bangga sekaligus terpacu untuk mendorong kinerja instansi pemerintah di Jawa Timur. "Penghargaan ini adalah bonus atas kinerja kita. Jadikan ini motivasi untuk meningkatkan kinerja seluruh instansi di Jatim, karena kita harus mulai berbenah dan bersiap menuju era masyarakat 5.0.," tuturnya.

Sementara itu Supranawa Yusuf dalam sambutannya menuturkan, “Penilaian dalam BKN Award ini dilakukan secara transparan dan diseleksi secara ketat. BKN juga mengumpulkan evidence atau bukti-bukti pendukung untuk menilai”.

BKN Award sendiri memiliki lima kategori yang kelimanya berhasil disabet oleh instansi pemerintah di Jawa Timur. Lima kategori tersebut terdiri dari Implementasi Manajemen ASN Terbaik, Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Penilaian Kompetensi, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data (Sistem Informasi dan CAT), dan Special Mention – Pilot Project SIASN. (suf/bee)

 

Daftar Penerima Penghargaan BKN Award 2022: LIST BKN AWARD 2022

 

11 Aug

Sidoarjo- Humas Kanreg II BKN, Kanreg II BKN menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) Usul Kenaikan Pangkat (KP) melalui SIASN pada Selasa (13/7/2022). Bimtek digelar sebagai upaya tindak lanjut sosialisasi internal pegawai yang digelar pada Juni lalu.

1-min (10)

Dihadiri oleh perwakilan BKD/BKPP/BKPSDM/BKPSDA dari lima belas (15) instansi daerah di wilayah kerja Kanreg II BKN. Instansi tersebut diantaranya: Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kab. Madiun, Kab. Sidoarjo, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Trenggalek, Kab. Gresik, Kab. Pacitan, Kab. Sumenep, Kota Batu, dan Kab. Jember.   

Kelimabelas instansi tersebut terpilih sebagai instansi percontohan yang akan mengajukan usul KP periode Oktober 2022 melalui aplikasi SIASN. Salah satu perwakilan BKPSDM Kota Madiun, Dwi Rahmat memberikan testimoninya, “Pengajuan usul KP menggunakan SIASN ini terbilang mudah apalagi dari Kanreg II BKN selalu membimbing dan mengarahkan”.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Luluk Budijati dan Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Anang Tri Haryono. Dalam menyampaikan materinya, Anang Tri menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan KP melalui SIASN. “Pada dasarnya proses pengusulan KP melalui SIASN ini kurang lebih sama sama seperti pelayanan offline, hanya saja pengusulan dokumen dan verifikasinya dilakukan menggunakan aplikasi. Yang terpenting dipersiapkan seluruh dokumen persyaratan dengan baik dan mohon dicermati,” jelas Anang Tri. 

Aplikasi SIASN menjadi inovasi dalam pelayanan kepegawaian. Hal tersebut sebagaimana dituturkan oleh Luluk Budijati, “Dengan adanya SIASN nantinya seluruh pelayanan kepegawaian akan terintegrasi. Untuk itu kami harap untuk pelayanan, terutama usul KP dapat lebih efektif dan mengantisipasi adanya gratifikasi maupun tindak KKN. Jadi jangan ragu untuk kita sama-sama belajar”. (suf/bee)

 

01 Jan

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) baru saja mengeluarkan peraturan pembaharuan terkait penyusunan pelaporan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan tersebut tertuang dalam Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1-min (9)_5

Menyikapi pembaharuan tersebut, Kanreg II BKN Surabaya menyelenggarakan sosialisasi bagi internal pegawai pada Rabu (29/06/2022) di Ruang Rapat 1 Kanreg II BKN. Nurchasanah, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg II BKN Surabaya menuturkan, “Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mempercepat pemahaman internal, agar dapat segera disosialisasikan ke seluruh ASN di wilayah kerja se-Jawa Timur. Mengingat regulasi ini sudah ditetapkan pada Februari 2022 lalu”.

Secara lebih rinci, peraturan tersebut mengatur standar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaiannya. Mekanisme penyusunan dan penilaiannya sendiri tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya, yaitu Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. “Berdasarkan regulasi terbaru, penilaian SKP tidak hanya mengukur ketercapaian target kinerja secara kuantitatif saja. Akan tetapi atasan juga dapat menilai secara kualitatif proses kerja bawahannya, karena atasan yang tahu kinerja bawahannya. Sehingga dapat mengantisipasi adanya ketimpangan antara kinerja dan hasil kerjanya,” jelas Samsul Hidayat, Analis Kepegawaian Madya BKN yang hadir sebagai narasumber. 

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan bidang-bidang di kanreg II BKN. Sementara itu Kepala Kanreg II BKN, Mohammad Ridwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini merupakan langkah awal sebelum nantinya diadakan sosialisasi mendalam untuk seluruh pegawai. (suf)

 

01 Jan

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Masa depan tenaga honorer (non-ASN) saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan pada 31 Mei 2022, yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu PNS dan PPPK. Penegasan status kepegawaian tersebut harus selesai ditangani sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam SE tersebut, yaitu tanggal 28 November 2023. 

1-min (8)

Berbagai diskusi antar lembaga digelar untuk mendapatkan solusi terbaik. Salah satunya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dengan BKN dan KemenPAN-RB menjembatani aspirasi baik dari tenaga honorer maupun instansi pemerintah yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan tenaga honorer. Bertajuk Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2022, acara digelar pada Hari Senin (27/06/2022) di Hotel Grand Dafam Surabaya.

Perwakilan pengelola kepegawaian dalam hal ini BKD/BKPP/BKPSDM/BKPSDA se-wilayah Jawa Timur yang hadir dalam acara tersebut, berkesempatan mendapatkan berbagai insight dari narasumber, salah satunya Haryomo Dwi Putranto yang merupakan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN. Haryomo menurutkan,” Kondisi ini tidak hanya terjadi di instansi daerah saja, instansi pusat pun demikian concern pada masa depan tenaga honorer. Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer memang berperan besar. Oleh karena itu implementasi regulasi terkait tenaga honorer tidak bisa serta merta. Kita upayakan solusi terbaik, salah satunya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja”.

Aba Subagja, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemPAN-RB yang turut menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan pandangan yang senada dengan Haryomo. Sistem dan birokrasi seharusnya mampu memberikan kesempatan untuk semua mengabdi pada negara. Itu salah satu hal yang mendasari penyusunan regulasi maupun kebijakan terkait kepegawaian. Meski demikian, kembali lagi pada meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) sebagai pintu masuk. Maka dari itu diperlukan evaluasi kinerja yang dikaitkan dengan formasi, yang belum belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah,” tuturnya.

Meskipun banyak aspek yang harus dievaluasi untuk mendapatkan solusi terbaik, Abas mengapresiasi instansi pemerintah di Jawa Timur dan Kanreg II BKN sebagai pengelola kepegawaian yang menaruh perhatian besar pada masa depan tenaga honorer. Selain dua narasumber tersebut, turut hadir Rukijo (Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan), Sri Gantini (Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara), dan Mohammad Ridwan (Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya). (suf/bee)

 

28 Jun
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
kanreg2.surabaya@bkn.go.id
.
Instagram Feed
00000000019414
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×