× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Berita

Meski di Tengah Pandemi, Kanreg II BKN Upayakan Percepatan Reformasi Birokrasi

Sosialisasikan Aplikasi AREK untuk Pelayanan Kepegawaian yang Mudah dan Bebas Korupsi

 

Surabaya-Humas Kanreg II BKN, Hari ini, Selasa (28/04/2020) Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) mengadakan paparan aplikasi AREK melalui video conference. Hal ini menyusul agenda besar BKN untuk memepercepat terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja. Sebelumnya, telah dilakukan pembinaan terhadap beberapa Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur sebagai langkah awal. Dalam pembinaan tersebut dicapai kesepakatan untuk replikasi aplikasi AREK di beberapa Kanreg BKN.

 1

Paparan dilakukan dalam dua sesi berbeda, sesi pertama diperuntukkan bagi Kanreg IV BKN Makassar dan sesi kedua untuk Kanreg VIII BKN Banjarmasin. Turut berpartisipasi dalam paparan tersebut Kepala Kantor Regional IV dan VIII, jajaran Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Informasi Kepegawaian, serta Pranata Komputer dari kedua kanreg tersebut.

 

AREK sendiri merupakan aplikasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian sehingga memudahkan dalam pelayanan kepegawaian, sekaligus mengantisipasi munculnya tindak pidana korupsi. David Aprianto, Pranata Komputer Kanreg II BKN yang merupakan narasumber dalam paparan tersebut menyampaikan, “Ini merupakan langkah pengenalan sebelum kanreg BKN lainnya mereplikasi AREK. Modifikasi dapat dilakukan nantinya, namun tetap harus melalui uji vulnerability seperti halnya AREK. Untuk selanjutnya, kami (Kanreg II BKN) akan membuat forum diskusi kembali untuk membahas teknis pembuatan aplikasi.”

 

Selain memaparkan tentang teknis pengelolaan dan pemanfaatan AREK, Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN yang menyampaikan hal penting diperhatikan di luar persiapan teknis. “Kunci sukses implementasi aplikasi ini harus komitmen, baik internal BKN maupun dengan pihak eksternal (Pemeritah Daerah di wilayah kerja Kanreg). Pertama, internal harus dilibatkan semua bidang dan harus solid. Kedua jalin komunikasi dan komitmen dengan eksternal, minimal dengan Sekretaris Daerah dan tentunya BKD,” jelsanya.

 

Setelah kurang lebih 3 tahun menggunakan AREK dalam pelayanan kepegawaian, kini Kanreg II BKN terus melakukan pengembangan menyesuaikan kebutuhan. Digitalisasi tata naskah kepegawaian menjadi focus utama pengembangan AREK versi 3. Tauchid juga menambahkan perkembangan implementasi AREK di wilayah kerja Kanreg II BKN sampai saat ini, “Kita memang ditarget BKN Pusat untuk paperless, tapi kami terapkan less paper dengan menghimbau BKD untuk tidak mengajukan usul kenaikan pangkat dan pensiun menggunakan berkas fisik/kertas. Namun kami tidak memaksa dan memberikan punishment, justru mengapresiasi BKD yang sudah melaksanakan himbauan tersebut sehingga perlahan yang lain pun termotivasi. Awal kami targetkan 20% namun ternyata realisasinya lebih.” -Suf

By sufirahmaw@gmail.com
28 Apr 2020

Agendakan Transformasi Digital, Aplikasi AREK Kanreg II BKN Siap Direplikasi

Kanreg 2 BKN Lakukan Pembinaan RB dan ZI Terhadap Sejumlah Kanreg

rb2

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya tengah melaksanakan Pembinaan Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) untuk Kantor Regional (Kanreg) di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur (yakni: Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, dan Kanreg XI BKN Manokwari). Pembinaan ini antara lain dilaksanakan melalui telekonferensi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Regional II BKS Surabaya, Inspektur BKN, perwakilan Tim RB BKN, dan Humas BKN, pada Kamis (16/4/2020).

