Profil

profil Kantor Regional II bkn Surabaya

Sejarah

Sejarah Kantor Regional II BKN Surabaya

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa segenap pegawai dari bekas Pemerintah Belanda dan Jepang dengan sendirinya menjadi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sedang dalam kancah perjuangan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Dan inilah menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara dan kemudian berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor  27/KEP/1999 tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian maka tanggal 30 Mei 1948 merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKN.

Karena semakin berkembangnya masalah kepegawaian dan untuk mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian, berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi daerah wilayah tingkat I Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kanwil II BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKN.

Seiring semakin pesatnya perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari administrasi kearah manajemen sumber daya manusia, BAKN juga melakukan reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan begitu maka Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II BKN dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2000 tentang struktur organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Nama Pejabat dan Masa Jabatan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya :

  1. Soediman

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 14 Juli 1984 sampai dengan 21 Juni 1988

  1. Bambang Sugeng, S.H.

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 1988 sampai dengan 17 Januari 1995

  1. Rafael Djari

Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 17 Januari 1995 sampai dengan 13 Juni 2001

  1. Sulardi, M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 13 Juni 2001 sampai dengan Nopember 2006

  1. Murgiyono, M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 2 Februari 2007 sampai dengan 10 Agustus 2008

  1. Yulina Setiawati. NN, S.H., M.M.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2008 sampai dengan 11 Mei 2011

  1. Darmanto, S.H., M.Si

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 21 Juni 2011 sampai dengan 11 Agustus 2015

  1. Ida Ayu Rai Sri Dewi, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 11 Agustus 2015 sampai dengan 19 Desember 2016

  1. Tauchid Djatmiko, S.H., M.Si.

Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

Periode : 19 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Visi & Misi

VISI :

Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025

MISI :

  1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara;
  2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian;
  3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

Bidang Tata Usaha

Mutasi & Status Pegawai

Pensiun & Pengangkatan

Informasi Kepegawaian

Supervisi Kepegawaian

Surabaya - Humas Kanreg II, Menjalankan amanat Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai percontohan, Kantor Regional (Kanreg) II BKN hari ini Jumat (03/07/2020) menggelar Rapat Pendampingan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi Kanreg BKN di wilayah tengah dan timur Indonesia. Rapat diikuti oleh Inspektur BKN, Kepala Kanreg II, IV, VIII, IX, X, XI, dan XIV BKN, serta tim pembangunan ZI dari masing-masing kanreg.

w1

Kanreg II BKN sendiri telah mendapat Predikat WBK di akhir tahun 2019 lalu. Tahun ini BKN mengusulkan 12 kanreg untuk mendapatkan predikat WBK dan 2 kanreg untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Kanreg II BKN dan Kanreg III BKN. 

Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN sekaligus narasumber dalam rapat tersebut, membagikan kiat sukses meraih predikat WBK. Menurutnya, "Ada 2 utama dalam mewujudkan WBK, yaitu terkait faktor pengungkit dan hasil. Faktor pengungkit lebih kepada proses. Prosentase penilaiannya besar, mencapai 60%. Oleh karena itu didalamnya harus mencangkup 8 area perubahan. Dan kuatkan di tahapan perencanaan, karena kita biasanya lemah di perencanaan."

w2

Sementara terkait hasil, Tauchid Djatmiko menekankan pada implementasi kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tauchid menambahkan, "Harus ada dokumentasi setiap kegiatan atau perubahan yang sudah kita lakukan dan implementasikan. Setelah implementasi, tentunya perlu mengevaluasi melalui survei, baik internal maupun eksternal. Lebih baik lagi kalau kita sudah menindaklanjuti hasil evaluasi, maka nilainya akan maksimal."

Mendukung pernyataan Tauchid Djatmiko, Inspektur BKN, A. Darmuji menjelaskan lebih rinci terkait survei yang harus dilakukan setiap unit kerja. "Survei meliputi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan bobot minimal 3,60. Lalu yang kedua Indeks Pelayanan Publik dengan bobot minimal 3,2. Survei adalah pendapat eksternal yang bisa mengukur posisi kita dalam integritas internal," jelasnya.

w4

Pendampingan ini disambut optimisme masing-masing kanreg. Hal ini terlihat dari paparan inovasi dan persiapan yang telah dilakukan oleh setiap kanreg. Kepala Kanreg X BKN Denpasar, Bambang Hari Samasto menuturkan, "Pencanangan ZI pada dasarnya sudah kita mulai sejak 2016. Tahun 2019 kami mulai lagi dengan membuka berbagai saluran pengaduan terkait korupsi salah satunya melalui Whistleblowing System. Dengan upaya yang sudah kami lakukan dan pendampingan, kami harap bisa mendorong pembangunan ZI." -suf

03 Jul

Surabaya - Humas Kanreg II,

03 Jul

Pencanangan Zona Integritas dan Bimtek Penilaian Mandiri Zona Integritas di Lingkungan BKN

