Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025

MISI :

  1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara;
  2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian;
  3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Surabaya - Humas Kanreg II, Selama masa Darurat Kesehatan COVID-19, pemerintah telah menetapkan kebijakan ASN untuk bekerja dari rumah (Work From Home). Selama itu pula pemerintah terus mengkaji efektivitas WFH bagi ASN, salah satunya Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kantor regional (Kanreg) II BKN Surabaya yang digelar pada Jumat (15/05/2020).

WhatsApp Image 2020-05-15 at 13.18.42_2

Bima menuturkan, “Kita (BKN) sudah melakukan WFH dan berjalan selama 2 bulan, apakah kemudian produktivitas kita menurun? Tentu tidak, justru harus lebih tinggi atau paling tidak sama, karena ada banyak pekerjaan yang bisa dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Ini artinya WFH yang sudah kita jalankan efektif. Kedepan, kita tidak mungkin kembali work from home sepenuhnya seperti semula. Oleh karena itu kita perlu untuk mempertimbangkan sistem kerja fleksibel bagi ASN”.

Sementara itu, Tauchid Djatmito selaku Kepala Kanreg II BKN sekaligus berperan sebagai Pejabat yang Melantik dalam pelantikan tersebut, turut menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan waktu kerja fleksibel bagi ASN. Menurutnya, “Pola kerja WFH perlu dikaji sebagai sistem kerja baru. Karena setelah dievaluasi kinerja selama WFH khususnya di Kanreg II BKN tidak menurun”.

2020-05-15 (19)

Tidak sampai pada rencana pengkajian saja, saat ini BKN telah menyiapkan beberapa inovasi pelayanan kepegawaian yang mendukung sistem kerja fleksibel. Beberapa diantaranya pelantikan melalui video conference ini yang diikuti oleh peserta di lima titik lokasi berbeda, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, dan Manado. Selain itu terdapat pula aplikasi pengelolaan data kepegawaian yang mulai dikembangkan di Kantor Regional BKN serta penggunaan Digital Signature. Seluruh inovasi tersebut ditujukan untuk mempercepat kinerja BKN dan memudahkan pelayanan kepegawaian.

Bima menambahkan bahwa penyusunan peta bisnis BKN menjadi fokus utama dalam mempertimbangkan waktu kerja fleksibel. “Saya rasa ini sudah waktunya membawa perubahan besar dalam proses bisnis, oleh karena itu akan dibuat peta bisnisnya segera. Ini menuntut perubahan pola pikir dan kompetensi kita, bagaimana semua berpikir untuk mengubah proses bisnis menjadi digital namun efektif,” tegasnya.

WhatsApp Image 2020-05-15 at 13.19.33

Di akhir sambutan, baik Bima maupun Tauchid menyampaikan ucapan selamat kepada Pejabat yang Dilantik. Keduanya mengharapkan pelantikan ini dapat memperbaharui semangat mewujudkan kinerja individu dan organisasi yang optimal. suf/ars

 

 

15 May

Penyerahan SK Pensiun Pegawai Kanreg II BKN Dilakukan Secara Daring


Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Instansi pemerintah dalam tatanan birokrasi sangat lekat dengan berbagai kegiatan seremonial. Pada dasarnya seremonial sendiri merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bahwa telah dilaksanakannya tugas dan fungsi tertentu oleh suatu instansi pemerintah. Seiring dengan upaya pemerintah mereformasi birokrasi menuju digitalisasi, maka berbagai inovasi dan penyesuaian mulai dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P). Tujuannya tidak lain adalah mempercepat dan memudahkan pelayanan publik.

t_1

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) menjadi salah satu instansi pemerintah yang turut melakukan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Setelah sebelumnya melakukan digitalisasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian, kini Kanreg II BKN kembali menunjukkan komitmennya mereformasi birokrasi dengan melaksanakan seremonial Penyerahan SK Pensiun Pegawai Kanreg II BKN Periode Bulan Juni dan Juli 2020 secara daring melalui video conference. Kegiatan yang dilakukan pada Hari Senin (04/05/2020) ini diikuti oleh Kepala Kanreg II BKN, jajaran pejabat administrator Kanreg II BKN, perwakilan Tim RB dan ZI Kanreg II BKN, serta 5 orang pegawai Kanreg II BKN yang purna tugas.

Penyerahan SK melalui daring ini sekaligus mengantisipasi terhambatnya pelayanannya kepegawaian di tengah pandemi COVID-19. Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyebutkan, “Meskipun dilaksanakan secara daring, peserta tetap mengikuti dengan khidmat dan tidak mengurangi esensi kegiatan yang dimaksudkan sebagai apresiasi kepada pegawai yang telah turut mengabdi dan membangun NKRI melalui BKN. Justru penyerahan SK melalui daring lebih efisien dari segi waktu. Jika ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kegiatan seremonial lainnya, tentu tidak hanya efisiensi waktu, namun juga anggaran dan sumber daya manusia.”

WhatsApp Image 2020-05-04 at 10.55.54

Lebih lanjut beliau menambahkan pentingnya publikasi kegiatan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. “Salah satu aspek penting dalam mereformasi birokrasi adalah manajemen media komunikasi. Bukan hanya melakukan perubahan positif dan inovasi, namun kita (instansi pemerintah) juga harus memberikan informasi kepada publik terkait perubahan-perubahan positif yang telah kita bangun dalam birokrasi,” tutupnya.