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (Kanreg II BKN Surabaya) telah dipercaya untuk melakukan pembinaan, mengingat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan oleh KemenPAN-RB kepada Kanreg II BKN akhir 2019 lalu.

rb1

Transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian menjadi agenda utama dalam mewujudkan RB dan ZI di lingkungan BKN. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rahadi selaku perwakilan Tim RB BKN, “Tema besarnya adalah transformasi digital dalam pelayanan BKN. Dimulai dengan perbaikan peta proses bisnis khususnya di Kanreg, dilanjutkan dengan menginventarisasi aplikasi yang ada di Kanreg untuk dievaluasi dan dipilih yang layak untuk dijadikan standar.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyampaikan beberapa hal dan tahapan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing Kanreg. “Penilaian RB dan ZI sendiri dibagi menjadi dua, 60% unsur pengungkit dan 40% hasil. Yang perlu kita perhatikan adalah percepatan unsur pengungkit. Setidaknya ada 4 fokus utama, yaitu penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” tuturnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan RB dan ZI, seluruh Kanreg di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur sepakat untuk mengadopsi sistem yang telah dibangun oleh kanreg II BKN salah satunya dengan replikasi Aplikasi AREK sebagai wujud digitalisasi pelayanan kepegawaian. Tauchid menambahkan, “Pada prinsipnya kami (Kanreg II BKN) tidak keberatan apabila kanreg lain mengadopsi AREK untuk pelayanan kepegawaian, mengingat beberapa Kanreg telah mengadopsi dan telah dilakukan vulnerability assessment terhadap aplikasi ini. Pun kami bersedia berbagi contoh dokumen pendukung RB yang harus disiapkan. Saya yakin percepatan dapat segera terwujud melalui sinergi dan inovasi oleh masing-masing kanreg”.

Sementara itu A. Darmuji selaku Inspektur BKN menambahkankan beberapa hal yang perlu ditekankan demi mewujudkan pembangunan RB dan ZI di lingkungan BKN. “Beberapa catatan tentang pembangunan ZI kunci pertama adalah komitmen. Kemudian memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur yang ada di 6 area perubahan, melakukan inovasi pelayanan yang dapat mencegah korupsi, dan membangun persepsi anti korupsi dengan melaksanakan program yang bersinggungan langsung dengan publik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan perubahan salah satunya melalui manajemen media internal maupun eksternal. Dan terakhir monitoring melalui survei mandiri untuk menilai output persepsi anti korupsi dan pelayanan publik,” tutupnya. suf-ars

 

 

By sufirahmaw@gmail.com
16 Apr 2020

Bahas Hasil SKD CPNS dan Persiapan SKB,Kanreg II BKN Surabaya Lakukan Telekonferensi

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya bersama Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten Se-Jawa Timur melakukan Rapat Persiapan SKB melalui telekonferensi. Sebanyak 36 perwakilan instansi bergabung dalam telekonferensi yang digelar pada Jumat (20/03). Untuk efektivitas komunikasi, rapat tersebut dibagi menjadi 4 sesi dan berlangsung dari pukul 09.00 - 11.30 WIB.

 

Telekonferensi ini dilakukan menyusul anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan interaksi dan aktivitas sosial, mengingat status darurat nasional penyebaran Coronaviruses Disease (COVID-19) di Indonesia. Kepala BKN Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko mengungkapkan bahwa rapat melalui telekonferensi ini sebagai upaya agar pelayanan publik dapat terus berjalan terutama di wilayah kerja BKN Regional II Surabaya. 

 

Setidaknya terdapat 3 agenda yang dibahas dalam rapat melalui telekonferensi tersebut. Tauchid Djatmiko mengatakan, “Agenda rapat koordinasi kali ini membahas tentang validasi dan pengumuman Hasil SKD CPNS Jawa Timur Formasi Tahun 2019, Persiapan SKB, serta pengangkatan CPNS Jawa Timur Formasi 2018”.

