× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Berita

Gelar Pendampingan, Kanreg II BKN Bagikan Kiat Sukses Menuju WBK

Surabaya - Humas Kanreg II, Menjalankan amanat Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai percontohan, Kantor Regional (Kanreg) II BKN hari ini Jumat (03/07/2020) menggelar Rapat Pendampingan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi Kanreg BKN di wilayah tengah dan timur Indonesia. Rapat diikuti oleh Inspektur BKN, Kepala Kanreg II, IV, VIII, IX, X, XI, dan XIV BKN, serta tim pembangunan ZI dari masing-masing kanreg.

w1

Kanreg II BKN sendiri telah mendapat Predikat WBK di akhir tahun 2019 lalu. Tahun ini BKN mengusulkan 12 kanreg untuk mendapatkan predikat WBK dan 2 kanreg untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Kanreg II BKN dan Kanreg III BKN. 

Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN sekaligus narasumber dalam rapat tersebut, membagikan kiat sukses meraih predikat WBK. Menurutnya, "Ada 2 utama dalam mewujudkan WBK, yaitu terkait faktor pengungkit dan hasil. Faktor pengungkit lebih kepada proses. Prosentase penilaiannya besar, mencapai 60%. Oleh karena itu didalamnya harus mencangkup 8 area perubahan. Dan kuatkan di tahapan perencanaan, karena kita biasanya lemah di perencanaan."

w2

Sementara terkait hasil, Tauchid Djatmiko menekankan pada implementasi kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tauchid menambahkan, "Harus ada dokumentasi setiap kegiatan atau perubahan yang sudah kita lakukan dan implementasikan. Setelah implementasi, tentunya perlu mengevaluasi melalui survei, baik internal maupun eksternal. Lebih baik lagi kalau kita sudah menindaklanjuti hasil evaluasi, maka nilainya akan maksimal."

Mendukung pernyataan Tauchid Djatmiko, Inspektur BKN, A. Darmuji menjelaskan lebih rinci terkait survei yang harus dilakukan setiap unit kerja. "Survei meliputi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan bobot minimal 3,60. Lalu yang kedua Indeks Pelayanan Publik dengan bobot minimal 3,2. Survei adalah pendapat eksternal yang bisa mengukur posisi kita dalam integritas internal," jelasnya.

w4

Pendampingan ini disambut optimisme masing-masing kanreg. Hal ini terlihat dari paparan inovasi dan persiapan yang telah dilakukan oleh setiap kanreg. Kepala Kanreg X BKN Denpasar, Bambang Hari Samasto menuturkan, "Pencanangan ZI pada dasarnya sudah kita mulai sejak 2016. Tahun 2019 kami mulai lagi dengan membuka berbagai saluran pengaduan terkait korupsi salah satunya melalui Whistleblowing System. Dengan upaya yang sudah kami lakukan dan pendampingan, kami harap bisa mendorong pembangunan ZI." -suf

By sufirahmaw@gmail.com
03 Jul 2020

Jaga Garda Terdepan, Kanreg II BKN Gelar Rapid Test

Surabaya - Humas Kanreg II,

By sufirahmaw@gmail.com
03 Jul 2020

Jadikan Kanreg II Percontohan, BKN Pastikan Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas dan Bimtek Penilaian Mandiri Zona Integritas di Lingkungan BKN

 

Surabaya - Humas Kanreg II, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mematenkan komitmennya dalam membangun manajemen ASN yang bersaih dari korupsi melalui Pencanangan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Zona Integritas pada Kamis (25/06/2020). Melalui video konferensi seluruh unit kerja di BKN baik kantor pusat, kantor regional (kanreg), maupun Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mengikuti acara tersebut.

 z

Pencanangan dibuka langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. Bima menuturkan bawa pencanangan merupakan langkah awal dari realisasi pembangunan ZI di BKN. "Pencanangan seperti ini sudah waktunya kita laksanakan secara nyata. Kita harus memastikan bagaimana ZI sampai ke unit terkecil dan menjadi kesadaran individu. Dalam masa pandemi, integritas menjadi lebih penting. Sebab kita dituntut untuk melakukan pengawasanan selama pegawai WFH. Masing-masing pegawai juga dituntut untuk berintegritas menyelesaian tanggung jawabnya,"tegasnya.

x

BKN sendiri telah memiliki dua unit kerja percontohan dalam pembangunan ZI, yaitu Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg III BKN Bandung. Keduanya merupakan unit kerja penerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Inspektur BKN, A. Darmuji. Menurutnya, "Kita telah memiliki unit kerja pelopor perubahan dan ZI yang dapat menjadi role model dan contoh bagi unit lain. Karena baik Kanreg II BKN Surabaya maupun Kanreg III BKN Bandung telah mendapat predikat WBK dengan membuat inovasi yang memenuhi kriteria kepuasan stakeholder, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat."

v

Setelah pencanangan ZI, acara dilanjutkan dengan Bimtek Penilaian Mandiri Zona Integritas. Bimtek tersebut menghadirkan dua pembicara yang kompeten, yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara dan Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntanbilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB, Gempar Ganefianto. -suf

By sufirahmaw@gmail.com
25 Jun 2020

BKN Siapkan "Three Lines of Defense" dalam Manajemen Resiko

Surabaya - Humas Kanreg II, Sejak dicanangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen resiko bukanlah hal baru lagi di lingkungan instansi pemerintah. Meski demikian sosialisasi terus dilakukan setiap tahunnya untuk menekan berbagai resiko yang mungkin munncul dalam menjalankan program kerja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh A. Darmuji, Inspektur Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam membuka rapat virtual Sosialisasi Manajeman Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis (18/06/2020).

a

Sosialisasi tersebut mengundang Unit Pengendali Risiko (UPR) dan Tim Reformasi Birokasi (RB) Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan dari seluruh unit kerja BKN, baik kantor pusat maupun regional. Turut hadir sebagai narasumber Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Arif Ardiyanto (Direktur PIP Bidang Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan dua narasumber lainnya yang juga berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Dalam materinya, Supranawa Yusuf memaparkan tentang implementasi manajemen resiko dan SPIP di BKN. "SPIP bukan hal baru, namun BKN masih lemah dalam pengendalian resiko, dimana ada 2 sub unsur yang terdiri dari indentifikasi dan analisis resiko. Faktanya setiap kegiatan pasti memiliki upaya pencegahan trhadap resiko. Namun kita belum sadar betul untuk melakukan indentifikasi secara terstruktur dan ini akan jadi kelemahan kita," tuturnya.

d

Menyikapi hal tersebut, Supranawa Yusuf memberikan rekomendasi strategi percepatan implementasi manajemen resiko dan SPIP. "Ada beberapa stretegi percepatan yang bisa kita lakukan. Pertama dengan menjadikan manajemen resiko sebagai target kerja satuan kerja (satgas) dan budaya organisasi, lalu pastikan komitmen, serta tetapkan sasaran. Yang terpenting adalah mempersiapkan "three lines of devense" atau tiga baris pertahanan yang terdiri dari satuan kerja unit eselon I yang merupakan pemilik resiko, kemudian manajeman resiko oleh satgas, dan terakhir fungsi audit internal oleh Inspektorat BKN," jelasnya.

BKN menargetkan mencapai level 4 (level berkembang) di tahun 2020 ini, setelah sebelumnya berada di level 3 (level terdevinisi). Untuk mencapai target tersebut, Arif Ardiyanto memberikan beberapa rekomendasi. Arif mengatakan, "Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala bahwa kekurangan BKN ada pada penilaian resiko, maka diperlukan identifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi tujuan dan sasaran organisasi, lalu identifikasi kejadian yang berpotensi menimbulkan resiko, dilanjutkan dengan identifikasi penyebab, dan terakhir baru kita identifikasi dampaknya." suf



By sufirahmaw@gmail.com
19 Jun 2020

Pandemi Tekan Angka Korupsi

Sosialisasi Mitigasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Surabaya-HUmas Kanreg II, Korupsi menjadi salah satu permasalah terbesar dalam birokrasi pemerintahan. Seperti halnya penyakit, korupsi bersifat merusak. Bahkan tidak tanggung-tanggung, korupsi dapat merusak satu sistem pemerintahan yang begitu kompleks. Meski demikian pemahaman masyarakat tentang korupsi masih sangat terbatas pada besaran nominal. Padahal pemberian sekecil apapun jika dimaksudkan untuk kepentingan golongan berpotensi menjadi akar dari korupsi dalam sistem pemerintahan. 

1

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf, dalam Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan (15/6/2020) yang diselenggarakan oleh Inspektorat BKN. Beliau mengatakan, "Tujuan dari sosialisasi hari ini agar kita memehami tentang korupsi, agar tidak salah dalam mempersepsi gratifikasi dan benturan kepentingan. Termasuk dalam hal menggunakan waktu kerja untuk urusan pribadi. Mari sama-sama memahami gratifikasi dalam menejemen Aparatur Sipil Negara, membangun Zona Interegritas, dan mereformasi BKN."

3_1

Sosialiasasi yang diikuti oleh seluruh unit kerja BKN tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK) Kedeputian Bidang Pencegahan, Sugiarto dan Chrisna Adhitama. Dalam paparannya, Sugiarto menyebutkan, "Korupsi bukanlah budaya dan jangan sampai menjadi budaya. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak adanya indikasi gratifikasi. Kita bisa menyikapi gratifikasi dengan menolak, dan jika tidak bisa tolak maka laporkan."

Tidak sekedar memberantas korupsi, diperlukan upaya pencegahan sejak muncul indikasi gratifikasi dan benturan kepentingan. Salah satunya melalui mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan upaya meminimalisir resiko atau kerugian, dalam hal ini disebabkan oleh korupsi. Lebih lanjut Chrisna Adhitama menjelaskan, "Secara kumulatif laporan gratifikasi diseluruh instansi menurun cukup signifikan, didukung oleh digitalisasi dimasa pandemi COVID-19. Pada dasarnya benturan kepentingan dan gratifikasi dapat kita tangani melalui proses identifikasi dan mitigasi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan, saat sedang terjadi, dan sudah terjadi."

2_1

BKN sendiri mengalami peningkatan dengan turunnya jumlah pelaporan gratifikasi di pertengahan tahun 2020 ini. Jika di tahun 2019 tercatat sebanyak 36 pelaporan kasus gratifikasi, saat ini turun menjadi 3 pelaporan. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian (PDSK) Kantor Regional II BKN, Nurchasanah menyebutkan, "Ini didukung oleh para pagawai BKN yang telah memahami gratvikasi dan dan benturan kepentigan. Selain itu, didukung oleh produktivitas kita yang mengingkat, lebih efektif dan efisien selama masa pandemi ini. Harapannya produktivitas yang efektif dan efisien inilah yang kemudian membudaya sampai pasca pandemi nantinya.

Sementara itu, pemerintah melalui KPK juga menyiapkan sarana yang memudahkan publik melakukan mitigasi korupsi. Salah satunya melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online atau GOL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, namun dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. suf

4

By sufirahmaw@gmail.com
16 Jun 2020

Kolaborasi BKN-KASN Percepat Sistem Merit di Instansi Daerah

 

Surabaya-Humas Kanreg II, Birokrasi yang netral dan profesional menjadi tujuan dari penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sembari terus mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menerapkan sistem merit, pemerintah saat ini juga mulai menjangkau instansi daerah untuk mempercepat menerapkan sistem merit. Menyikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sepakat untuk bersinergi mempercepat penerapan sistem merit di instansi daerah.

