× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Detail

BKN Siapkan "Three Lines of Defense" dalam Manajemen Resiko

Surabaya - Humas Kanreg II, Sejak dicanangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen resiko bukanlah hal baru lagi di lingkungan instansi pemerintah. Meski demikian sosialisasi terus dilakukan setiap tahunnya untuk menekan berbagai resiko yang mungkin munncul dalam menjalankan program kerja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh A. Darmuji, Inspektur Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam membuka rapat virtual Sosialisasi Manajeman Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis (18/06/2020).

a

Sosialisasi tersebut mengundang Unit Pengendali Risiko (UPR) dan Tim Reformasi Birokasi (RB) Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan dari seluruh unit kerja BKN, baik kantor pusat maupun regional. Turut hadir sebagai narasumber Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Arif Ardiyanto (Direktur PIP Bidang Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan dua narasumber lainnya yang juga berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Dalam materinya, Supranawa Yusuf memaparkan tentang implementasi manajemen resiko dan SPIP di BKN. "SPIP bukan hal baru, namun BKN masih lemah dalam pengendalian resiko, dimana ada 2 sub unsur yang terdiri dari indentifikasi dan analisis resiko. Faktanya setiap kegiatan pasti memiliki upaya pencegahan trhadap resiko. Namun kita belum sadar betul untuk melakukan indentifikasi secara terstruktur dan ini akan jadi kelemahan kita," tuturnya.

d

Menyikapi hal tersebut, Supranawa Yusuf memberikan rekomendasi strategi percepatan implementasi manajemen resiko dan SPIP. "Ada beberapa stretegi percepatan yang bisa kita lakukan. Pertama dengan menjadikan manajemen resiko sebagai target kerja satuan kerja (satgas) dan budaya organisasi, lalu pastikan komitmen, serta tetapkan sasaran. Yang terpenting adalah mempersiapkan "three lines of devense" atau tiga baris pertahanan yang terdiri dari satuan kerja unit eselon I yang merupakan pemilik resiko, kemudian manajeman resiko oleh satgas, dan terakhir fungsi audit internal oleh Inspektorat BKN," jelasnya.

BKN menargetkan mencapai level 4 (level berkembang) di tahun 2020 ini, setelah sebelumnya berada di level 3 (level terdevinisi). Untuk mencapai target tersebut, Arif Ardiyanto memberikan beberapa rekomendasi. Arif mengatakan, "Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala bahwa kekurangan BKN ada pada penilaian resiko, maka diperlukan identifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi tujuan dan sasaran organisasi, lalu identifikasi kejadian yang berpotensi menimbulkan resiko, dilanjutkan dengan identifikasi penyebab, dan terakhir baru kita identifikasi dampaknya." suf



©Copyright 2019, By All rights reserved
×