30 Nov

Uji Kompetensi Bidang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Trenggalek

 

Surabaya – Humas Kanreg II BKN, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada Rabu dan Kamis, 29-30 April 2020. Seleksi dilakukan melalui daring, hal ini mengingat kebutuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang harus segera dipenuhi meski di tengah pandemi dan masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Dengan pengawasan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) sebagai instansi Pembina kepegawaian, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan uji kompetensi bidang yang terdiri dari presentasi makalah dan wawancara.

WhatsApp Image 2020-04-29 at 10.00.20

 

Sebanyak 19 orang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti seleksi tersebut. Nantinya mereka akan mengisi 5 formasi jabatan kosong, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN yang turut menjadi panitia seleksi (penguji) dalam seleksi tersebut memastikan seluruh proses seleksi dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. Beliau mengatakan, “Saya pastikan tidak ada sedikitpun kecurangan, karena mekanismenya tetap mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja medianya yang berbeda, yaitu melalui online atau daring.”

WhatsApp Image 2020-04-29 at 10.51.53

Seleksi JPTP melalui daring dinilai akan menjadi pembaharuan yang positif dalam sistem assessment pegawai. Pasalnya, BKN sendiri saat ini tengah mematangkan konsep dan sistem online assessment bagi seleksi JPTP. Dalam teleconference Rapat Pimpinan Tinggi BKN yang digelar pada 23 April lalu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Dr Purwanto mengatakan, “Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk bisa membangun sistem online assessment yang nantinya akan terintegrasi. Memang untuk memulainya diperlukan uji coba seperti yang telah dilakukan di beberapa Instansi Pusat dan Daerah di wilayah kerja Kanreg II BKN. Jika hanya tools yang berbeda bukan substansinya, maka tidak akan mengurangi objektivitas.”

 WhatsApp Image 2020-04-29 at 13.02.44

 

29 Apr

Sosialisasikan Aplikasi AREK untuk Pelayanan Kepegawaian yang Mudah dan Bebas Korupsi

 

Surabaya-Humas Kanreg II BKN, Hari ini, Selasa (28/04/2020) Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) mengadakan paparan aplikasi AREK melalui video conference. Hal ini menyusul agenda besar BKN untuk memepercepat terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja. Sebelumnya, telah dilakukan pembinaan terhadap beberapa Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur sebagai langkah awal. Dalam pembinaan tersebut dicapai kesepakatan untuk replikasi aplikasi AREK di beberapa Kanreg BKN.

 1

Paparan dilakukan dalam dua sesi berbeda, sesi pertama diperuntukkan bagi Kanreg IV BKN Makassar dan sesi kedua untuk Kanreg VIII BKN Banjarmasin. Turut berpartisipasi dalam paparan tersebut Kepala Kantor Regional IV dan VIII, jajaran Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Informasi Kepegawaian, serta Pranata Komputer dari kedua kanreg tersebut.

 

AREK sendiri merupakan aplikasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi. David Aprianto, Pranata Komputer Kanreg II BKN yang merupakan narasumber dalam paparan tersebut menyampaikan, “Ini merupakan langkah pengenalan sebelum kanreg BKN lainnya mereplikasi AREK. Modifikasi dapat dilakukan nantinya, namun tetap harus melalui uji vulnerability seperti halnya AREK. Untuk selanjutnya, kami (Kanreg II BKN) akan membuat forum diskusi kembali untuk membahas teknis pembuatan aplikasi.”

 

Selain memaparkan tentang teknis pengelolaan dan pemanfaatan AREK, Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN yang menyampaikan hal penting diperhatikan di luar persiapan teknis. “Kunci sukses implementasi aplikasi ini harus komitmen, baik internal BKN maupun dengan pihak eksternal (Pemeritah Daerah di wilayah kerja Kanreg). Pertama, internal harus dilibatkan semua bidang dan harus solid. Kedua jalin komunikasi dan komitmen dengan eksternal, minimal dengan Sekretaris Daerah dan tentunya BKD,” jelsanya.

 

Setelah kurang lebih 3 tahun menggunakan AREK dalam pelayanan kepegawaian, kini Kanreg II BKN terus melakukan pengembangan menyesuaikan kebutuhan. Digitalisasi tata naskah kepegawaian menjadi focus utama pengembangan AREK versi 3. Tauchid juga menambahkan perkembangan implementasi AREK di wilayah kerja Kanreg II BKN sampai saat ini, “Kita memang ditarget BKN Pusat untuk paperless, tapi kami terapkan less paper dengan menghimbau BKD untuk tidak mengajukan usul kenaikan pangkat dan pensiun menggunakan berkas fisik/kertas. Namun kami tidak memaksa dan memberikan punishment, justru mengapresiasi BKD yang sudah melaksanakan himbauan tersebut sehingga perlahan yang lain pun termotivasi. Awal kami targetkan 20% namun ternyata realisasinya lebih.” -Suf

30 Nov
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
kanreg2.surabaya@bkn.go.id
.
Instagram Feed
00000000033591
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×