PicsArt_06-11-10.35.48

Kolaborasi tersebut disepakati dalam rapat virtual Peningkatan Sinergitas Program dan kegiatan BKN-KASN yang diselenggarakan pada Kamis (11/6/2020). Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Tasdik Kinanto (Wakil Ketua KASN), Sri Hadiati Wara Kustriani (Komisioner KASN), dan Kepala Kantor Regional (Kanreg) I-XIV BKN. 

 

Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani memaparkan rencana strategi kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh BKN dan KASN. “BKN akan melakukan pendampingan dan pembinaan instansi daerah, mengingat BKN sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian memiliki 14 kantor regional dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia. Sehingga saat KASN melakukan pengawasan nantinya daerah sudah siap. Lalu kita juga akan mendorong PPK dalam penerapan sistem merit. Dan yang utama dan kita mulai saat ini adalah kolaborasi lintas instansi, baik BKN, KASN, KemenPAN-RB, maupun LAN,” jelasnya.

 

Strategi kolaborasi tersebut disambut baik oleh seluruh partisipan. Dalam sesi diskusi, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyampaikan kondisi dan kendala dalam penerapan sistem merit di wilayah kerja Kanreg II BKN. Tauchid mengatakan, “Di wilayah kerja Kanreg II BKN yaitu wilayah Jawa Timur, terdapat beberapa hal yang penting dikerjakan bersama yaitu pola karir. Tidak hanya di daerah namun juga di K/L. Namun kendalanya instansi daerah masih belum menyusun pola karier nasional. Peraturan perundang-undangan sudah ada, namun regulasi teknisnya belum ada. Saya rasa ini penting untuk mendorong merit.”

 

Lebih lanjut, Tauchid menambahkan aspek pendukung penerapan sistem merit di instansi daerah. “Banyak sistem terkait yang harus diperhatikan dalam mewujudkan sistem merit. Saya mengusulkan untuk membuat sistem yang terintegrasi antara KASN, BKN, sampai instansi daerah. Tujuannya agar kita cepat mendeteksi permasalahan-permasalah yang menghambat pelaksanaan sistem merit,” tutupnya.

By sufirahmaw@gmail.com
11 Jun 2020

Tetapkan Standardisasi Digitalisasi, BKN Optimis Sambut Tatanan Kerja Baru

Surabaya - Humas Kanreg II, Penerapan kenormalan baru dalam masa pandemic COVID-19 harus diimplementasikan di seluruh lini kehidupan, salah satunya dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara memutuskan untuk melanjutkan sistem digitalisasi pelayanan kepegawaian yang telah terbangun selama masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, dalam Rapat Virtual Standardisasi Digitalisasi dalam Tatanan Kerja Baru (New Normal) di BKN pada Hari Jumat (5/6/2020).

PicsArt_06-05-07.14.06

“Tidak ada titik untuk kita kembali, digitalisasi yang sudah berjalan mari kita lanjutkan dan dorong agar mencapai seratus persen. Namun tetap harus kita lakukan penyesuaian, terutama bagi kanreg-kanreg yang kondisinya wilayah kerjanya berbeda,” tutur Bima.

Rapat yang diselenggarakan melalui video conference tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja di BKN, baik Deputi, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, maupun Kepala Kantor Regional I-XIV. Masing-masing unit kerja memaparkan standar digitalisasi yang akan diimplementasikan dalam tatanan kerja baru. Sebelum menetapankan standar tersebut, BKN telah melakukan persiapan dan evaluasi terhadap penerapan digitalisasi selama Work From Home (WFH).

Bima menuturkan, “Diperlukan persiapan menuju tatanan kerja baru. Setidaknya terdapat empat komponen persiapan yang meliputi penetapan regulasi, pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), pemetaan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana, serta analisis proses bisnis.”

Sementara itu, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko, mewakili seluruh kanreg menyatakan optimismenya menyambut kenormalan baru. Tauchid mengatakan, “Kami (Kanreg I-XIV) siap menyambut kenormalan baru. Saya rasa perubahan tidak selalu buruk, kita harus optimis menyambut sisi baiknya dan menekan atau mengantisipasi setiap kemungkinan buruk melalui regulasi.”

Lebih lanjut, Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf menjelaskan perkembangan proses penetapan regulasi tentang tatanan kerja baru. “Sedang disiapkan Surat Edaran (SE) tentang tatanan kerja baru di BKN. Saat ini konsepnya sudah 99% tinggal disempurnakan melalui hasil diskusi kita hari ini dan ditandatangan secara digital. Beberapa hal yang ditetapkan dalam SE diantaranya sistem kerja, pelaporan kinerja, pemantauan kehadiran, teknis cuti, pembinaan disiplin, protokoler kesehatan dan hal-hal lain untuk  menjaga kita tetap produktif di masa pandemi,” jelasnya. ­suf/ars

By sufirahmaw@gmail.com
05 Jun 2020

Implementasikan New Normal, HUT BKN Diperingati Secara Virtual untuk Pertama Kali

Surabaya – Humas Kanreg II, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 72, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar upacara secara virtual pada Hari Sabtu ( 30/05/2020). Upacara dilaksanakan melalui video conference sesuai protokoler kesehatan. Seluruh unit kerja BKN mengikuti dengan khidmat di lebih dari 400 titik lokasi, salah satunya di Gedung Majapahit Kantor Regional (Kanreg) II BKN Surabaya.

up2

Selain memperingati HUT ke 72 BKN, upacara ini juga ditujukan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan motivasi dan kebersamaan pegawai. Bima Haria Wibisana, Kepala BKN sekaligus inspektur upacara menyampaikan harapannya, “Pandemi merubah pola kehidupan kita, memaksa kita memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut normal baru, termasuk dalam kinerja ASN. Untuk melaksanakannya kita perlu memperkuat sistem kerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Momentum ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk berbenah dan berubah, memperbaiki proses bisnis menjadi digital sehingga BKN bisa menjadi contoh,” jelasnya.

Dalam pidatonya, Bima juga mengajak seluruh pegawai BKN untuk memulai normal baru dalam bekerja. “Saya mengajak seluruh pegawai BKN untuk melakukan lompatan besar dalam manajemen dan pembinaan kepegawaian menuju digital secarah menyeluruh. Mari bersama-sama kita tunjukan dedikasi kita kapada negara,” tuturnya.

up1

BKN sendiri selama 72 tahun telah menunjukkan dedikasinya melalui berbagai inovasi dan prestasi. Salah satunya BKN berhasil mereformasi kinerja ASN menjadi digital selama masa kedaruratan kesehatan COVID-19. Beberapa inovasi BKN diantaranya menerapkan WFH bagi 90% PNS BKN, menggunakan Digital Signature untuk menandatangani dokumen, mengalihkan kegiatan rapat dan seremonial lainnya melalui virtual, dan membuka pelayanan kepegawaain melalui daring.

Upacara kali ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan untuk memeringati HUT ke-72 BKN yang akan berlangsung selama satu bulan kedepan. Rangkaian kegaiatan sendiri terdiri atas peluncuran logo Computer Assisted Test (CAT), seminar pembinaan dan manajemen kepegawaian, berbagai perlombaan, kegiatan sosial, serta puncak acara yang akan diikuti oleh seluruh pegawai BKN pada 28 Juni 2020. Seluruh kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan secara virtual dan sederhana, namun tetap efektif tanpa mengurangi esensi peringatan HUT.

up3

Sementara itu di Kanreg II BKN, kegiatan dilanjutkan dengan Halal Bihalal virtual. Dalam kesempatan tersebut, Tauchid Djatmiko yang merupakan Kepala Kanreg II BKN menyampaikan dukungan terhadap pelaksanakan new normal pelayanan kepegawaian. “Selama WFH ini produktivitas kita dan kanreg BKN lainnya meningkat 50% sampai 300%. Oleh karena itu kita akan memulai melakukan identifikasi untuk dibuat standarisasi pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dan di kantor,” tutupnya. suf-ars

up4

By sufirahmaw@gmail.com
30 May 2020

Silahturahmi di Tengah Pendemi, BKN Gelar Halal Bihalal Virtual

Surabaya – Humas Kanreg II, Meski di tengah Status Kedaruratan Kesehatan COVID-19, semangat Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak berkurang untuk menjalin silahturahmi. Terbukti dengan diselenggarakannya Halal Bihalal Virtual pada Selasa (26/05/2020). Halal Bihalal dilakukan melalui video coference serentak di 93 titik dan diikuti oleh seluruh unit kerja BKN, baik pusat maupun kantor regional (kanreg).

3

Acara ini dimaksudkan untuk menjaga komunikasi dan menyebarkan semangat Ramadhan dalam bekerja dan melayani publik di tengah masa pandemi. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dalam sambutannya mengatakan, “Ini pertama kali kita melaksanakan halal bihalal melalui daring (online). Sebelumnya untuk pertama kalinya juga kita melaksanakan rapat melalui daring, pelayanan melalui daring, seleksi JPT melalui daring, dan lain sebagainya. Penerapan WFH (Work From Home) tidak menghambat pekerjaan kita dan justru membawa banyak inovasi. Oleh karena itu mari kita lanjutkan digitalisasi yang sudah berlangsung ini.” Tidak lupa Bima juga menyampaikan selamat memperingati Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merayakan.

2

Harapan tersebut disambut baik oleh seluruh unit kerja, salah satunya Kanreg II BKN yang telah menyiapkan protokol standar pelayanan kepegawaian pasca pandemi. Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menuturkan, “Dalam rapat internal Kanreg II BKN, kami telah melakukan perencanaan kinerja ke depan. Diantaranya menyiapkan protokol standar pelayanan kepegawaian melalui daring dan uji coba jam kerja fleksibel.”

Watermark

Meski melalui daring, acara Halal Bihalal berlangsung meriah dengan adanya yel-yel dan ucapan Selamat Ramadhan oleh masing-masing unit kerja. Di akhir acara, dipilih 3 pemenang terbaik, yaitu Kanreg XIII BKN Aceh, Kanreg IV BKN Makassar, dan Kanreg XI BKN Manado. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
26 May 2020

Pasca 2 Bulan WFH, BKN Siap Kaji Waktu Kerja Fleksibel Bagi ASN

Surabaya - Humas Kanreg II, Selama masa Darurat Kesehatan COVID-19, pemerintah telah menetapkan kebijakan ASN untuk bekerja dari rumah (Work From Home). Selama itu pula pemerintah terus mengkaji efektivitas WFH bagi ASN, salah satunya Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kantor regional (Kanreg) II BKN Surabaya yang digelar pada Jumat (15/05/2020).

WhatsApp Image 2020-05-15 at 13.18.42_2

Bima menuturkan, “Kita (BKN) sudah melakukan WFH dan berjalan selama 2 bulan, apakah kemudian produktivitas kita menurun? Tentu tidak, justru harus lebih tinggi atau paling tidak sama, karena ada banyak pekerjaan yang bisa dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Ini artinya WFH yang sudah kita jalankan efektif. Kedepan, kita tidak mungkin kembali work from home sepenuhnya seperti semula. Oleh karena itu kita perlu untuk mempertimbangkan sistem kerja fleksibel bagi ASN”.

