× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Detail

Kelola Aset Krusial Negara, BKN Terapkan NSPK Manajeman ASN

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Evaluasi menjadi salah satu fungsi manajemen yang penting dilakukan untuk mengukur ketercapaian target dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut Direktorat Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) II BKN bekerjasama dengan Kanreg II  BKN menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Rapat diselenggarakan secara hybrid di Hotel Bumi, Surabaya pada Rabu (14/04/2022).

1 (13)

Rapat dibuka oleh Kepala Kanreg II BKN, Mohammad Ridwan dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru. Dalam sambutannya, Otok Kuswandaru menuturkan urgensi penerapan NSPK dalam manajemen ASN, "Selama instansi berdiri manajemen atau pengelolaan ASN harus berjalan. Kita mengelola aset paling penting dan krusial instansi pemerintah yaitu Aparatur Sipil Negara. Mengelola aset yang terpenting adalah taat pada aturan yang kita kenal dengan NSPK. Aset ini yg menentukan kinerja instansi yg ujungnya adalah kepuasan pelayanan publik". 

Sebanyak 55 perwakilan BKD/BKPP/BKPSDM di wilayah kerja Kanreg II BKN turut hadir dalam acara tersebut. Melalui evaluasi dan monitoring diharapkan Kanreg II BKN dapat lebih fokus meningkatkan nilai indeks NSPK dalam manajemen ASN di wilayah kerja Jawa Timur. Sebagaimana disampaikan oleh Mohammad Ridwan, “Yang menjadi concern kami adalah instansi yang nilai NSPK-nya masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu Kanreg II BKN akan  sering melakukan koordinasi langsung dengan pengelola kepegawaian di daerah”.

2_3

Selain evaluasi, disampaikan pula materi tentang NSPK dalam manajemen ASN oleh Myrna Amir (Direktur Wasdal II). Dilanjutkan dengan pembagian hasil evaluasi dan nilai indeks NSPK untuk masing-masing daerah. Evaluasi didampingi langsung oleh audiwan Kanreg II BKN. 

Direktorat Wasdal II sendiri membawahi Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan. Memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pasca pelaksanaan diklat serta melakukan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (suf/egp)

 

©Copyright 2019, By All rights reserved
×