× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Detail

Gelar Pendampingan, Kanreg II BKN Bagikan Kiat Sukses Menuju WBK

Surabaya - Humas Kanreg II, Menjalankan amanat Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai percontohan, Kantor Regional (Kanreg) II BKN hari ini Jumat (03/07/2020) menggelar Rapat Pendampingan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi Kanreg BKN di wilayah tengah dan timur Indonesia. Rapat diikuti oleh Inspektur BKN, Kepala Kanreg II, IV, VIII, IX, X, XI, dan XIV BKN, serta tim pembangunan ZI dari masing-masing kanreg.

w1

Kanreg II BKN sendiri telah mendapat Predikat WBK di akhir tahun 2019 lalu. Tahun ini BKN mengusulkan 12 kanreg untuk mendapatkan predikat WBK dan 2 kanreg untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Kanreg II BKN dan Kanreg III BKN. 

Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN sekaligus narasumber dalam rapat tersebut, membagikan kiat sukses meraih predikat WBK. Menurutnya, "Ada 2 utama dalam mewujudkan WBK, yaitu terkait faktor pengungkit dan hasil. Faktor pengungkit lebih kepada proses. Prosentase penilaiannya besar, mencapai 60%. Oleh karena itu didalamnya harus mencangkup 8 area perubahan. Dan kuatkan di tahapan perencanaan, karena kita biasanya lemah di perencanaan."

w2

Sementara terkait hasil, Tauchid Djatmiko menekankan pada implementasi kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tauchid menambahkan, "Harus ada dokumentasi setiap kegiatan atau perubahan yang sudah kita lakukan dan implementasikan. Setelah implementasi, tentunya perlu mengevaluasi melalui survei, baik internal maupun eksternal. Lebih baik lagi kalau kita sudah menindaklanjuti hasil evaluasi, maka nilainya akan maksimal."

Mendukung pernyataan Tauchid Djatmiko, Inspektur BKN, A. Darmuji menjelaskan lebih rinci terkait survei yang harus dilakukan setiap unit kerja. "Survei meliputi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan bobot minimal 3,60. Lalu yang kedua Indeks Pelayanan Publik dengan bobot minimal 3,2. Survei adalah pendapat eksternal yang bisa mengukur posisi kita dalam integritas internal," jelasnya.

w4

Pendampingan ini disambut optimisme masing-masing kanreg. Hal ini terlihat dari paparan inovasi dan persiapan yang telah dilakukan oleh setiap kanreg. Kepala Kanreg X BKN Denpasar, Bambang Hari Samasto menuturkan, "Pencanangan ZI pada dasarnya sudah kita mulai sejak 2016. Tahun 2019 kami mulai lagi dengan membuka berbagai saluran pengaduan terkait korupsi salah satunya melalui Whistleblowing System. Dengan upaya yang sudah kami lakukan dan pendampingan, kami harap bisa mendorong pembangunan ZI." -suf

©Copyright 2019, By All rights reserved
×