Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Penyerahan BKN Award 2020 kepada Instansi Daerah di Wilker Kanreg II BKN

 

Surabaya - Humas BKN Kanreg II, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyerahkan langsung piagam penghargaan BKN Award 2020 kepada tujuh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional II BKN. Acara digelar pada Kamis (1/4/2021) di Ruang Hayam Wuruk, Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Turut hadir dalam acara tersebut Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Heru Purwaka (Kepala Kanreg II BKN), bupati/walikota se-Jawa Timur, serta Kepala BKD/BKPSDM/BKPP se-Jawa Timur.

1 (2)

BKN Award merupakan bentuk apresiasi BKN terhadap upaya pengelolaan ASN. Hal tersebut disampaikan oleh Bima Haria dalam sambutannya. “BKN Award diberikan kepada pengelola kepegawaian yang meliputi Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/Instansi Daerah (K/L/D). Dan Instansi Daerah di wilayah Jawa Timur mendapatkan Penghargaan BKN Award terbanyak pada Rakornas Kepegawaian BKN Virtual Tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bima menambahkan, “Terdapat lima kategori dalam BKN Award 2020, yaitu Perencanaan Kebutuhan, pelayanan pengadaan kepangkatan dan pensiun (Kategori I); Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT (Kategori II); Penilaian Kompetensi (Kategori III); Implementasi Penilaian Kinerja (Kategori IV); dan Komitmen Pengawasan dan Pengendalian (Kategori V)”.

7

Di sisi lain, BKN Award menjadi motivasi baru bagi Instansi Daerah di Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola ASN. Khofifah Indar Parawansa menuturkan, “BKN Award ini pendorong semangat bagi kita untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi yang profesional adalah birokrasi yang impersonal. Untuk itu kami membutuhkan arahan dan pendampingan agar dapat mempercepat pelayanan dan modernisasi sistem birokrasi”.

Dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan ucapan selamat kepada Instansi Daerah pemenang BKN Award 2020. “Selamat untuk Instansi Daerah pemenang BKN Award 2020. Semoga dengan sumber daya yang sudah ada, kinerja dan inovasi instansi dapat dikembangkan lagi. Serta dapat menjadi inspirasi bagi instansi daerah lain,” tutupnya. -suf

 

Berikut daftar Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya penerima Penghargaan BKN Award 2020, yaitu:

Kategori I: Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun

  • Provinsi Jawa Timur (Peringkat Kedua)
  • Kota Malang (Peringkat Pertama)

Kategori III: Penilaian Kompetensi

  • Kabupaten Sidoarjo (Peringkat Pertama)
  • Kota Madiun (Peringkat Ketiga) 

Kategori IV: Implementasi Penilaian Kinerja

  • Provinsi Jawa Timur (Peringkat Kedua)
  • Kabupaten Tulungagung (Peringkat Pertama)
  • Kota Madiun (Peringkat Ketiga) 

Kategori V: Komitmen Pengawasan dan Pengendalian

  • Kota Surabaya (Peringkat Kedua)
01 Jan

Surabaya - Humas BKN II, Mulai hari ini, seluruh usul kartu kepegawaian (kartu kepegawaian dan kartu istri/suami) resmi dilakukan secara online melalui aplikasi AREK. Upaya ini merupakan tindaklanjut pasca sosialiasi kepada instansi daerah dan instansi pusat di wilayah kerja jawa Timur. Sosialisasi diselenggarakan secara virtual pada Rabu (24/02) kemarin. 

"Per 25 Februari kita (Kanreg II BKN) tidak menerima usul manual, seluruh usul karpeg dan karis/karsu diajukan melalui AREK. Begitu pula dengan proses verifikasi yang kami lakukan. Sehingga jika ada kekurangan berkas persyaratan juga akan diinformasikan melalui aplikasi. Pengusul dapat melihat status berkas yang diusulkan apakah di setujui (ACC) atau tidak (BTL/TMS), serta alasan tidak disetujui," tutur Sri Hartini, Koordinator Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi kanreg II BKN.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan seluruh proses pengusulan hingga berkas-berkas peryaratan dan proses cetak berkas. Koordinator Seksi Status Kepegawaian, Winarno menambahkan, "Walaupun usul sudah kami hentikan sejak Bulan November namun tetap ada usul manual yang masuk ke Kanreg II BKN, mengingat memang load usul karpeg/karis/karsu ini sangat tinggi setiap harinya. Maka instansi yang sudah terlanjur mengusulkan manual, dalam kurun waktu November hingga saat ini, dimohon untuk segera melakukan koordinasi dengan tim di Seksi Status Kepegawaian".