 

Dalam rapat tersebut dicapai beberapa kesepakatan, diantaranya Pengumuman SKD serentak pada Senin, 23 Maret 2020 melalui website masing-masing instansi. “Kami mengharapkan seluruh instansi untuk memastikan kembali hasil SKD. Masa validasi hasil SKD paling lambat sebelum tanggal 19 Maret 2020 untuk selanjutnya dilaporkan kepada kami dan diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Formasi 2019,” jelas Tauchid Djatmiko. Tauchid juga mengimbau apabila terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diakomodir di Seleksi CPNS Formasi 2020.

 

Dalam rapat ini juga ditegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Panselnas. Hal tersebut mengingat status darurat nasional masih berlangsung hingga 31 Mei 2020. Slamet Wiyono, Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun yang turut bergabung dalam telekonferensi ini menjelaskan, “Pelaksanaan SKB menunggu penyusunan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk diterapkan dalam  proses SKB”. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
20 Mar 2020

Sistem Merit, Upaya Wujudkan Keadilan Kompensasi bagi ASN

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Pemerintah menetapkan sistem merit sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional. Hal tersebut menyusul penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

 

Mengambil langkah nyata mewujudkan Proyek Prioritas Nasional tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun berbagai kebijakan dan upaya strategis. Salah satunya melalui kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang digelar di JW Marriott Hotel, Surabaya pada Rabu (11/03). Kegiatan tersebut mengundang 42 Instansi Pemerintah yang terdiri dari Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang ditetapkan sebagai target pembinaan. 

 

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto. Dalam sambutannya, Agus memaparkan target yang harus dicapai di tahun 2020 ini. “Targetnya sebanyak 73 Instansi Pemerintah harus sudah memiliki Indeks Sistem Merit Kategori > Baik dengan nilai minimal 250. Tujuannya untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem merit di Instansi Pemerintah. Bicara tentang sistem merit memang sesuatu yang besar, ada 8 aspek itu semua harus kita bangun bersama. Tapi kita tidak boleh melupakan perubahan kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri,” tuturnya.

 

Pembinaan dikemas melalui diskusi panel dengan menghadirkan narasumber Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru. BKN sebagai pelaksana manajemen kepegawaian tentu tidak lepas dari perannya dalam mewujudkan sistem merit. Otok Kuswandaru menilai sistem merit dalam manajemen ASN sebagai kompensasi yang adil dan layak. “Melalui sistem merit apa yang kita kerjakan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, sehingga hasil kinerja kita terukur secara objektif. Dan penilaian terhadap kinerja bukan hanya prestasi, namun juga perilaku. Untuk itu, bukan hanya pembinaan tapi juga harus ada pengawasan agar penilaian terhadap kinerja tetap objektif.” tuturnya.

 

Selain kedua narasumber tersebut, turut hadir sebagai narasumber dua Komisioner KASN, Rudiarto Sumarwono dan Sri Hadiati. Baik Rudiarto Sumarwono maupun Sri Hadiati, keduanya sepakat menyatakan tujuan dan komitmen dalam mewujudkan merit sistem. Sri Hadiati mengatakan, “Selain pembinaan sistem merit, kegiatan ini juga sebagai upaya menyatukan visi seluruh Instansi Pemerintah (K/L/D). Bersama-sama kita membina dan mengawasi pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN”. Sementara itu Rudiarto memaparkan hasil capaian Indeks Sistem Merit yang dicapai K/L/D. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
11 Mar 2020

Peran Strategis PNS dalam Mempertahankan Persatuan Bangsa

Surabaya - Humas Kanreg II BKN,  Menjadi PNS merupakan sebuah kehormatan besar bagi kita untuk mempersatukan bangsa. Untuk itu, PNS perlu menjaga integritas dan profesionalitas. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil di Ruang Rapat BKN Regional II Surabaya (27/01/2020). Sebanyak 6 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2018 dilantik menjadi PNS BKN Regional II Surabaya untuk mengisi jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Keuangan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, dan Analis Perencanaan. 

