× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Detail

Pemberantasan Korupsi Harus “Wani” Kendalikan Gratifikasi

Surabaya - Humas BKN, Menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bukan berarti menjadikan suatu instansi atau unit kerja menghentikan upaya pemberantasan korupsi. Pasalnya predikat tersebut bukanlah puncak atau capain dari suatu upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi melekat sebagai tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan pencegahan korupsi secara berkelanjutan.  

1 (1)

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kanreg II BKN bekerja sama dengan Inspektorat BKN kembali merealisasikan komitmen tersebut dengan menyelenggarakan Sosialisasi Anti Gratifikasi. Sosialisasi yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (5/4/2022) tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg II BKN, Nurchasanah.

Dalam materinya, Nurchasanah menuturkan, “”.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Mohammad Ridwan, Kepala Kanreg II BKN. Ridwan kembali menegaskan agar seluruh pegawai di lingkungan Kanreg II BKN berani mengambil sikap terutama dalam menyikapi gratifikasi. 

“Kita harus cermat mengingat gratifikasi ini sangat tipis sekali batasannya dengan korupsi. Oleh karena itu setiap bentuk pemberian atau gratifikasi harus dilaporkan ke UPG yang ada di Kanreg II BKN. Agar dapat ditindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi korupsi,” tegasnya.

Inspektorat BKN yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut mengapresiasi semangat Kanreg II BKN dalam pemberantasan korupsi. Diharapkan UPG Kanreg II BKN dapat diandalkan bukan sekedar menindaklanjuti aduan akan tetapi juga mengantisipasi setiap bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan. (suf/bee)

 

©Copyright 2019, By All rights reserved
×