× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Detail

Pandemi Tekan Angka Korupsi

Sosialisasi Mitigasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Surabaya-HUmas Kanreg II, Korupsi menjadi salah satu permasalah terbesar dalam birokrasi pemerintahan. Seperti halnya penyakit, korupsi bersifat merusak. Bahkan tidak tanggung-tanggung, korupsi dapat merusak satu sistem pemerintahan yang begitu kompleks. Meski demikian pemahaman masyarakat tentang korupsi masih sangat terbatas pada besaran nominal. Padahal pemberian sekecil apapun jika dimaksudkan untuk kepentingan golongan berpotensi menjadi akar dari korupsi dalam sistem pemerintahan. 

1

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf, dalam Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan (15/6/2020) yang diselenggarakan oleh Inspektorat BKN. Beliau mengatakan, "Tujuan dari sosialisasi hari ini agar kita memehami tentang korupsi, agar tidak salah dalam mempersepsi gratifikasi dan benturan kepentingan. Termasuk dalam hal menggunakan waktu kerja untuk urusan pribadi. Mari sama-sama memahami gratifikasi dalam menejemen Aparatur Sipil Negara, membangun Zona Interegritas, dan mereformasi BKN."

3_1

Sosialiasasi yang diikuti oleh seluruh unit kerja BKN tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK) Kedeputian Bidang Pencegahan, Sugiarto dan Chrisna Adhitama. Dalam paparannya, Sugiarto menyebutkan, "Korupsi bukanlah budaya dan jangan sampai menjadi budaya. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak adanya indikasi gratifikasi. Kita bisa menyikapi gratifikasi dengan menolak, dan jika tidak bisa tolak maka laporkan."

Tidak sekedar memberantas korupsi, diperlukan upaya pencegahan sejak muncul indikasi gratifikasi dan benturan kepentingan. Salah satunya melalui mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan upaya meminimalisir resiko atau kerugian, dalam hal ini disebabkan oleh korupsi. Lebih lanjut Chrisna Adhitama menjelaskan, "Secara kumulatif laporan gratifikasi diseluruh instansi menurun cukup signifikan, didukung oleh digitalisasi dimasa pandemi COVID-19. Pada dasarnya benturan kepentingan dan gratifikasi dapat kita tangani melalui proses identifikasi dan mitigasi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan, saat sedang terjadi, dan sudah terjadi."

2_1

BKN sendiri mengalami peningkatan dengan turunnya jumlah pelaporan gratifikasi di pertengahan tahun 2020 ini. Jika di tahun 2019 tercatat sebanyak 36 pelaporan kasus gratifikasi, saat ini turun menjadi 3 pelaporan. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian (PDSK) Kantor Regional II BKN, Nurchasanah menyebutkan, "Ini didukung oleh para pagawai BKN yang telah memahami gratvikasi dan dan benturan kepentigan. Selain itu, didukung oleh produktivitas kita yang mengingkat, lebih efektif dan efisien selama masa pandemi ini. Harapannya produktivitas yang efektif dan efisien inilah yang kemudian membudaya sampai pasca pandemi nantinya.

Sementara itu, pemerintah melalui KPK juga menyiapkan sarana yang memudahkan publik melakukan mitigasi korupsi. Salah satunya melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online atau GOL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, namun dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. suf

4

©Copyright 2019, By All rights reserved
×