Sementara itu, Tauchid Djatmito selaku Kepala Kanreg II BKN sekaligus berperan sebagai Pejabat yang Melantik dalam pelantikan tersebut, turut menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan waktu kerja fleksibel bagi ASN. Menurutnya, “Pola kerja WFH perlu dikaji sebagai sistem kerja baru. Karena setelah dievaluasi kinerja selama WFH khususnya di Kanreg II BKN tidak menurun”.

2020-05-15 (19)

Tidak sampai pada rencana pengkajian saja, saat ini BKN telah menyiapkan beberapa inovasi pelayanan kepegawaian yang mendukung sistem kerja fleksibel. Beberapa diantaranya pelantikan melalui video conference ini yang diikuti oleh peserta di lima titik lokasi berbeda, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, dan Manado. Selain itu terdapat pula aplikasi pengelolaan data kepegawaian yang mulai dikembangkan di Kantor Regional BKN serta penggunaan Digital Signature. Seluruh inovasi tersebut ditujukan untuk mempercepat kinerja BKN dan memudahkan pelayanan kepegawaian.

Bima menambahkan bahwa penyusunan peta bisnis BKN menjadi fokus utama dalam mempertimbangkan waktu kerja fleksibel. “Saya rasa ini sudah waktunya membawa perubahan besar dalam proses bisnis, oleh karena itu akan dibuat peta bisnisnya segera. Ini menuntut perubahan pola pikir dan kompetensi kita, bagaimana semua berpikir untuk mengubah proses bisnis menjadi digital namun efektif,” tegasnya.

WhatsApp Image 2020-05-15 at 13.19.33

Di akhir sambutan, baik Bima maupun Tauchid menyampaikan ucapan selamat kepada Pejabat yang Dilantik. Keduanya mengharapkan pelantikan ini dapat memperbaharui semangat mewujudkan kinerja individu dan organisasi yang optimal. suf/ars

 

 

By sufirahmaw@gmail.com
15 May 2020

Tetap Khidmat dan Efisien, Kanreg II BKN Lakukan Kegiatan Seremonial Melalui Daring

Penyerahan SK Pensiun Pegawai Kanreg II BKN Dilakukan Secara Daring


Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Instansi pemerintah dalam tatanan birokrasi sangat lekat dengan berbagai kegiatan seremonial. Pada dasarnya seremonial sendiri merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bahwa telah dilaksanakannya tugas dan fungsi tertentu oleh suatu instansi pemerintah. Seiring dengan upaya pemerintah mereformasi birokrasi menuju digitalisasi, maka berbagai inovasi dan penyesuaian mulai dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P). Tujuannya tidak lain adalah mempercepat dan memudahkan pelayanan publik.

t_1

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) menjadi salah satu instansi pemerintah yang turut melakukan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Setelah sebelumnya melakukan digitalisasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian, kini Kanreg II BKN kembali menunjukkan komitmennya mereformasi birokrasi dengan melaksanakan seremonial Penyerahan SK Pensiun Pegawai Kanreg II BKN Periode Bulan Juni dan Juli 2020 secara daring melalui video conference. Kegiatan yang dilakukan pada Hari Senin (04/05/2020) ini diikuti oleh Kepala Kanreg II BKN, jajaran pejabat administrator Kanreg II BKN, perwakilan Tim RB dan ZI Kanreg II BKN, serta 5 orang pegawai Kanreg II BKN yang purna tugas.

Penyerahan SK melalui daring ini sekaligus mengantisipasi terhambatnya pelayanannya kepegawaian di tengah pandemi COVID-19. Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyebutkan, “Meskipun dilaksanakan secara daring, peserta tetap mengikuti dengan khidmat dan tidak mengurangi esensi kegiatan yang dimaksudkan sebagai apresiasi kepada pegawai yang telah turut mengabdi dan membangun NKRI melalui BKN. Justru penyerahan SK melalui daring lebih efisien dari segi waktu. Jika ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kegiatan seremonial lainnya, tentu tidak hanya efisiensi waktu, namun juga anggaran dan sumber daya manusia.”

WhatsApp Image 2020-05-04 at 10.55.54

Lebih lanjut beliau menambahkan pentingnya publikasi kegiatan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. “Salah satu aspek penting dalam mereformasi birokrasi adalah manajemen media komunikasi. Bukan hanya melakukan perubahan positif dan inovasi, namun kita (instansi pemerintah) juga harus memberikan informasi kepada publik terkait perubahan-perubahan positif yang telah kita bangun dalam birokrasi,” tutupnya.

By sufirahmaw@gmail.com
04 May 2020

Kantor Regional II BKN Pastikan Seleksi Daring JPTP yang Akuntabel

Uji Kompetensi Bidang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Trenggalek

 

Surabaya – Humas Kanreg II BKN, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada Rabu dan Kamis, 29-30 April 2020. Seleksi dilakukan melalui daring, hal ini mengingat kebutuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang harus segera dipenuhi meski di tengah pandemi dan masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Dengan pengawasan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) sebagai instansi Pembina kepegawaian, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan uji kompetensi bidang yang terdiri dari presentasi makalah dan wawancara.

WhatsApp Image 2020-04-29 at 10.00.20

 

Sebanyak 19 orang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti seleksi tersebut. Nantinya mereka akan mengisi 5 formasi jabatan kosong, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN yang turut menjadi panitia seleksi (penguji) dalam seleksi tersebut memastikan seluruh proses seleksi dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. Beliau mengatakan, “Saya pastikan tidak ada sedikitpun kecurangan, karena mekanismenya tetap mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja medianya yang berbeda, yaitu melalui online atau daring.”

WhatsApp Image 2020-04-29 at 10.51.53

Seleksi JPTP melalui daring dinilai akan menjadi pembaharuan yang positif dalam sistem assessment pegawai. Pasalnya, BKN sendiri saat ini tengah mematangkan konsep dan sistem online assessment bagi seleksi JPTP. Dalam teleconference Rapat Pimpinan Tinggi BKN yang digelar pada 23 April lalu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Dr Purwanto mengatakan, “Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk bisa membangun sistem online assessment yang nantinya akan terintegrasi. Memang untuk memulainya diperlukan uji coba seperti yang telah dilakukan di beberapa Instansi Pusat dan Daerah di wilayah kerja Kanreg II BKN. Jika hanya tools yang berbeda bukan substansinya, maka tidak akan mengurangi objektivitas.”

 WhatsApp Image 2020-04-29 at 13.02.44

 

By sufirahmaw@gmail.com
29 Apr 2020

Meski di Tengah Pandemi, Kanreg II BKN Upayakan Percepatan Reformasi Birokrasi

Sosialisasikan Aplikasi AREK untuk Pelayanan Kepegawaian yang Mudah dan Bebas Korupsi

 

Surabaya-Humas Kanreg II BKN, Hari ini, Selasa (28/04/2020) Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) mengadakan paparan aplikasi AREK melalui video conference. Hal ini menyusul agenda besar BKN untuk memepercepat terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja. Sebelumnya, telah dilakukan pembinaan terhadap beberapa Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur sebagai langkah awal. Dalam pembinaan tersebut dicapai kesepakatan untuk replikasi aplikasi AREK di beberapa Kanreg BKN.

 1

Paparan dilakukan dalam dua sesi berbeda, sesi pertama diperuntukkan bagi Kanreg IV BKN Makassar dan sesi kedua untuk Kanreg VIII BKN Banjarmasin. Turut berpartisipasi dalam paparan tersebut Kepala Kantor Regional IV dan VIII, jajaran Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Informasi Kepegawaian, serta Pranata Komputer dari kedua kanreg tersebut.

 

AREK sendiri merupakan aplikasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi. David Aprianto, Pranata Komputer Kanreg II BKN yang merupakan narasumber dalam paparan tersebut menyampaikan, “Ini merupakan langkah pengenalan sebelum kanreg BKN lainnya mereplikasi AREK. Modifikasi dapat dilakukan nantinya, namun tetap harus melalui uji vulnerability seperti halnya AREK. Untuk selanjutnya, kami (Kanreg II BKN) akan membuat forum diskusi kembali untuk membahas teknis pembuatan aplikasi.”

 

Selain memaparkan tentang teknis pengelolaan dan pemanfaatan AREK, Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN yang menyampaikan hal penting diperhatikan di luar persiapan teknis. “Kunci sukses implementasi aplikasi ini harus komitmen, baik internal BKN maupun dengan pihak eksternal (Pemeritah Daerah di wilayah kerja Kanreg). Pertama, internal harus dilibatkan semua bidang dan harus solid. Kedua jalin komunikasi dan komitmen dengan eksternal, minimal dengan Sekretaris Daerah dan tentunya BKD,” jelsanya.

 

Setelah kurang lebih 3 tahun menggunakan AREK dalam pelayanan kepegawaian, kini Kanreg II BKN terus melakukan pengembangan menyesuaikan kebutuhan. Digitalisasi tata naskah kepegawaian menjadi focus utama pengembangan AREK versi 3. Tauchid juga menambahkan perkembangan implementasi AREK di wilayah kerja Kanreg II BKN sampai saat ini, “Kita memang ditarget BKN Pusat untuk paperless, tapi kami terapkan less paper dengan menghimbau BKD untuk tidak mengajukan usul kenaikan pangkat dan pensiun menggunakan berkas fisik/kertas. Namun kami tidak memaksa dan memberikan punishment, justru mengapresiasi BKD yang sudah melaksanakan himbauan tersebut sehingga perlahan yang lain pun termotivasi. Awal kami targetkan 20% namun ternyata realisasinya lebih.” -Suf

By sufirahmaw@gmail.com
28 Apr 2020

Agendakan Transformasi Digital, Aplikasi AREK Kanreg II BKN Siap Direplikasi

Kanreg 2 BKN Lakukan Pembinaan RB dan ZI Terhadap Sejumlah Kanreg

rb2

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya tengah melaksanakan Pembinaan Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) untuk Kantor Regional (Kanreg) di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur (yakni: Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, dan Kanreg XI BKN Manokwari). Pembinaan ini antara lain dilaksanakan melalui telekonferensi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Regional II BKS Surabaya, Inspektur BKN, perwakilan Tim RB BKN, dan Humas BKN, pada Kamis (16/4/2020).

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (Kanreg II BKN Surabaya) telah dipercaya untuk melakukan pembinaan, mengingat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan oleh KemenPAN-RB kepada Kanreg II BKN akhir 2019 lalu.

rb1

Transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian menjadi agenda utama dalam mewujudkan RB dan ZI di lingkungan BKN. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rahadi selaku perwakilan Tim RB BKN, “Tema besarnya adalah transformasi digital dalam pelayanan BKN. Dimulai dengan perbaikan peta proses bisnis khususnya di Kanreg, dilanjutkan dengan menginventarisasi aplikasi yang ada di Kanreg untuk dievaluasi dan dipilih yang layak untuk dijadikan standar.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyampaikan beberapa hal dan tahapan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing Kanreg. “Penilaian RB dan ZI sendiri dibagi menjadi dua, 60% unsur pengungkit dan 40% hasil. Yang perlu kita perhatikan adalah percepatan unsur pengungkit. Setidaknya ada 4 fokus utama, yaitu penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” tuturnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan RB dan ZI, seluruh Kanreg di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur sepakat untuk mengadopsi sistem yang telah dibangun oleh kanreg II BKN salah satunya dengan replikasi Aplikasi AREK sebagai wujud digitalisasi pelayanan kepegawaian. Tauchid menambahkan, “Pada prinsipnya kami (Kanreg II BKN) tidak keberatan apabila kanreg lain mengadopsi AREK untuk pelayanan kepegawaian, mengingat beberapa Kanreg telah mengadopsi dan telah dilakukan vulnerability assessment terhadap aplikasi ini. Pun kami bersedia berbagi contoh dokumen pendukung RB yang harus disiapkan. Saya yakin percepatan dapat segera terwujud melalui sinergi dan inovasi oleh masing-masing kanreg”.