 

Lebih lanjut beliau menyampaikan harapannya pada para PNS yg baru dilantik. Bima Haria mengutarakan, “Salah satu cara PNS sebagai bagian dari ASN, dapat mempersatukan bangsa adalah dengan bersikap netral." Bima Haria menjelaskan bahwa sikap netral diperlukan dalam memberikan pelayanan publik, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Dengan bersikap netral masyarakat bisa memberikan kepercayaan pada PNS. "Semoga kita semua dapat bekerja dan menjalankan fungsi ASN dengan baik, serta menjadi teladan serta pemersatu di lingkungan masyarakat,” asanya.

 

Sementara itu Kepala BKN Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko mengungkapkan, “Pelantikan PNS ini sebagai regenerasi di lingkungan kerja BKN Regional II Surabaya. Bertambahnya sumber daya manusia yang lebih fresh ini, akan ada banyak ide baru yang membawa perubahan positif dalam manajemen PNS.” 


Selain menghadiri acara pengambilan sumpah, Bima Haria juga menyempatkan diri meninjau titik lokasi SKD CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya serta Kementerian Pertanian di Ruang CAT BKN Regional II Surabaya. Baik Bima Haria maupun Tauchid Djatmiko sepakat mewujudkan netralitas ASN salah satunya dimulai dari seleksi CPNS yang transparan menggunakan sistem CAT. "Transparansi hasil seleksi ditampilkan langsung secara real time merupakan kelebihan dari sistem seleksi CPNS, bahkan telah mendapat berbagai penghargaan," tutupnya. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
27 Feb 2020

Gelar FGD, BKN Percepat Integrasi e-Kinerja ASN di K/L/D

Jakarta - Humas Kanreg II BKN, Penilaian atas kinerja ASN berskala nasional nampaknya akan segera terwujud. Menunjukkan komitmen tersebut, Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Nasional Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana membuka langsung kegiatan yang digelar selama dua hari pada Selasa hingga Rabu (25-26 Februari 2020) di Hotel Premier Best Western, Jakarta.

Piloting penerapan sistem informasi e-Kinerja ASN terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) di wilayah kerja regional BKN menjadi fokus utama dalam FGD tersebut. Oleh karena itu FGD dihadiri oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN I-XII bersama perwakilan K/L/D yang ditunjuk menjadi pilot di masing-masing wilayah kerja. Wilayah kerja Kanreg II BKN sendiri diwakili oleh Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek.

FGD dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh K/L/D yang menjadi pilot dalam penerapan sistem informasi e-Kinerja ASN terintegrasi. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko menyampaikan kesiapannya mendukung e-Kinerja ASN yang terintegrasi. Tauchid mengatakan, "Kantor regional semakin berperan dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap K/L/D. Harus ada sinergi antara Kanreg II BKN dengan K/L/D terutama yang menjadi instansi pilot." suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
26 Feb 2020

Kompleks dan Berlapis, Pengamanan Soal CPNS

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional II Surabaya, Tauchid Djatmiko memaparkan sistem keamanan dalam seleksi CPNS yang dibuat kompleks dan berlapis. Tauchid mengatakan, “Soal dibuat oleh konsorsium beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kemudian soal tersebut di enkripsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan disimpan dengan password yang dipegang oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bangsa (Menpan RB). Itupun masih ada proses berlapis dan kompleks di dalamnya. Sehingga akan sangat sulit untuk diretas.”

 

Hal tersebut disampaikan Tauchid dalam kunjungannya ke Tilok Bangkalan hari ini, Selasa (18/02/2020) di Balai Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan. Dengan ketatnya sistem keamanan soal seleksi CPNS, Tauchid Djatmiko kembali mengingatkan para peserta untuk tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan kelulusan seleksi. Ia menegaskan, “Kami tidak bisa menjamin kelulusan peserta, namun kami menjamin keamanan sistem seleksi. Oleh karena itu jangan sekali-kali percaya dengan pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang menjanjikan kelulusan seleksi CPNS. Cukup fokus pada diri sendiri.”

