× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Detail

Kolaborasi BKN-KASN Percepat Sistem Merit di Instansi Daerah

 

Surabaya-Humas Kanreg II, Birokrasi yang netral dan profesional menjadi tujuan dari penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sembari terus mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menerapkan sistem merit, pemerintah saat ini juga mulai menjangkau instansi daerah untuk mempercepat menerapkan sistem merit. Menyikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sepakat untuk bersinergi mempercepat penerapan sistem merit di instansi daerah.

PicsArt_06-11-10.35.48

Kolaborasi tersebut disepakati dalam rapat virtual Peningkatan Sinergitas Program dan kegiatan BKN-KASN yang diselenggarakan pada Kamis (11/6/2020). Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Tasdik Kinanto (Wakil Ketua KASN), Sri Hadiati Wara Kustriani (Komisioner KASN), dan Kepala Kantor Regional (Kanreg) I-XIV BKN. 

 

Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani memaparkan rencana strategi kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh BKN dan KASN. “BKN akan melakukan pendampingan dan pembinaan instansi daerah, mengingat BKN sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian memiliki 14 kantor regional dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia. Sehingga saat KASN melakukan pengawasan nantinya daerah sudah siap. Lalu kita juga akan mendorong PPK dalam penerapan sistem merit. Dan yang utama dan kita mulai saat ini adalah kolaborasi lintas instansi, baik BKN, KASN, KemenPAN-RB, maupun LAN,” jelasnya.

 

Strategi kolaborasi tersebut disambut baik oleh seluruh partisipan. Dalam sesi diskusi, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyampaikan kondisi dan kendala dalam penerapan sistem merit di wilayah kerja Kanreg II BKN. Tauchid mengatakan, “Di wilayah kerja Kanreg II BKN yaitu wilayah Jawa Timur, terdapat beberapa hal yang penting dikerjakan bersama yaitu pola karir. Tidak hanya di daerah namun juga di K/L. Namun kendalanya instansi daerah masih belum menyusun pola karier nasional. Peraturan perundang-undangan sudah ada, namun regulasi teknisnya belum ada. Saya rasa ini penting untuk mendorong merit.”

 

Lebih lanjut, Tauchid menambahkan aspek pendukung penerapan sistem merit di instansi daerah. “Banyak sistem terkait yang harus diperhatikan dalam mewujudkan sistem merit. Saya mengusulkan untuk membuat sistem yang terintegrasi antara KASN, BKN, sampai instansi daerah. Tujuannya agar kita cepat mendeteksi permasalahan-permasalah yang menghambat pelaksanaan sistem merit,” tutupnya.

©Copyright 2019, By All rights reserved
×