Sementara itu A. Darmuji selaku Inspektur BKN menambahkankan beberapa hal yang perlu ditekankan demi mewujudkan pembangunan RB dan ZI di lingkungan BKN. “Beberapa catatan tentang pembangunan ZI kunci pertama adalah komitmen. Kemudian memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur yang ada di 6 area perubahan, melakukan inovasi pelayanan yang dapat mencegah korupsi, dan membangun persepsi anti korupsi dengan melaksanakan program yang bersinggungan langsung dengan publik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan perubahan salah satunya melalui manajemen media internal maupun eksternal. Dan terakhir monitoring melalui survei mandiri untuk menilai output persepsi anti korupsi dan pelayanan publik,” tutupnya. suf-ars

 

 

By sufirahmaw@gmail.com
16 Apr 2020

Bahas Hasil SKD CPNS dan Persiapan SKB,Kanreg II BKN Surabaya Lakukan Telekonferensi

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya bersama Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten Se-Jawa Timur melakukan Rapat Persiapan SKB melalui telekonferensi. Sebanyak 36 perwakilan instansi bergabung dalam telekonferensi yang digelar pada Jumat (20/03). Untuk efektivitas komunikasi, rapat tersebut dibagi menjadi 4 sesi dan berlangsung dari pukul 09.00 - 11.30 WIB.

 

Telekonferensi ini dilakukan menyusul anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan interaksi dan aktivitas sosial, mengingat status darurat nasional penyebaran Coronaviruses Disease (COVID-19) di Indonesia. Kepala BKN Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko mengungkapkan bahwa rapat melalui telekonferensi ini sebagai upaya agar pelayanan publik dapat terus berjalan terutama di wilayah kerja BKN Regional II Surabaya. 

 

Setidaknya terdapat 3 agenda yang dibahas dalam rapat melalui telekonferensi tersebut. Tauchid Djatmiko mengatakan, “Agenda rapat koordinasi kali ini membahas tentang validasi dan pengumuman Hasil SKD CPNS Jawa Timur Formasi Tahun 2019, Persiapan SKB, serta pengangkatan CPNS Jawa Timur Formasi 2018”.

 

Dalam rapat tersebut dicapai beberapa kesepakatan, diantaranya Pengumuman SKD serentak pada Senin, 23 Maret 2020 melalui website masing-masing instansi. “Kami mengharapkan seluruh instansi untuk memastikan kembali hasil SKD. Masa validasi hasil SKD paling lambat sebelum tanggal 19 Maret 2020 untuk selanjutnya dilaporkan kepada kami dan diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Formasi 2019,” jelas Tauchid Djatmiko. Tauchid juga mengimbau apabila terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diakomodir di Seleksi CPNS Formasi 2020.

 

Dalam rapat ini juga ditegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Panselnas. Hal tersebut mengingat status darurat nasional masih berlangsung hingga 31 Mei 2020. Slamet Wiyono, Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun yang turut bergabung dalam telekonferensi ini menjelaskan, “Pelaksanaan SKB menunggu penyusunan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk diterapkan dalam  proses SKB”. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
20 Mar 2020

Sistem Merit, Upaya Wujudkan Keadilan Kompensasi bagi ASN

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Pemerintah menetapkan sistem merit sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional. Hal tersebut menyusul penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

 

Mengambil langkah nyata mewujudkan Proyek Prioritas Nasional tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun berbagai kebijakan dan upaya strategis. Salah satunya melalui kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang digelar di JW Marriott Hotel, Surabaya pada Rabu (11/03). Kegiatan tersebut mengundang 42 Instansi Pemerintah yang terdiri dari Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang ditetapkan sebagai target pembinaan. 

 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto. Dalam sambutannya, Agus memaparkan target yang harus dicapai di tahun 2020 ini. “Targetnya sebanyak 73 Instansi Pemerintah harus sudah memiliki Indeks Sistem Merit Kategori > Baik dengan nilai minimal 250. Tujuannya untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem merit di Instansi Pemerintah. Bicara tentang sistem merit memang sesuatu yang besar, ada 8 aspek itu semua harus kita bangun bersama. Tapi kita tidak boleh melupakan perubahan kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri,” tuturnya.

 

Pembinaan dikemas melalui diskusi panel dengan menghadirkan narasumber Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru. BKN sebagai pelaksana manajemen kepegawaian tentu tidak lepas dari perannya dalam mewujudkan sistem merit. Otok Kuswandaru menilai sistem merit dalam manajemen ASN sebagai kompensasi yang adil dan layak. “Melalui sistem merit apa yang kita kerjakan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, sehingga hasil kinerja kita terukur secara objektif. Dan penilaian terhadap kinerja bukan hanya prestasi, namun juga perilaku. Untuk itu, bukan hanya pembinaan tapi juga harus ada pengawasan agar penilaian terhadap kinerja tetap objektif.” tuturnya.

 

Selain kedua narasumber tersebut, turut hadir sebagai narasumber dua Komisioner KASN, Rudiarto Sumarwono dan Sri Hadiati. Baik Rudiarto Sumarwono maupun Sri Hadiati, keduanya sepakat menyatakan tujuan dan komitmen dalam mewujudkan merit sistem. Sri Hadiati mengatakan, “Selain pembinaan sistem merit, kegiatan ini juga sebagai upaya menyatukan visi seluruh Instansi Pemerintah (K/L/D). Bersama-sama kita membina dan mengawasi pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN”. Sementara itu Rudiarto memaparkan hasil capaian Indeks Sistem Merit yang dicapai K/L/D. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
11 Mar 2020

Peran Strategis PNS dalam Mempertahankan Persatuan Bangsa

Surabaya - Humas Kanreg II BKN,  Menjadi PNS merupakan sebuah kehormatan besar bagi kita untuk mempersatukan bangsa. Untuk itu, PNS perlu menjaga integritas dan profesionalitas. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil di Ruang Rapat BKN Regional II Surabaya (27/01/2020). Sebanyak 6 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2018 dilantik menjadi PNS BKN Regional II Surabaya untuk mengisi jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Keuangan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, dan Analis Perencanaan. 

 

Lebih lanjut beliau menyampaikan harapannya pada para PNS yg baru dilantik. Bima Haria mengutarakan, “Salah satu cara PNS sebagai bagian dari ASN, dapat mempersatukan bangsa adalah dengan bersikap netral." Bima Haria menjelaskan bahwa sikap netral diperlukan dalam memberikan pelayanan publik, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Dengan bersikap netral masyarakat bisa memberikan kepercayaan pada PNS. "Semoga kita semua dapat bekerja dan menjalankan fungsi ASN dengan baik, serta menjadi teladan serta pemersatu di lingkungan masyarakat,” asanya.

 

Sementara itu Kepala BKN Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko mengungkapkan, “Pelantikan PNS ini sebagai regenerasi di lingkungan kerja BKN Regional II Surabaya. Bertambahnya sumber daya manusia yang lebih fresh ini, akan ada banyak ide baru yang membawa perubahan positif dalam manajemen PNS.” 


Selain menghadiri acara pengambilan sumpah, Bima Haria juga menyempatkan diri meninjau titik lokasi SKD CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya serta Kementerian Pertanian di Ruang CAT BKN Regional II Surabaya. Baik Bima Haria maupun Tauchid Djatmiko sepakat mewujudkan netralitas ASN salah satunya dimulai dari seleksi CPNS yang transparan menggunakan sistem CAT. "Transparansi hasil seleksi ditampilkan langsung secara real time merupakan kelebihan dari sistem seleksi CPNS, bahkan telah mendapat berbagai penghargaan," tutupnya. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
27 Feb 2020

Gelar FGD, BKN Percepat Integrasi e-Kinerja ASN di K/L/D

Jakarta - Humas Kanreg II BKN, Penilaian atas kinerja ASN berskala nasional nampaknya akan segera terwujud. Menunjukkan komitmen tersebut, Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Nasional Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana membuka langsung kegiatan yang digelar selama dua hari pada Selasa hingga Rabu (25-26 Februari 2020) di Hotel Premier Best Western, Jakarta.

Piloting penerapan sistem informasi e-Kinerja ASN terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) di wilayah kerja regional BKN menjadi fokus utama dalam FGD tersebut. Oleh karena itu FGD dihadiri oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN I-XII bersama perwakilan K/L/D yang ditunjuk menjadi pilot di masing-masing wilayah kerja. Wilayah kerja Kanreg II BKN sendiri diwakili oleh Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek.

FGD dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh K/L/D yang menjadi pilot dalam penerapan sistem informasi e-Kinerja ASN terintegrasi. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko menyampaikan kesiapannya mendukung e-Kinerja ASN yang terintegrasi. Tauchid mengatakan, "Kantor regional semakin berperan dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap K/L/D. Harus ada sinergi antara Kanreg II BKN dengan K/L/D terutama yang menjadi instansi pilot." suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
26 Feb 2020

Kompleks dan Berlapis, Pengamanan Soal CPNS

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko memaparkan sistem keamanan dalam seleksi CPNS yang dibuat kompleks dan berlapis. Tauchid mengatakan, “Soal dibuat oleh konsorsium beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kemudian soal tersebut di enkripsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan disimpan dengan password yang dipegang oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bangsa (Menpan RB). Itupun masih ada proses berlapis dan kompleks di dalamnya. Sehingga akan sangat sulit untuk diretas.”

 

Hal tersebut disampaikan Tauchid dalam kunjungannya ke Tilok Bangkalan hari ini, Selasa (18/02/2020) di Balai Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan. Dengan ketatnya sistem keamanan soal seleksi CPNS, Tauchid Djatmiko kembali mengingatkan para peserta untuk tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan kelulusan seleksi. Ia menegaskan, “Kami tidak bisa menjamin kelulusan peserta, namun kami menjamin keamanan sistem seleksi. Oleh karena itu jangan sekali-kali percaya dengan pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang menjanjikan kelulusan seleksi CPNS. Cukup fokus pada diri sendiri.”

 

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan seluruh pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Jawa Timur berjalan lancar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Bangkalan, Drs. Mohni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Setijabudhi, dan Ketua Panitia Pelaksanaan SKD CPNS Wilayah Kerja BKN Regional II Surabaya, Purjiyanta. Sebelumnya Tauchid Djatmiko dan rombongannya juga meninjau pelaksanaan SKD Kejaksaan Agung di Empire Palace, Surabaya.


Sebanyak 5.182 peserta dinyatakan lolos Seleksi Administrasi dan terdaftar mengikuti SKD kali ini. Sementara itu terdapat 297 formasi CPNS yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. SKD sendiri akan berlangsung dari tanggal 18 - 28 Februari 2020. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
18 Feb 2020

Suntikkan Daya Tempur, Khofifah 'Tularkan' Inspirasi pada Pejuang CPNS

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa hari ini (10/02/2020) mengunjungi titik lokasi (tilok) Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono dan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Tauchid Djatmiko. Bertempat di Graha Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Khofifah meninjau langsung pelaksanaan seleksi sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan harapan besar dari seleksi CPNS kali ini. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menjadi provinsi yang terdepan di Indonesia. Kami sedang menyiapkan SDM yang berkualitas mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang nantinya terpilih menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah orang-orang tangguh yang berkualitas untuk bersama-sama membangun Jawa Timur, membangun Indonesia,” tegasnya.