 

Surabaya - Humas Kanreg II, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mematenkan komitmennya dalam membangun manajemen ASN yang bersaih dari korupsi melalui Pencanangan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Zona Integritas pada Kamis (25/06/2020). Melalui video konferensi seluruh unit kerja di BKN baik kantor pusat, kantor regional (kanreg), maupun Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mengikuti acara tersebut.

 z

Pencanangan dibuka langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. Bima menuturkan bawa pencanangan merupakan langkah awal dari realisasi pembangunan ZI di BKN. "Pencanangan seperti ini sudah waktunya kita laksanakan secara nyata. Kita harus memastikan bagaimana ZI sampai ke unit terkecil dan menjadi kesadaran individu. Dalam masa pandemi, integritas menjadi lebih penting. Sebab kita dituntut untuk melakukan pengawasanan selama pegawai WFH. Masing-masing pegawai juga dituntut untuk berintegritas menyelesaian tanggung jawabnya,"tegasnya.

x

BKN sendiri telah memiliki dua unit kerja percontohan dalam pembangunan ZI, yaitu Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg III BKN Bandung. Keduanya merupakan unit kerja penerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Inspektur BKN, A. Darmuji. Menurutnya, "Kita telah memiliki unit kerja pelopor perubahan dan ZI yang dapat menjadi role model dan contoh bagi unit lain. Karena baik Kanreg II BKN Surabaya maupun Kanreg III BKN Bandung telah mendapat predikat WBK dengan membuat inovasi yang memenuhi kriteria kepuasan stakeholder, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat."

v

Setelah pencanangan ZI, acara dilanjutkan dengan Bimtek Penilaian Mandiri Zona Integritas. Bimtek tersebut menghadirkan dua pembicara yang kompeten, yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara dan Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntanbilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB, Gempar Ganefianto. -suf

25 Jun

Surabaya - Humas Kanreg II, Sejak dicanangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen resiko bukanlah hal baru lagi di lingkungan instansi pemerintah. Meski demikian sosialisasi terus dilakukan setiap tahunnya untuk menekan berbagai resiko yang mungkin munncul dalam menjalankan program kerja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh A. Darmuji, Inspektur Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam membuka rapat virtual Sosialisasi Manajeman Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis (18/06/2020).

a

Sosialisasi tersebut mengundang Unit Pengendali Risiko (UPR) dan Tim Reformasi Birokasi (RB) Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan dari seluruh unit kerja BKN, baik kantor pusat maupun regional. Turut hadir sebagai narasumber Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Arif Ardiyanto (Direktur PIP Bidang Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan dua narasumber lainnya yang juga berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Dalam materinya, Supranawa Yusuf memaparkan tentang implementasi manajemen resiko dan SPIP di BKN. "SPIP bukan hal baru, namun BKN masih lemah dalam pengendalian resiko, dimana ada 2 sub unsur yang terdiri dari indentifikasi dan analisis resiko. Faktanya setiap kegiatan pasti memiliki upaya pencegahan trhadap resiko. Namun kita belum sadar betul untuk melakukan indentifikasi secara terstruktur dan ini akan jadi kelemahan kita," tuturnya.

d

Menyikapi hal tersebut, Supranawa Yusuf memberikan rekomendasi strategi percepatan implementasi manajemen resiko dan SPIP. "Ada beberapa stretegi percepatan yang bisa kita lakukan. Pertama dengan menjadikan manajemen resiko sebagai target kerja satuan kerja (satgas) dan budaya organisasi, lalu pastikan komitmen, serta tetapkan sasaran. Yang terpenting adalah mempersiapkan "three lines of devense" atau tiga baris pertahanan yang terdiri dari satuan kerja unit eselon I yang merupakan pemilik resiko, kemudian manajeman resiko oleh satgas, dan terakhir fungsi audit internal oleh Inspektorat BKN," jelasnya.

BKN menargetkan mencapai level 4 (level berkembang) di tahun 2020 ini, setelah sebelumnya berada di level 3 (level terdevinisi). Untuk mencapai target tersebut, Arif Ardiyanto memberikan beberapa rekomendasi. Arif mengatakan, "Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala bahwa kekurangan BKN ada pada penilaian resiko, maka diperlukan identifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi tujuan dan sasaran organisasi, lalu identifikasi kejadian yang berpotensi menimbulkan resiko, dilanjutkan dengan identifikasi penyebab, dan terakhir baru kita identifikasi dampaknya." suf



18 Jun
Address
Jl. Letjen S.parman No.6 Waru, Kabupaten Sidoarjo
Telephone : (031) 8531038
Fax : (031) 8531038
kanreg2.surabaya@bkn.go.id
.
Instagram Feed
00000000005465
Subscribs
Dapatkan berita terbaru kami dengan mendaftarkan email anda pada form di bawah ini
©Copyright 2019, By All rights reserved
×