 

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan seluruh pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Jawa Timur berjalan lancar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Bangkalan, Drs. Mohni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Setijabudhi, dan Ketua Panitia Pelaksanaan SKD CPNS Wilayah Kerja BKN Regional II Surabaya, Purjiyanta. Sebelumnya Tauchid Djatmiko dan rombongannya juga meninjau pelaksanaan SKD Kejaksaan Agung di Empire Palace, Surabaya.


Sebanyak 5.182 peserta dinyatakan lolos Seleksi Administrasi dan terdaftar mengikuti SKD kali ini. Sementara itu terdapat 297 formasi CPNS yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. SKD sendiri akan berlangsung dari tanggal 18 - 28 Februari 2020. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
18 Feb 2020

Suntikkan Daya Tempur, Khofifah 'Tularkan' Inspirasi pada Pejuang CPNS

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa hari ini (10/02/2020) mengunjungi titik lokasi (tilok) Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono dan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Tauchid Djatmiko. Bertempat di Graha Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Khofifah meninjau langsung pelaksanaan seleksi sekaligus memberikan motivasi kepada para peserta.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan harapan besar dari seleksi CPNS kali ini. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menjadi provinsi yang terdepan di Indonesia. Kami sedang menyiapkan SDM yang berkualitas mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang nantinya terpilih menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah orang-orang tangguh yang berkualitas untuk bersama-sama membangun Jawa Timur, membangun Indonesia,” tegasnya.

Khofifah juga menceritakan pengalamannya mengikuti seleksi hingga mencapai sukses seperti sekarang. “Saya pernah ikut seleksi juga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pernah gagal. Tapi saya mencoba lagi hingga berhasil dan dipercaya menjadi kepala BKKBN, kemudian dipercaya menjadi Menteri Sosial. Pesan saya, jangan pernah menyerah dalam mencoba dan tetap ikhlas, karena Allah akan memberikan hasil terbaik kepada umat-Nya. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengerjakan, tetap tenang, dan semoga sukses bagi adik-adik sekalian,” tuturnya.

Sementara itu Tauchid Djatmiko menambahkan, “Seleksi kali ini merupakan peluang besar bagi para peserta, bahkan beruntung mendapatkan kunjungan dari ibu Gubernur dan mendapatkan motivasi langsung dari beliau. Jadi jangan sia-siakan dengan melakukan kecurangan dan hal-hal lain yang justru merugikan diri sendiri. Cukup fokus dan percaya pada diri sendiri”.

SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah berlangsung sejak tanggal 8 Februari lalu dan masih akan berlangsung hingga 26 Februari 2020. Seleksi tahap ini diikuti oleh 54.677 peserta yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam Seleksi Administrasi. Nantinya peserta seleksi akan memperebutkan sebanyak 1.817 formasi

By sufirahmaw@gmail.com
11 Feb 2020

Kunjungi Tilok SKD CPNS, Kakanreg II BKN Sajikan Tips untuk Pejuang CPNS

Surabaya - Kanreg II BKN, Pembukaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di titik lokasi (tilok) Kabupaten Gresik digelar hari ini, Sabtu (08/02/2020). Bertempat di Wahana Ekspresi Puspo Negoro, pembukaan diikuti sebanyak 262 peserta Sesi 1 SKD Pemerintah Kabupaten Gresik. Nantinya tilok Kabupaten Gresik akan digunakan sebagai lokasi SKD tiga pemerintah kabupaten lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Djatmiko, Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik, M. Nadlif.

Tauchid Djatmiko dalam sambutannya menyampaikan beberapa tips yang harus diperhatikan oleh peserta seleksi. "Sebelum mulai ujian akan diputar video petunjuk teknis Computer Assisted Test (CAT), mohon diperhatikan setiap detailnya. Saat mulai ujian jangan lupa untuk klik simpan jawaban dan lanjutkan. Karena ada kasus peserta lupa menyimpan jawaban. Hal-hal semacam ini sebaiknya dihindari karena merugikan diri sendiri".