Khofifah juga menceritakan pengalamannya mengikuti seleksi hingga mencapai sukses seperti sekarang. “Saya pernah ikut seleksi juga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pernah gagal. Tapi saya mencoba lagi hingga berhasil dan dipercaya menjadi kepala BKKBN, kemudian dipercaya menjadi Menteri Sosial. Pesan saya, jangan pernah menyerah dalam mencoba dan tetap ikhlas, karena Allah akan memberikan hasil terbaik kepada umat-Nya. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengerjakan, tetap tenang, dan semoga sukses bagi adik-adik sekalian,” tuturnya.

Sementara itu Tauchid Djatmiko menambahkan, “Seleksi kali ini merupakan peluang besar bagi para peserta, bahkan beruntung mendapatkan kunjungan dari ibu Gubernur dan mendapatkan motivasi langsung dari beliau. Jadi jangan sia-siakan dengan melakukan kecurangan dan hal-hal lain yang justru merugikan diri sendiri. Cukup fokus dan percaya pada diri sendiri”.

SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah berlangsung sejak tanggal 8 Februari lalu dan masih akan berlangsung hingga 26 Februari 2020. Seleksi tahap ini diikuti oleh 54.677 peserta yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam Seleksi Administrasi. Nantinya peserta seleksi akan memperebutkan sebanyak 1.817 formasi

By sufirahmaw@gmail.com
11 Feb 2020

Kunjungi Tilok SKD CPNS, Kakanreg II BKN Sajikan Tips untuk Pejuang CPNS

Surabaya - Kanreg II BKN, Pembukaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di titik lokasi (tilok) Kabupaten Gresik digelar hari ini, Sabtu (08/02/2020). Bertempat di Wahana Ekspresi Puspo Negoro, pembukaan diikuti sebanyak 262 peserta Sesi 1 SKD Pemerintah Kabupaten Gresik. Nantinya tilok Kabupaten Gresik akan digunakan sebagai lokasi SKD tiga pemerintah kabupaten lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Djatmiko, Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik, M. Nadlif.

Tauchid Djatmiko dalam sambutannya menyampaikan beberapa tips yang harus diperhatikan oleh peserta seleksi. "Sebelum mulai ujian akan diputar video petunjuk teknis Computer Assisted Test (CAT), mohon diperhatikan setiap detailnya. Saat mulai ujian jangan lupa untuk klik simpan jawaban dan lanjutkan. Karena ada kasus peserta lupa menyimpan jawaban. Hal-hal semacam ini sebaiknya dihindari karena merugikan diri sendiri".

Tauchid Djatmiko juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan Seleksi CPNS berlangsung transparan dan bersih dari tindak kecurangan. Senada dengan pernyataan Tauchid Djatmiko, Mohammad Qosim mengatakan," Seperti yang telah disampaikan Kakanreg II BKN bahwa kami panitia daerah tidak bisa menjamin siapa yang lolos dalam seleksi kali ini. Peserta diri sendiri yang perlu berupaya maksimal." Beliau juga mengutarakan bahwa peserta seleksi CPNS harus percaya pada kemampuan diri dan jangan sampai percaya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan bisa membantu menjadi CPNS, termasuk dari para calo".

Selain tilok Kabupaten Gresik, Tauchid Djatmiko juga berkunjung ke titik lokasi SKD di Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan tersebut, Tauchid Djatmiko memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan tim SKD CPNS sebelum pelaksanaan SKD. Kedua tilok tersebut, baik tilok Kota Surabaya maupun Kabupaten Sampang, mulai melaksanakan SKD pada hari Minggu, 9 Februari 2020.

By sufirahmaw@gmail.com
09 Feb 2020

Pastikan Kelancaran SKD CPNS 2019, Kementerian PPN/Bappenas Sambangi Kanreg II BKN Surabaya

 

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Tatang Muttaqin hari ini, Jumat (07/02/2020) melakukan kunjungan kerja di beberapa titik lokasi (tilok) pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) 2019. Terdapat dua titik lokasi kunjungan, yaitu Kota Malang dan kabupaten Malang. Dalam kunjungannya, Tatang Muttaqin didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Heru Purwaka dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg II BKN, Purjiyanta. 

Sebelum meninjau pelaksanaan SKD Pemerintah Daerah, Tatang Muttaqin telah melakukan kunjungan di titik lokasi SKD instansi pusat. Sehari sebelumnya Tatang meninjau pelaksanaan tes CAT untuk instansi pusat, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tilok Kanreg II BKN dan Kementerian Hukum dan HAM di tilok Politeknik Pelayaran Surabaya. 

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagaimana dimaksud adalah pembangunan Aparatur Negara sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024. Untuk mencapai pembangunan Aparatur Negara, pemerintah melalui Kementerian PPN mengarahkan kebijakan dan strateginya pada perencanaan kebutuhan riil ASN, termasuk di dalamnya Seleksi CPNS.  

Selain itu, melalui kunjungan kerja dari Kementerian PPN/Bappenas ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi BKN sebagai pelaksana seleksi. "Kami upayakan semua proses seleksi CPNS kali ini transparan sampai pada realisasi anggaran. Dengan demikian kami bisa mendapatkan penilaian dan evaluasi," tutur Heru Purwaka.

 

By sufirahmaw@gmail.com
08 Feb 2020

Bupati Malang Resmikan Laboratorium CAT untuk Seleksi CPNS

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Jelang Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) Pemerintah Kabupaten Malang meresmikan Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) pada hari Rabu (05/02/2020). Peresmian dilakukan oleh Bupati Malang, H.M. Sanusi dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (Wasdal BKN), Otok Kuswandaru. Turut mendampingi dalam peresmian tersebut Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Nurman Ramdansyah.

 Dalam sambutannya, H.M. Sanusi menyatakan harapan besar dengan ada Lab CAT tersebut. “Nantinya seluruh seleksi CPNS akan menggunakan ini sehingga seleksi lebih transparan, karena hasil tes langsung bisa dilihat. Semoga dengan ini Kami bisa memiliki PNS yang berkualitas serta kemampuannya sesuai dengan tugas yang diemban. Perekrutan PNS lebih efektif, tidak ada lagi PNS dengan formasi asal, tidak sesuai latar belakang pendidikan dan kemampuannya,” tuturnya.

Senada dengan pernyataan H.M. Sanusi, Otok Kuswandaru mengatakan, “Siapa saja berhak menjadi abdi negara. Dengan adanya Lab CAT semacam ini masyarakat semakin mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan haknya yaitu mengabdi pada negara”. 

Kunjungan Otok Kuswandaru kali ini juga dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Seleksi CPNS 2019 di Jawa Timur. Sebelumnya Otok Kuswandaru telah meninjau langsung pelaksanaan SKD Kemenkumham dan persiapan SKD di Kabupaten Trenggalek. Kunjungan dilanjutkan ke Tilok Kota Malang di SMK N 2 Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut Otok Kuswandaru mengimbau agar panitia seleksi lebih memperhatikan lagi fasilitas bagi peserta, terutama ruang tunggu. 

Setidaknya terdapat 106 unit komputer di Laboratorium CAT yang siap dioperasikan untuk SKD CPNS menggunakan sistem CAT. Kepala BKPSDM, Nurman Ramdansyah mengungkapkan besarnya anggaran pengadaan Lab tersebut. “Untuk pengadaan Lab CAT kami menganggarkan sebesar Rp 900 juta. Kedepan kami upayakan bisa mencapai 200 komputer,” jelasnya.

Peresmian yang digelar di Kantor BKPSDM Kabupaten Malang ini sekaligus membahas tentang persiapan SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Malang. Saat ini persiapan telah mencapai tahap percobaan server oleh Kanreg II BKN Surabaya sebelum nantinya menggunakan server CAT BKN untuk SKD CPNS. SKD Pemerintah Kabupaten Malang sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 7-27 Februari 2020 di Laboratorium CAT BKPSDM Kabupaten Malang.

By sufirahmaw@gmail.com
06 Feb 2020

Pansel Tingkatkan Komunikasi Pasca Pengawasan dan Pengendalian SKD CPNS 2019 Jawa Timur

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (Wasdal BKN), Otok Kuswandaru bersama Direktur Wasdal Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan (Fordapasdik) Nanang Subandi melakukan kunjungan ke Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 di Kantor Regional II BKN Surabaya. Kunjungan yang dilakukan pada hari Senin (03/02/2020) tersebut dalam rangka investigasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan SKD CPNS 2019 di Provinsi Jawa Timur. 

Pengawasan dan pengendalian Seleksi CPNS merupakan salah satu prosedur yang wajib dijalankan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS. Dalam peraturan disebutkan bahwa Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi pengadaan calon PNS secara nasional. Oleh karena itu Wasdal BKN yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi tersebut melakukan pengawasan SKD CPNS secara langsung di seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur yang merupakan Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya. 

Selanjutnya Otok menjelaskan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terdiri dari dua cara, yaitu melalui koordinasi dengan Panitia Pelaksana di masing-masing instansi pemerintah dan menerima informasi atau pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS. “Sudah ada prosedur yang jelas, jadi kita laksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Begitu pula dengan pelaksanaan seleksi, selama dilaksanakan sesuai prosedur seharusnya tidak ada masalah,” tuturnya.

Selain Tilok Kanreg II BKN, rombongan Tim Deputi Pengawasan dan Pengendalian Seleksi CPNS Nasional juga meninjau pelaksanaan SKD Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur yang digelar di Politeknik Pelayaran Surabaya. Terkait permasalahan jaringan selama pelaksanaan SKD Kemenkumham yang mengakibatkan adanya perubahan jadwal seleksi, Otok Kuswandaru bersama Tim Pengawasan dan Pengendalian mengevaluasi kesiapan teknis dan komunikasi antara Kanreg II BKN sendiri dengan vendor dan panitia instansi, dalam hal ini Kemenkumham. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg II BKN Tauchid Djatmiko menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan peserta dan telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah sekaligus mengantisipasi kendala teknis lain yang mungkin muncul. Tauchid Djatmiko mengatakan, “Pranata Komputer dari Kanreg II sendiri langsung kami perbantukan kemarin. Selain itu kami sudah siapkan back up server untuk mengantisipasi jangan sampai muncul kendala teknis lainnya. Berkaitan dengan jaringan kami pun telah melakukan koordinasi dengan penyedia jaringan dan panitia dari Kemenkumham sendiri”.

By sufirahmaw@gmail.com
06 Feb 2020

Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur Utamakan Pelayanan Prima

 

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Memasuki masa Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi pada Selasa (28/01/2020). Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini merupakan bentuk sinergi antar instansi pemerintah, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri dengan Kantor Regional II BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, Diskominfo, Dishub, dan Polsek Lakarsantri.

Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono, rapat tersebut membahas teknis pelaksanaan SKD yang akan digelar pada tanggal 8-26 Februari 2020 di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Tauchid Djatmiko selaku Kepala Kanreg II BKN Surabaya menyatakan kesiapan BKN sebagai pelaksana dan penyedia sistem seleksi CAT. Menurutnya, “Untuk teknis kami sudah siapkan semuanya. Yang perlu diperhatikan dan mohon dukungan serta kerja sama seluruh pihak yang terlibat adalah perihal pelayanan kepada peserta”.