Tidak hanya usul kartu kepegawaian, PNS di wilayah kerja Jawa Timur juga dapat mengusulkan pelayanan kepegawaian lainnya (pensiun, mutasi, dll), cukup  dengan satu kali unggah data kepegawaian. "Satu persatu pelayanan kepegawaian di Kanreg II BKN akan terintegrasi di dalam aplikasi AREK. PNS yang akan melakukan pelayanan kepegawaian silahkan mengajukan usul ke BKD atau bagian kepegawaian instansi yang merupakan pengguna AREK. Selanjutnya BKD atau bagian kepegawaian akan mengunggah file-file yang disyaratkan. Cukup satu kali unggah, sudah bisa mengajukan berbagai pelayanan kepegawaian berkali-kali," tutur David Apriyanto.

David juga menambahkan, "Dalam masa uji coba ini kami tidak menutup kemungkinan adanya kendala. Oleh karena itu silahkan segera hubungi kami untuk setiap kendala yang ditemui". -suf

01 Jan

Surabaya - Kantor Regional II BKN menggelar sosialisasi fitur terbaru AREK, yaitu usul kartu identitas PNS (kartu pegawai, kartu istri, kartu suami). Kegiatan diselenggarakan di Ruang Rapat I pada Kamis (19/02). Kegiatan diinisiasi oleh Bidang Informasi Kepegawaian (INKA) Kanreg II BKN yang juga merupakan pengembang dari aplikasi AREK. Sosialiasi diikuti oleh pegawai Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg II BKN yang merupakan penyelenggara usul kartu kepegawaian PNS. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang INKA (Anang Triharjono), Koordinator Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Sri Hartini), dan Koordinator Seksi Status Kepegawaian (Winarno).

 

Saat ini fitur tersebut memasuki tahap sosialisasi internal. Selanjutnya fitur akan disosialisasikan kepada instansi daerah dan vertikal di wilayah kerja Jawa Timur, sebelum digunakan secara resmi. Dalam paparannya Sri Hartini mengharapkan internal Kanreg II BKN memahami seluruh proses usul kartu PNS secara online. "Saya harap kita (Kanreg II BKN) memahami seluruh prosesnya. Karena kita bukan sekedar verifikator melainkan juga fasilitator, sehingga kita bisa membina instansi daerah maupun vertikal," tuturnya.

Pada dasarnya proses bisnis pengusulan kartu kepegawaian PNS melalui AREK ini sama dengan pengusulan secara manual. Hanya saja berkas persyaratan dikumpulkan dalam bentuk berkas digital (file) dan seluruh prosesnya dilakukan secara daring di dalam aplikasi AREK. David Apriyanto, salah satu Pranata Komputer pengembang AREK menuturkan, "Untuk verifikasi kebenaran data, tidak perlu mencocokkan dengan SAPK lagi karena data sudah otomatis terintegrasi dengan SAPK. Dan apabila terdapat kesalahan tidak perlu dikembalikan ke instansi, dapat langsung diperbaiki di aplikasi".

Melalui fitur baru AREK ini diharapkan proses pengusulan kartu kepegawaian oleh PNS di wilayah Jawa Timur lebih mudah dan cepat. Proses digitalisasi ini juga menjadi langkah antisipatif munculnya gratifikasi dalam pelayanan kepegawaian. Kedepan, Kanreg II BKN akan terus mengevaluasi danmengembangkan berbagai fitur pelayanan kepegawaian melalui AREK. - suf

19 Feb

[SIARAN PERS]
Nomor: 056/RILIS/BKN/XII/2020

Implementasi Manajemen Kepegawaian Terbaik, 75 K/L/D Raih BKN Award 2020

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menggulirkan penghargaan BKN Award 2020 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dengan implementasi terbaik dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari aspek perencanaan kebutuhan sampai dengan pengawasan. Ini merupakan tahun keenam sejak BKN Award diluncurkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan empat belas butir manajemen ASN. Untuk itu, BKN yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional akan memberikan apresiasi kepada instansi yang berhasil menjalankan masing-masing butir manajemen tersebut.

Pemenang BKN Award diumumkan dalam forum evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (17/12/2020). Sejumlah 75 Instansi Pemerintah yang melingkupi Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota berhasil meraih penghargaan BKN Award sebagai pelaksana manajemen ASN berdasarkan keunggulan di masing-masing kategori yang dinilai. (Selengkapnya daftar K/L/D yang meraih BKN Award 2020 dapat diunduh pada link https://s.id/BKNaward2020)

Adapun penilaian Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik yang meraih BKN Award dinilai berdasarkan 5 (lima) kategori, meliputi: Perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun (kategori I); Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT (Kategori II); Penilaian kompetensi (Kategori III); Implementasi Penilaian Kinerja (Kategori IV); dan Komitmen pengawasan dan pengendalian (Kategori V).

Jakarta, 17 Desember 2020
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN

Ttd
Paryono

Daftar Pemenang Kategori: BKN Award 2020

17 Dec
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
kanreg2.surabaya@bkn.go.id
.
Instagram Feed
00000000004157
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×