Tauchid Djatmiko juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan Seleksi CPNS berlangsung transparan dan bersih dari tindak kecurangan. Senada dengan pernyataan Tauchid Djatmiko, Mohammad Qosim mengatakan," Seperti yang telah disampaikan Kakanreg II BKN bahwa kami panitia daerah tidak bisa menjamin siapa yang lolos dalam seleksi kali ini. Peserta diri sendiri yang perlu berupaya maksimal." Beliau juga mengutarakan bahwa peserta seleksi CPNS harus percaya pada kemampuan diri dan jangan sampai percaya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan bisa membantu menjadi CPNS, termasuk dari para calo".

Selain tilok Kabupaten Gresik, Tauchid Djatmiko juga berkunjung ke titik lokasi SKD di Kota Surabaya dan Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan tersebut, Tauchid Djatmiko memastikan kesiapan seluruh fasilitas dan tim SKD CPNS sebelum pelaksanaan SKD. Kedua tilok tersebut, baik tilok Kota Surabaya maupun Kabupaten Sampang, mulai melaksanakan SKD pada hari Minggu, 9 Februari 2020.

By sufirahmaw@gmail.com
09 Feb 2020

Pastikan Kelancaran SKD CPNS 2019, Kementerian PPN/Bappenas Sambangi Kanreg II BKN Surabaya

 

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Tatang Muttaqin hari ini, Jumat (07/02/2020) melakukan kunjungan kerja di beberapa titik lokasi (tilok) pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) 2019. Terdapat dua titik lokasi kunjungan, yaitu Kota Malang dan kabupaten Malang. Dalam kunjungannya, Tatang Muttaqin didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Heru Purwaka dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg II BKN, Purjiyanta. 

Sebelum meninjau pelaksanaan SKD Pemerintah Daerah, Tatang Muttaqin telah melakukan kunjungan di titik lokasi SKD instansi pusat. Sehari sebelumnya Tatang meninjau pelaksanaan tes CAT untuk instansi pusat, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tilok Kanreg II BKN dan Kementerian Hukum dan HAM di tilok Politeknik Pelayaran Surabaya. 

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagaimana dimaksud adalah pembangunan Aparatur Negara sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024. Untuk mencapai pembangunan Aparatur Negara, pemerintah melalui Kementerian PPN mengarahkan kebijakan dan strateginya pada perencanaan kebutuhan riil ASN, termasuk di dalamnya Seleksi CPNS.  

Selain itu, melalui kunjungan kerja dari Kementerian PPN/Bappenas ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi BKN sebagai pelaksana seleksi. "Kami upayakan semua proses seleksi CPNS kali ini transparan sampai pada realisasi anggaran. Dengan demikian kami bisa mendapatkan penilaian dan evaluasi," tutur Heru Purwaka.

 

By sufirahmaw@gmail.com
08 Feb 2020

Bupati Malang Resmikan Laboratorium CAT untuk Seleksi CPNS

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Jelang Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS) Pemerintah Kabupaten Malang meresmikan Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) pada hari Rabu (05/02/2020). Peresmian dilakukan oleh Bupati Malang, H.M. Sanusi dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (Wasdal BKN), Otok Kuswandaru. Turut mendampingi dalam peresmian tersebut Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Tauchid Djatmiko dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Nurman Ramdansyah.

 Dalam sambutannya, H.M. Sanusi menyatakan harapan besar dengan ada Lab CAT tersebut. “Nantinya seluruh seleksi CPNS akan menggunakan ini sehingga seleksi lebih transparan, karena hasil tes langsung bisa dilihat. Semoga dengan ini Kami bisa memiliki PNS yang berkualitas serta kemampuannya sesuai dengan tugas yang diemban. Perekrutan PNS lebih efektif, tidak ada lagi PNS dengan formasi asal, tidak sesuai latar belakang pendidikan dan kemampuannya,” tuturnya.

Senada dengan pernyataan H.M. Sanusi, Otok Kuswandaru mengatakan, “Siapa saja berhak menjadi abdi negara. Dengan adanya Lab CAT semacam ini masyarakat semakin mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan haknya yaitu mengabdi pada negara”. 