Menyambut baik pernyataan tersebut, Heru Tjahjono menegaskan kembali tugas masing-masing pihak yang terlibat dan meminta persiapan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan publik selama seleksi berlangsung nantinya. “Saat di lokasi tes sebisa mungkin kita mengurangi distorsi peserta, sehingga peserta bisa lebih tenang dalam mengerjakan soal. Fasilitas yang lengkap juga kita siapkan untuk memudahkan para peserta,” jelasnya.

Dari hasil rapat tersebut dicapai kesepakatan untuk memberikan pelayanan prima kepada para peserta, baik oleh tim pelaksana SKD maupun dengan menyediakan fasilitas publik. Rencananya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyediakan fasilitas publik berupa lahan parkir luas, fasilitas kesehatan, keamanan, dan juga foodcourt di sekitar Graha Unesa. 

 

By sufirahmaw@gmail.com
28 Jan 2020

Kanreg II BKN Pastikan Keamanan Sistem Seleksi CPNS Jawa Timur

 

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya, Tauchid Djatmiko kembali melakukan kunjungan ke beberapa titik lokasi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawain Negeri Sipil (SKD CPNS) Formasi Tahun 2019. Kali ini giliran Kota Malang menjadi lokasi kunjungan pada Selasa (28/01/2019). 

Bertempat di Gedung Student Center Pertamina SMK Negeri 2 Malang, Tauchid Djatmiko membuka sesi pertama SKD. Turut hadir pula dalam kunjungan  tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Drs. Wasto, SH, MH dan Kepala BKD Kota Malang Anita Sukmawati. Sebelumnya Tauchid Djatmiko telah mengunjungi beberapa titik lokasi lainnya di wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya, yaitu Kabupaten Sumenep, Kota Probolinggo, dan Kota Madiun. 

Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung persiapan dan pelaksanaan SKD di titik lokasi tersebut. Tauchid Djatmiko memastikan pelaksanaan SKD di seluruh wilayah kerja Kanreg II BKN aman dan steril dari berbagai bentuk kecurangan. “Kami pastikan ada CCTV di semua tilok, sehingga seluruh pelaksanaan seleksi terpantau dan keamanan sistem jelas dapat kami pertanggungjawabkan. Sampai tempat penitipan tas dan barang pun kami siapkan”. 

Berkaitan dengan permasalahan sistem yang mungkin muncul selama  pelaksnaan seleksi, Kanreg II BKN sudah mempersiapkan skema untuk meminimalisir hal tersebut. Tauchid menambahkan, “Sesuai prosedur, kami selalu lakukan pengecekan sebelum seleksi dimulai, lalu kita segel baik ruangan, server, dan perlengkapan ujian lainnya. Nanti kalau sudah selesai akan kami set ulang dan cek kembali”.

Pemerintah Kota Malang sendiri membuka 335 formasi CPNS Tahun 2019. Sementara itu terdapat 9.198 peserta mengikuti SKD kali ini, sebelumnya mereka telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam Seleksi Administrasi.

 

By sufirahmaw@gmail.com
28 Jan 2020

SKD CPNS Jawa Timur Formasi 2019 Resmi Dibuka oleh Kepala Kantor Regional II BKN

Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko secara resmi membuka pelaksanaan SKD CPNS 2019 di Kota Madiun, Jawa Timur pada Senin (27/01/2020). SKD CPNS 2019 Kota Madiun digelar di Gedung Government Chief Information Office, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. SKD Kota Madiun dipilih sebagai lokasi Pembukaan SKD karena dianggap memenuhi kualifikasi kesiapan. Tauchid Djatmiko mengatakan, "SKD Kota Madiun telah siap melaksanakan SKD, dilihat dari berbagai aspek, baik ketersediaan sarana untuk seleksi, sarana publik, maupun tim pelaksana yang terdiri dari Kanreg II BKN dan BKD Kota Madiun."

Dalam sambutannya, Tauchid Djatmiko juga menekankan kepada peserta seleksi untuk mengimplementasikan sikap anti korupsi dimulai sejak proses seleksi CPNS, salah satunya tidak melakukan kecurangan selama. "Percaya pada kemampuan diri adalah kunci kesuksesan dalam SKD. Jangan percaya calo. Karena pada dasarnya banyak manfaat dari seleksi semacam ini, baik lolos maupun tidak. Kalau lolos artinya teman-teman dipercaya menjadi abdi negara, kesempatan besar untuk melakukan perubahan bagi negara. Kalau pun tidak, bisa jadi sarana belajar dan menambah pengalaman,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan tauchid Djatmiko, Rusdiyanto selaku Sekretaris Daerah Kota Madiun yang turut hadir dalam pembukaan SKD tersebut menegaskan pentingnya kejujuran peserta seleksi. “Percayalah bahwa yang bisa menolong dalam SKD ini adalah kemampuan diri sendiri. Itu harus kita yakini, jangan sampai menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab”, tuturnya.

BKN sendiri menggelar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019 serentak mulai Senin, 27 Januari 2020. Di wilayah kerja Jawa Timur, pelaksanaan seleksi dilaksanakan oleh Kantor Regional (Kanreg) II BKN Surabaya.  Sebanyak 15.361 formasi dibuka dalam Seleksi CPNS 2019 di wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya, baik di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, maupun instansi lainnya (K/L/D/I). 

Untuk memudahkan koordinasi BKN bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah di Jawa Timur, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan BKD/BKPSDM/BPKP setempat. Terdapat 23 titik lokasi (tilok) pelaksanaan SKD CPNS 2019 di Jawa Timur. Tilok tersebut terdiri dari 17 titik lokasi seleksi mandiri dan 6 titik lokasi sharing.Sementara itu jumlah peserta SKD mencapai 262.786 orang, setelah sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam seleksi administrasi.

By sufirahmaw@gmail.com
27 Jan 2020

Pantau Persiapan SKD CPNS 2019, Kepala Kanreg II BKN Pastikan Seleksi Bebas Pungli

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Beberapa instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur mulai menggelar persiapan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) Formasi tahun 2019. Menyikapi hal tersebut, Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya melakukan kunjungan di beberapa titik lokasi guna memantau jalannya persiapan, salah satunya di Kota Probolinggo. Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko juga turut memantau jalannya persiapan SKD di kota tersebut pada Minggu (26/01/2020).

 

Selain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah, pelaksanaan Seleksi CPNS juga menjadi instrumen pemerintah dalam mereformasi birokrasi. Tujuannnya tidak lain adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Tauchid dalam sambutannya, "Kami memastikan seluruh kesiapan seleksi, mulai dari fasilitas, alur, hingga tim pelaksananya sendiri. Ini untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pungutan liar oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Dengan demikian kami bisa memastikan kalau pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 benar-benar bersih".

 

Komitmen mereformasi birokrasi dalam pelaksanaan Seleksi CPNS 2019 tersebut diwujudkan melalui penandatangan Perjanjian Kerja Sama. Hal ini sekaligus sebagai bentuk sinergi antara Kanreg II BKN Surabaya yang diwakilkan oleh Tauchid dan instansi pemerintah lainnya yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati dan Kepala BKPSDM, Gogol Sudjarwo. Gogol Sudjarwo mengharapkan sinergi antar instansi pemerintah ini dapat memberikan kontribusi yang positif. "Dengan koordinasi dan komunikasi efektif, kita dapat mencari solusi dari berbagai permasalahan terkait seleksi penerimaan CPNS," tuturnya.

 

SKD Kota Probolinggo sendiri akan digelar di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan mulai tanggal 27 Februari 2020. Sebanyak 2.757 orang tercatat sebagai peserta (empat orang tidak ikut tes karena sudah punya nilai saat tes 2018 lalu atau P1/L). Sebelumnya, terdapat 3.623 orang melamar CPNS Kota Probolinggo Formasi tahun 2019.

By sufirahmaw@gmail.com
26 Jan 2020

Sinergi Kunci Sukses Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Pelaksanaan seleksi CNPS merupakan salah satu bentuk sinergi antar instansi pemerintah yang menjadi aspek utama dalam reformasi birokrasi 4.0. Mewujudkan hal tersebut Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan seleksi cpns formasi tahun 2019 se-wilayah kerja Kanreg II BKN. Rapat diselenggarakan pada Selasa (21/01/2020) di Ruang Mojopahit Kanreg II BKN Surabaya. 

 

Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan perwakilan BKD/BKPP/BKSDM di wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya ini turut dihadiri oleh Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko. Dalam sambutannya Tauchid menyampaikan tujuan dari rapat tersebut. “Komunikasi menjadi kunci utama dalam bersinergi. Itulah mengapa koordinasi ini dilakukan untuk memberikan satu pemahaman tentang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019,” jelasnya.

 

Dalam rapat tersebut, Tauchid juga memaparkan teknis pelaksanaan SKD di 23 titik lokasi yang terdiri dari yang terdiri dari 17 titik lokasi bagi instansi yang melaksanakan seleksi secara mandiri dan  6 titik lokasi sharing antara instansi yg letak geografisnya berdekatan. Tauchid menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam mempersiapkan SKD, “Kewajiban dan tanggung jawab BKN, BKD/BKPP/BKSDM, dan instansi daerah harus jelas agar tidak overlapping dan tidak ada yang terlewatkan. Terutama terkait kesiapan seleksi bagi penyandang disabilitas”.

 

Sementara itu persiapan SKD sendiri telah dilaksanakan dengan baik dan dirasakan cukup matang. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Hasyim Masyari, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasyim menyebutkan, “Pada prinsipnya kami sudah siap. Baik fasilitas, sumber daya manusianya, dan sinergi antara BKN dengan pemerintah daerah menjadi kunci suksesnya pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi 2019. Kami juga mempersiapkan berdasarkan evaluasi SKD tahun lalu’.






By sufirahmaw@gmail.com
21 Jan 2020

Gelar Simulasi CAT, Kanreg II BKN Fasilitasi CPNS Hadapi SKD

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya kembali menggelar simulasi Computer Assisted Test (CAT). CAT BKN merupakan sistem tes berbasis komputer yang digunakan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Simulasi digelar selama dua hari yaitu Rabu dan Kamis (15-16 Januari 2020) di Ruang CAT Kanreg II BKN. Sebanyak 750 kuota peserta langsung terpenuhi hanya dalam waktu dua hari setelah pendaftaran dibuka pada minggu lalu. 

 

Simulasi CAT kali ini bertujuan untuk memfasilitasi CPNS dalam mempersiapkan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). “Simulasi ini sebagai bentuk latihan untuk teman-teman menghadapi SKD yang akan digelar bulan Januari sampai Februari nanti. Semoga dengan adanya simulasi ini teman-teman bisa lebih siap dan memberikan gambaran terkait seleksi SKD nantinya,” jelas Wahana, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg II BKN. Selain memfasilitasi CPNS, Wahana juga menyebutkan bahwa simulasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tim Kanreg II BKN dalam penyelenggaraan SKD.

