Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

MISI :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) baru saja mengeluarkan peraturan pembaharuan terkait penyusunan pelaporan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan tersebut tertuang dalam Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1-min (9)_5

Menyikapi pembaharuan tersebut, Kanreg II BKN Surabaya menyelenggarakan sosialisasi bagi internal pegawai pada Rabu (29/06/2022) di Ruang Rapat 1 Kanreg II BKN. Nurchasanah, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg II BKN Surabaya menuturkan, “Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mempercepat pemahaman internal, agar dapat segera disosialisasikan ke seluruh ASN di wilayah kerja se-Jawa Timur. Mengingat regulasi ini sudah ditetapkan pada Februari 2022 lalu”.

Secara lebih rinci, peraturan tersebut mengatur standar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaiannya. Mekanisme penyusunan dan penilaiannya sendiri tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya, yaitu Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. “Berdasarkan regulasi terbaru, penilaian SKP tidak hanya mengukur ketercapaian target kinerja secara kuantitatif saja. Akan tetapi atasan juga dapat menilai secara kualitatif proses kerja bawahannya, karena atasan yang tahu kinerja bawahannya. Sehingga dapat mengantisipasi adanya ketimpangan antara kinerja dan hasil kerjanya,” jelas Samsul Hidayat, Analis Kepegawaian Madya BKN yang hadir sebagai narasumber. 

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan bidang-bidang di kanreg II BKN. Sementara itu Kepala Kanreg II BKN, Mohammad Ridwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini merupakan langkah awal sebelum nantinya diadakan sosialisasi mendalam untuk seluruh pegawai. (suf)

 

01 Jan

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Masa depan tenaga honorer (non-ASN) saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan pada 31 Mei 2022, yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu PNS dan PPPK. Penegasan status kepegawaian tersebut harus selesai ditangani sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam SE tersebut, yaitu tanggal 28 November 2023. 

1-min (8)

Berbagai diskusi antar lembaga digelar untuk mendapatkan solusi terbaik. Salah satunya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dengan BKN dan KemenPAN-RB menjembatani aspirasi baik dari tenaga honorer maupun instansi pemerintah yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan tenaga honorer. Bertajuk Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2022, acara digelar pada Hari Senin (27/06/2022) di Hotel Grand Dafam Surabaya.

Perwakilan pengelola kepegawaian dalam hal ini BKD/BKPP/BKPSDM/BKPSDA se-wilayah Jawa Timur yang hadir dalam acara tersebut, berkesempatan mendapatkan berbagai insight dari narasumber, salah satunya Haryomo Dwi Putranto yang merupakan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN. Haryomo menurutkan,” Kondisi ini tidak hanya terjadi di instansi daerah saja, instansi pusat pun demikian concern pada masa depan tenaga honorer. Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer memang berperan besar. Oleh karena itu implementasi regulasi terkait tenaga honorer tidak bisa serta merta. Kita upayakan solusi terbaik, salah satunya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja”.

Aba Subagja, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemPAN-RB yang turut menjadi narasumber dalam acara tersebut menyampaikan pandangan yang senada dengan Haryomo. Sistem dan birokrasi seharusnya mampu memberikan kesempatan untuk semua mengabdi pada negara. Itu salah satu hal yang mendasari penyusunan regulasi maupun kebijakan terkait kepegawaian. Meski demikian, kembali lagi pada meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) sebagai pintu masuk. Maka dari itu diperlukan evaluasi kinerja yang dikaitkan dengan formasi, yang belum belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah,” tuturnya.

Meskipun banyak aspek yang harus dievaluasi untuk mendapatkan solusi terbaik, Abas mengapresiasi instansi pemerintah di Jawa Timur dan Kanreg II BKN sebagai pengelola kepegawaian yang menaruh perhatian besar pada masa depan tenaga honorer. Selain dua narasumber tersebut, turut hadir Rukijo (Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan), Sri Gantini (Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara), dan Mohammad Ridwan (Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya). (suf/bee)

 

28 Jun

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, SKD Sekolah Kedinasan masih terus berlangsung, kini giliran calon Taruna/Taruni Kementerian Perhubungan berjuang mengikuti ujian CAT BKN di Politeknik Pelayaran Surabaya. Sebanyak 2.544 (dua ribu lima ratus empat puluh empat) peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, dijadwalkan untuk mengikuti ujian yang digelar mulai hari ini, Rabu (15/06/2022) dan masih akan berlangsung sampai lima hari kedepan.

1-min (7)

Turut hadir membuka ujian tersebut Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Mohammad Ridwan didampingi oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Anang Tri Harjono. Dalam sambutannya Ridwan memberikan suntikan motivasi untuk peserta SKD sesi 1.

"Calon taruna harus siap menghadapi berbagai situasi, termasuk dalam ujian seperti saat ini. Tanamkan dalam mindset adek-adek semua, bahwa kalian mampu. Tentunya diikuti dengan berusaha semaksimal mungkin, percaya pada kemampuan diri, dan siap menerima apapun hasilnya nanti," tutur Ridwan.

Sependapat dengan hal tersebut, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Eko Nugroho Widjatmoko menambahkan, "Sistem ujian menggunakan CAT BKN sudah sangat aman, jadi jangan percaya jika ada yang menjajanikan dapat meloloskan tanpa seleksi". -suf

 

15 Jun

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun Pelajaran 2022 akan segera digelar pada 7 Juni 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seleksi akan dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN. Oleh karena itu BKN, khususnya Kanreg II BKN selaku fasilitator ujian mempersiapkan seluruh kebutuhan ujian, mulai dari sistem, proses, hingga sumber daya manusia yang akan bertugas melaksanakan dan mengawasi jalannya Seleksi Sekolah Kedinasan menggunakan CAT BKN.

1-min (6)

CAT BKN sendiri dirancang dengan sistem keamanan yang ketat dan telah lolos uji vulnerability atau kerentanan. Meski demikian, Kanreg II BKN tetap memastikan kredibilitas petugas CAT sebagai upaya antisipatif menutup setiap celah kecurangan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan penandatanganan Pakta Integritas pada Kamis (2/6/2022) di Aula Mojopahit.

"Sudah menjadi tanggung jawab kami (Kanreg II BKN) untuk memastikan setiap detail kesiapan pelaksanaan seleksi menggunakan CAT BKN, baik people, process, maupun technology. Melalui penandatanganan pakta integritas ini, insyaAllah kami menjamin kredibilitas people dan process," tutur Mohammad Ridwan, Kepala Kantor Regional II BKN.

Sebanyak 12 Petugas CAT yang merupakan pegawai Kanreg II BKN menandatangani Pakta Integritas yang didalamnya mencangkup 9 (sembilan) poin tanggung jawab beserta konsekuensinya. Secara tegas Ridwan menekankan, "Bapak Ibu sekalian merupakan orang-orang terpilih yang mengemban amanah membantu melahirkan generasi-generasi berkualitas penerus bangsa. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu dapat menjaga dan menjalankan amanah yang telah diberikan". (suf/bee)

30 Nov
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
kanreg2.surabaya@bkn.go.id
.
Instagram Feed
00000000005206
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×