Kunjungan Otok Kuswandaru kali ini juga dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Seleksi CPNS 2019 di Jawa Timur. Sebelumnya Otok Kuswandaru telah meninjau langsung pelaksanaan SKD Kemenkumham dan persiapan SKD di Kabupaten Trenggalek. Kunjungan dilanjutkan ke Tilok Kota Malang di SMK N 2 Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut Otok Kuswandaru mengimbau agar panitia seleksi lebih memperhatikan lagi fasilitas bagi peserta, terutama ruang tunggu. 

Setidaknya terdapat 106 unit komputer di Laboratorium CAT yang siap dioperasikan untuk SKD CPNS menggunakan sistem CAT. Kepala BKPSDM, Nurman Ramdansyah mengungkapkan besarnya anggaran pengadaan Lab tersebut. “Untuk pengadaan Lab CAT kami menganggarkan sebesar Rp 900 juta. Kedepan kami upayakan bisa mencapai 200 komputer,” jelasnya.

Peresmian yang digelar di Kantor BKPSDM Kabupaten Malang ini sekaligus membahas tentang persiapan SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Malang. Saat ini persiapan telah mencapai tahap percobaan server oleh Kanreg II BKN Surabaya sebelum nantinya menggunakan server CAT BKN untuk SKD CPNS. SKD Pemerintah Kabupaten Malang sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 7-27 Februari 2020 di Laboratorium CAT BKPSDM Kabupaten Malang.

By sufirahmaw@gmail.com
06 Feb 2020

Pansel Tingkatkan Komunikasi Pasca Pengawasan dan Pengendalian SKD CPNS 2019 Jawa Timur

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (Wasdal BKN), Otok Kuswandaru bersama Direktur Wasdal Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan (Fordapasdik) Nanang Subandi melakukan kunjungan ke Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2019 di Kantor Regional II BKN Surabaya. Kunjungan yang dilakukan pada hari Senin (03/02/2020) tersebut dalam rangka investigasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan SKD CPNS 2019 di Provinsi Jawa Timur. 

Pengawasan dan pengendalian Seleksi CPNS merupakan salah satu prosedur yang wajib dijalankan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS. Dalam peraturan disebutkan bahwa Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi pengadaan calon PNS secara nasional. Oleh karena itu Wasdal BKN yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi tersebut melakukan pengawasan SKD CPNS secara langsung di seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur yang merupakan Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya. 

Selanjutnya Otok menjelaskan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terdiri dari dua cara, yaitu melalui koordinasi dengan Panitia Pelaksana di masing-masing instansi pemerintah dan menerima informasi atau pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS. “Sudah ada prosedur yang jelas, jadi kita laksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Begitu pula dengan pelaksanaan seleksi, selama dilaksanakan sesuai prosedur seharusnya tidak ada masalah,” tuturnya.

Selain Tilok Kanreg II BKN, rombongan Tim Deputi Pengawasan dan Pengendalian Seleksi CPNS Nasional juga meninjau pelaksanaan SKD Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur yang digelar di Politeknik Pelayaran Surabaya. Terkait permasalahan jaringan selama pelaksanaan SKD Kemenkumham yang mengakibatkan adanya perubahan jadwal seleksi, Otok Kuswandaru bersama Tim Pengawasan dan Pengendalian mengevaluasi kesiapan teknis dan komunikasi antara Kanreg II BKN sendiri dengan vendor dan panitia instansi, dalam hal ini Kemenkumham. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg II BKN Tauchid Djatmiko menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan peserta dan telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah sekaligus mengantisipasi kendala teknis lain yang mungkin muncul. Tauchid Djatmiko mengatakan, “Pranata Komputer dari Kanreg II sendiri langsung kami perbantukan kemarin. Selain itu kami sudah siapkan back up server untuk mengantisipasi jangan sampai muncul kendala teknis lainnya. Berkaitan dengan jaringan kami pun telah melakukan koordinasi dengan penyedia jaringan dan panitia dari Kemenkumham sendiri”.

By sufirahmaw@gmail.com
06 Feb 2020

← Newer Older →
©Copyright 2019, By All rights reserved
×