 

Para peserta menyambut dengan antusias penyelenggaraan simulasi CAT tersebut. Tidak hanya dari Surabaya, peserta simulasi berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur yang merupakan wilayah kerja Kanreg II BKN. Aulia, salah satu peserta yang berasal dari Kota Blitar mengatakan, “Membantu sekali, apalagi untuk mereka yang belum pernah mengikuti seleksi CPNS menggunakan sistem CAT. Kita jadi memiliki gambaran bagaimana situasi tes (SKD) yang sesungguhnya”. Senada dengan pernyataan Aulia, Beladina mengapresiasi pelaksanaan simulasi. “Saya tertarik ikut simulasi lagi supaya lebih siap SKD nanti. Selain itu juga sistem yang digunakan dan kesiapan BKN sebagai pelaksana sudah bagus,” tuturnya.

By sufirahmaw@gmail.com
16 Jan 2020

BKN Lakukan Vulnerability Assessment pada Aplikasi Kepegawaian

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Rapat menindaklanjuti Instruksi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana terkait Vulnerability Assessment pada aplikasi AREK dan Mang Asep pada hari ini, Rabu (15/01/2020). Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Regional Kanreg II BKN Surabaya berkesempatan hadir sebagai salah satu unit kerja yang berhasil menginisiasi Aplikasi rekonsiliasi data kepegawaian atau AREK. Selain Kanreg II hadir pula Kepala Kanreg III BKN Bandung.

Rapat digelar oleh Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Salah satu hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah syarat implementasi aplikasi. Sistem aplikasi yang telah berjalan di BKN nantinya harus memenuhi standar keamanan, lolos tes dan uji coba langsung, dan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Vulnerability Assessment sendiri merupakan suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kerentanan sistem dalam suatu aplikasi. Dalam hal ini, Vulnerability Assessment ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan AREK dan aplikasi pelayanan kepegawaian lain yang telah berjalan. Salah satunya melalui integrasi antara AREK dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sehingga pelayanan di BKN lebih efisien namun tetap efektif dalam mewujudkan manajemen kepegawaian.

By sufirahmaw@gmail.com
16 Jan 2020

Jadwal Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020

Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020 akan diselenggarakan pada hari Rabu-Kamis (15-16 Januari 2020) di Ruang CAT Kanreg II BKN

Berikut daftar peserta dan jadwal pelaksana Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020: https://bit.ly/35LOmP3

 

Peraturan dan Ketentuan mengikuti Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020

  1. Hadir dan melakukan registrasi paling lambat 15 menit sebelum waktu simulasi.
  2. Registrasi ulang dengan menunjukkan identitas berupa KTP.
  3. Memakai baju bebas rapi dan bersepatu.
By sufirahmaw@gmail.com
14 Jan 2020

Jadwal Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020

Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020 akan diselenggarakan pada hari Rabu-Kamis (15-16 Januari 2020) di Ruang CAT Kanreg II BKN

Berikut daftar peserta dan jadwal pelaksana Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020: https://bit.ly/35LOmP3

 

Peraturan dan Ketentuan mengikuti Simulasi CAT Kanreg II BKN 2020

  1. Hadir dan melakukan registrasi paling lambat 15 menit sebelum waktu simulasi.
  2. Registrasi ulang dengan menunjukkan identitas berupa KTP.
  3. Memakai baju bebas rapi dan bersepatu.
By sufirahmaw@gmail.com
14 Jan 2020

BONEK Mudahkan Proses Pengelolaan Barang di Kanreg II BKN

Surabaya - Kanreg II BKN, Mekanisme permintaan barang atau bon di perkantoran umumnya dilakukan dengan pengisian formulir menggunakan kertas. Namun Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menunjukkan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membuat inovasi, mekanisme permintaan barang yang semula paperbased menjadi paperless. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diresmikannya aplikasi BONEK atau Bon Elektronik pada hari ini Rabu (08/01/20).

Selain peresmian, Kanreg II BKN juga mengadakan pelatihan sebelum aplikasi tersebut resmi digunakan. Pelatihan diikuti oleh perwakilan masing-masing unit kerja yang merupakan penanggungjawab pengelolaan barang di setiap unit kerja. "Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan AREK (Aplikasi Rekonsiliasi Data Kepegawaian). Sehingga pengguna yang sudah memiliki username untuk akses AREK, bisa langsung mengakses BONEK," tutur David Apriyanto, Pranata Komputer Kanreg II BKN sekaligus inisiator aplikasi BONEK dan AREK dalam pelatihan tersebut.      

Bonek sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengajukan permintaan barang operasional kantor. Melalui aplikasi ini diharapkan pengelolaan barang  menjadi lebih transparan. Analis Pengelola Barang Milik Negara Kanreg II BKN yang bertugas mengelola seluruh barang yang dibelanjakan dengan anggaran negara atau disebut Barang Milik Negara, Suwandoko menjelaskan, "Selain meminimalisasi penggunaan kertas, aplikasi ini dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi mekanisme permintaan barang. Saya sebagai pengelola akan memantau permintaan setiap hari, jadi proses permintaan barang akan lebih cepat dan mudah".

Kanreg II BKN pun masih terus mengembangkan aplikasi. Salah satunya untuk meminimalisasi adanya miskomunikasi. David menambahkan, "Kami masih menerima masukan dari teman-teman terkait pengembangan aplikasi, agar memudahkan teman-teman juga nantinya. Kedepan kami sedang mempertimbangkan untuk memberi notifikasi." Nantinya masing-masing unit kerja juga akan mendapatkan pedoman penggunaan aplikasi agar fungsinya dapat lebih dimaksimalkan.

By sufirahmaw@gmail.com
09 Jan 2020

Kanreg II BKN Dorong Prestasi Kerja melalui Mutasi

Surabaya - Humas Kanreg II, Berbagai strategi dilakukan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satunya melalui mutasi pegawai dalam satu instansi. Hal ini pula yang dilakukan oleh Kantor Regional (Kanreg) II BKN Surabaya dengan melakukan mutasi terhadap 38 orang PNS di lingkungan kanreg pada Senin (30/12/2019). Terdiri dari 5 PNS jabatan fungsional dan 33 PNS jabatan pelaksana. Seluruh PNS tersebut akan memulai bekerja di unit kerja baru Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 2 Januari 2020.

 

Pelaksanaan mutasi tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Purjiyanta selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg II BKN Surabaya, dalam sambutannya mengatakan, “Tujuan dari mutasi ini yang utama menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Di dalamnya dijelaskan bahwa mutasi dilakukan paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun”.

 

Selain menjalankan amanah sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, mutasi merupakan bentuk penyegaran dalam struktur organisasi kanreg. Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, Nurchasanah menjelaskan, “Menjadi PNS itu harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia, jadi kalau sekedar dimutasi antar seksi saja seharusnya tidak memberatkan. Mutasi merupakan hal wajar sebagai penyegaran yang dibutuhkan dalam organisasi.” Nurchasanah optimis dengan adanya mutasi ini dapat mendorong prestasi kerja Kanreg II BKN Surabaya. “ Kami sadar apabila terjadi penurunan kecepatan kerja pasca mutasi ini. Tapi saya optimis kita akan bisa berlari kencang asal cepat beradaptasi. Oleh karena itu tugas-tugas di tempat lama harus cepat diselesaikan terlebih dahulu. Jadi begitu TMT sudah bisa melaksanakan tugas di tempat baru,” tambahnya.

By sufirahmaw@gmail.com
08 Jan 2020

Resolusi Pelayanan Publik Kanreg II BKN Berorientasi pada Digitalisasi dan Pendekatan Humanisme

Surabaya - Humas Kanreg II, Sepanjang tahun 2019 Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencapai berbagai prestasi melalui digitalisasi dalam pelayanan publik. Salah satunya, pembuatan aplikasi rekonsiliasi data kepegawaian atau AREK yang berhasil membawa Kanreg II BKN mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Tahun ini Kanreg II BKN kembali berupaya meningkatkan prestasi kerja melalui kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja 2019 dan Pemaparan Program Kerja 2020. Kegiatan diselenggarakan pada Selasa (07/01/2020) dan dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kanreg II BKN.

Melalui evaluasi diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam mekanisme manajemen kepegawaian. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko dalam sambutannya, “Kita perlu mengevaluasi dari sudut pandang eksternal, yaitu publik kita. Dengan begitu kita akan mendapatkan penilaian yang fair. Melalui pandangan publik juga kita bisa memprediksi dan mengelola isu-isu yang berpotensi menimbulkan permasalahan kepegawaian. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan atau early warning system”.

Tauchid menambahkan strategi dan target yang akan dicapai Kanreg II BKN di tahun 2020. Secara garis besar Kanreg II BKN akan tetap menerapkan digitalisasi untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun untuk melayani publik secara prima bukan sekedar memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan publik juga harus diperhatikan. Oleh karena itu Tauchid menekankan pada pelayanan publik yang berorientasi pada sisi humanis. Menurutnya, “Keramahan tempat dan orang akan menjadi fokus utama pelayanan kita. Di 2020, saya ingin mewujudkan moto “datang disambut senyum, pulang dengan senyum. Tentunya harus didukung oleh instansi-instansi yang kita bina”.

Sementara itu Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kanreg II BKN, Nurchasanah memaparkan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan internal Kanreg II BKN untuk dapat mewujudkan target tersebut. “Ada empat dimensi yang harus kita perhatikan dan selalu evaluasi. Sesuai dengan Indeks profesionalitas, yaitu kualifikasi, kompetensi, disiplin, kinerja. Kualifikasi saya rasa saat ini sudah memenuhi dengan mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana. Lalu mutasi yang baru saja kita laksanakan, pada dasarnya tujuan utamanya untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya disiplin, ini termasuk dalam hal menyelesaikan pekerjaan. Dan kinerja tentunya bisa kita lihat dari capaian dan output,” tutupnya.

By sufirahmaw@gmail.com
08 Jan 2020

Kolaborasi Kanreg II BKN dan Instansi Daerah Siapkan SKD CPNS 2019

Surabaya - Kanreg II BKN, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Regional (Kanreg) II BKN Surabaya pada Senin (30/12/2019). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara Kanreg II BKN dengan instansi daerah untuk menyiapkan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun Anggaran 2019. Kunjungan tersebut diwakili oleh 12 anggota Komisi I DPRD Pacitan. 

 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pacitan, Sri Widowati menjelaskan tujuan dari kunjungan kerja tersebut. Utamanya untuk membahas tentang pelaksanaan SKD CPNS. "Selain membahas tentang persiapan seleksi CPNS, kami juga ingin mendiskusikan tentang beberapa hal terkait permasalahan kepegawaian seperti penghapusan eselon dan status honore atau K2," jelas Sri. Pembahasan dalam diskusi tersebut mencangkup aspirasi dari masyarakat dan instansi daerah di Pacitan.

 

Menanggapi hal tersebut Purjiyanta, Kepala Bagian Tata Usaha dalam sambutannya mengharapkan terjalinnya komunikasi yang baik sebagai kunci suksesnya pelaksanaan seleksi. SKD CPNS sendiri akan diselenggarakan pada bulan Januari 2020. Purjiyanta mengatakan, "Dalam SKD CPNS kita perlu berkolaborasi, berkerjasama, karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh instansi daerah sesuai SOP. Diskusi semacam ini memang sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan instansi daerah dapat mempersiapkan sejak saat ini, baik anggaran maupun kebutuhan lainnya'.

 

By sufirahmaw@gmail.com
31 Dec 2019

BKN Kanreg XIV Manokwari Adopsi "AREK" untuk Rekonsiliasi Data

Surabaya - Humas BKN Kanreg II, Saat ini pelaksanaan manajemen kepegawaian masih bersumber dan berdasarkan data kepegawaian. oleh karena itu manajemen kepegawaian di lingkungan ASN erat kaitannya dengan pengelolaan data kepegawaian. Pengembangan pun terus dilakukan untuk meminimalisir permasalahan dalam mengelola data kepegawaian. Menyikapi hal tersebut BKN Kanreg II Surabaya berinovasi dengan membuat Aplikasi Rekonsiliasi Data Kepegawaian (AREK). Diinisiasi oleh Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi, AREK mampu mewujudkan pengelolaan data kepegawaian yang paperless

Keberadaan AREK yang dirasakan efektif dan memudahkan, mulai mengundang minat dari berbagai instansi pemerintah. Setelah konsepnya diadopsi oleh BKN Kantor Regional I Jogjakarta dan III Bandung, kini giliran Kanreg XIV Manokwari. Hari ini, Selasa (12/20/2019) dengan diwakilkan oleh Yulius Rony Palloan selaku Kasie Pemanfaatan Teknologi Informasi, BKN Kanreg XIV Manokwari melakukan kunjungan kerja ke BKN Kanreg II Surabaya. Kunjungannya kali ini bertujuan untuk mempelajari konsep AREK. Dalam diskusi, Rony menyebutkan ketertarikannya untuk mengimplementasikan konsep AREK di BKN Kanreg XIV Manokwari. Ia mengatakan, " Aplikasi semacam ini akan sangat memudahkan apabila diterapkan di Kanreg Manokwari".

Kunjungan tersebut disambut baik oleh David Apriyanto, Pranata Komputer BKN Kanreg II Surabaya. Selaian menjelaskan konsep AREK, David juga menunjukkan secara langsung cara kerja aplikasi tersebut. "Saat ini sudah banyak instansi di pusat yang mengadopsi aplikasi AREK ini. Selain paperless, tujuan jutama aplikasi ini untuk rekonsiliasi data agar lebih efektif," tutur David.

By sufirahmaw@gmail.com
20 Dec 2019

Kanreg II BKN Gelar Seleksi PPNPN 2019

Humas - BKN Kanreg II, Sebagai upaya meningkatkan efektifitas kinerja instansi pemerintah Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) II Surabaya menggelar seleksi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Seleksi dilaksanakan di Assessment Center Kanreg II Surabaya pada Selasa (17/12/2019). Diikuti oleh 57 peserta yang nantinya akan mengisi formasi sebagai resepsionis, pramusaji, teknisi, keamanan, dan driver. Seleksi yang terdiri dari wawancara ini merupakan seleksi lanjutan setelah sebelumnya peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 31 tahun 2016, instansi pemerintah dapat mengadakan rekrutmen PPNPN dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain untuk membantu kinerja instansi pemerintah agar lebih efektif, rekrutmen ini juga sebagai upaya menghimpun partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Syaifullah Agus Setyo Nugroho selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Seleksi PPNPN 2019 Kanreg II Surabaya. Menurutnya, "Banyak upaya yang masyarakat bisa lakukan untuk berpartisipasi langsung dalam proses pemerintahan, tidak melulu menjadi PNS. Salah satunya bisa melalui PPNPN ini".

 

 

By sufirahmaw@gmail.com
19 Dec 2019

Kanreg II BKN Surabaya Siapkan Tim Pelaksana SKD CPNS 2019

 

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Masuki masa Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kantor Regional II BKN Surabaya mengikuti Pelatihan Computer Assisted Test (CAT). Pelatihan diselenggarakan pada hari Kamis (12/12/2019) oleh Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (PPSR ASN BKN). Sebanyak 56 Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kantor Regional II BKN Surabaya berpartisipasi dalam pelatihan tersebut.

 

Tujuan dari pelatihan ini tidak lain untuk mempersiapkan pelaksanaan SKD agar berjalan efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Tata Usaha, Purjiyanta mengatakan, "Tahun ini lokasi pelaksanaan SKD di Jawa Timur bertambah menjadi 22 titik. Oleh karena itu tim pelaksana harus dipersiapkan untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi". SKD sendiri merupakan tahap seleksi lanjutan yang akan dilaksanakan setelah pengumuman hasil Seleksi Administrasi pada Januari 2020 nanti.

 

Teknis pelaksanaan SKD menggunakan CAT dijelaskan dalam pelatihan tersebut, termasuk evaluasi dan solusi dari pelaksanaan SKD dalam seleksi CPNS tahun sebelumnya. Rama Dhaniareza selaku pemateri dalam pelatihan tersebut menyampaikan kesiapan Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kantor Regional II BKN Surabaya. “Tim Kanreg II BKN Surabaya saya rasa cukup bagus dan sudah siap dalam pelaksanaan SKD nantinya. Mengingat pelaksanaan SKD tahun lalu, ada banyak inovasi salah satunya mewajibkan adanya cctv di titik lokasi SKD,” tuturnya.

By sufirahmaw@gmail.com
12 Dec 2019

Pengumuman Peserta Seleksi PPNPN 2020

Berikut link daftar peserta yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi PPNPN BKN Kantor Regional II http://bit.ly/pesertappnpn2020

By david.apriyanto@gmail.com
11 Dec 2019

Pendaftaran PPNPN 2020

 

Syarat - Syarat Pendaftaran PPNPN

Pendaftaran PPNPN 2020

  1. Buka link pendaftaran di bit.ly/pendaftaranppnpn2020;
  2. Isi formulir pendaftaran;
  3. Mendapatkan PIN untuk log in (PIN hanya ditampilkan satu kali saat pendaftaran, MOHON DISIMPAN);
  4. Log in;
  5. Upload dokumen persyaratan :
  • Syarat Lamaran yang ditulis tangan
  • Daftar Riwayat Hidup (diketik)
  • Kartu Tanda Penduduk
  • Kartu Keluarga
  • Ijazah Terakhir (Asli/Legalisir)
  • Kartu Peserta BPJS Kesehatan
  • Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas/Dokter Pemerintah.
  • Foto Berwarna Terbaru (background Merah)
  • SIM A yang masih berlaku (khusus Pengemudi) atau Ijazah Gada Pratama/Surat Keterangan Lulus yang masih berlaku (khusus Sekuriti);
  1. Pengumuman hasil administrasi tanggal 11 Desember 2019 melalui akun log in pendaftaran masing-masing.

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wujudkan Smart ASN

Demi Peningkatan Pelayanan Kepegawaian

hut1

Semboyan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kantor Regional II BKN Surabaya.

“Peringatan HUT Kanreg II tahun ini rangkaiannya sudah dimulai dari bulan Mei kemarin, karena sekaligus juga merayakan HUT BKN ke 71 (30 Mei). Supaya kepanitiaannya satu, ya kita gabung saja rangkaian acaranya. Jadinya ya agak panjang waktunya,” demikian jelas Panitia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian perayaan ini antara lain adalah beberapa lomba yang diikuti oleh seluruh pegawai seperti lomba memasak tahu tek yang merupakan makanan

  khas jawa timur, senam kreasi, menyanyi duet, dan stand up comedy. HUT Kanreg II BKN Surabaya yang diperingati setiap tanggal 10 Juli, dirayakan oleh seluruh pegawai, pensiunan dan juga beberapa undangan dari para mitra kerja. Acara puncaknya yaitu pada hari Kamis, 25 Juli 2019 yang lalu dibuka oleh Kepala Kantor Regional II BKN, Bapak Tauchid Djatmiko yang pada sambutannya menyatakan bahwa, dengan momen HUT ini kita harus mulai melihat lebih jauh ke depan, mendukung dan menyiapkan diri terhadap perubahan yang mungkin terjadi kedepannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hut2

Selain perayaan Puncak HUT Kanreg II BKN Surabaya, pada kesempatan yang sama  dilakukan juga penandatanganan piagam kerjasama antara Kantor Regional II BKN Surabaya dengan Bank Rakyat Indonesia mengenai penerbitan Kartu Kredit Pemerintah    untuk penggunaan uang pesediaan. Selain itu perayaan juga dibarengi dengan re-launching website, yang menandakan aktifnya  kembali website resmi Kantor Regional II BKN Surabaya setelah sempat beberapa lama vakum karena kendala peretasan. (app//) 

 

eLapor Award

elapor

eLapor Award

Kantor Regional II BKN Surabaya kembali memperoleh penghargaan Sebagai Satuan Kerja BKN Terbaik dalam Pengelolaan Aduan Masyarakat dalam kategori Tingkat Responsibilitas Klaster Aduan Sedikit 2018 setelah sebelumnya memperoleh penghargaan terbaik kedua pada tingkat responsibilitas aduan sedikit tahun 2017. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Hari Selasa, 16 Juli 2019 yang bertempat di BKN Pusat, dan diterima langsung oleh Pranata Humas Kanreg II BKN Surabaya, Mega Puspita, yang juga bertanggung jawab dalam mengelola E-Lapor BKN untuk Kanreg II BKN Surabaya.

elapor2

 

Seperti yang dilansir dari berita oleh Humas BKN pada bkn.go.id,  Rakor ini dihadiri oleh 60 peserta baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Regional BKN. Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN menyatakan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian dari pelayanan yang kita berikan kepada publik. Pengelola pengaduan harus dapat memetakan aduan yang masuk ke BKN untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada. Selain itu dinyatakan juga bahwa pegawai yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk memiliki karakter perubahan seperti percaya diri tinggi, mampu mengenali kekuatan, memperbaiki kekurangan serta mampu melakukan perencanaan dan perubahan.

Selain Kanreg II BKN Surabaya, satuan kerja lain yang mendapat penghargaan adalah Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen untuk kategori jumlah pengaduan sedang dan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan untuk kategori jumlah pengaduan banyak. (app//)

Talent Pool

TP

JPT dan Administrator Wilayah Provinsi Jawa Timur

Selasa, 9 Juli 2019 bertempat di Gedung Mojopahit, Kantor Regional II BKN Surabaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Talent Pool bagi JPT dan Administrator Wilayah Provinsi Jawa Timur, acara yang berlangsung selama tiga hari ini Bekerja sama dengan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN, kegiatan talent pool ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu uji potensi dan kompetensi yang terdiri dari empat macam uji, yaitu psikotes dengan menggunakan CAT, analisis kasus, wawancara kompetensi, dan Leaderless Group Discussion (LGD).

Mengingat pentingnya kegiatan ini, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf secara khusus menghadiri acara tersebut untuk membuka sekaligus memberikan arahan bagi para peserta talent pool. Uji kompetensi ini dilakukan untuk mendukung penerapan sistem merit yang salah satu manfaatnya adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam penempatan pejabat administrasi. “Kita juga ingin agar daerah dapat menerapkan sistem merit dengan dilakukannya uji kompetensi untuk JPT dan Administator ini” begitu ungkap Sekretaris Utama BKN.

tp2

 

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko turut memberikan sedikit penjelasan mengenai uji kompetensi ini.

“Sistem merit mensyaratkan tiga hal yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang mana ketiganya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Uji kompetensi dan potensi kali ini merupakan usaha penting mewujudkan sistem merit manajemen ASN khususnya pada tingkat JPT Pratama dan Administrator di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya.”

tp3

Berdasarkan data yang diperoleh dari panitia penyelenggara, jumlah peserta yang semula didaftarkan sebanyak 168 orang, hanya 140 yang kemudian mengikuti uji potensi dan kompetensi ini, yang terdiri dari 12 JPT Pratama dan 128 Administrator.(app//)


← Newer Older →
©Copyright 2019, By All rights reserved
×