× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Berita

Jaga Garda Terdepan, Kanreg II BKN Gelar Rapid Test

Surabaya - Humas Kanreg II,

By sufirahmaw@gmail.com
03 Jul 2020

Jadikan Kanreg II Percontohan, BKN Pastikan Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan Zona Integritas dan Bimtek Penilaian Mandiri Zona Integritas di Lingkungan BKN

 

Surabaya - Humas Kanreg II, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mematenkan komitmennya dalam membangun manajemen ASN yang bersaih dari korupsi melalui Pencanangan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Zona Integritas pada Kamis (25/06/2020). Melalui video konferensi seluruh unit kerja di BKN baik kantor pusat, kantor regional (kanreg), maupun Unit Pelayanan Terpadu (UPT) mengikuti acara tersebut.

 z

Pencanangan dibuka langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. Bima menuturkan bawa pencanangan merupakan langkah awal dari realisasi pembangunan ZI di BKN. "Pencanangan seperti ini sudah waktunya kita laksanakan secara nyata. Kita harus memastikan bagaimana ZI sampai ke unit terkecil dan menjadi kesadaran individu. Dalam masa pandemi, integritas menjadi lebih penting. Sebab kita dituntut untuk melakukan pengawasanan selama pegawai WFH. Masing-masing pegawai juga dituntut untuk berintegritas menyelesaian tanggung jawabnya,"tegasnya.

x

BKN sendiri telah memiliki dua unit kerja percontohan dalam pembangunan ZI, yaitu Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg III BKN Bandung. Keduanya merupakan unit kerja penerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Inspektur BKN, A. Darmuji. Menurutnya, "Kita telah memiliki unit kerja pelopor perubahan dan ZI yang dapat menjadi role model dan contoh bagi unit lain. Karena baik Kanreg II BKN Surabaya maupun Kanreg III BKN Bandung telah mendapat predikat WBK dengan membuat inovasi yang memenuhi kriteria kepuasan stakeholder, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat."

v

Setelah pencanangan ZI, acara dilanjutkan dengan Bimtek Penilaian Mandiri Zona Integritas. Bimtek tersebut menghadirkan dua pembicara yang kompeten, yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Agus Uji Hantara dan Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntanbilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB, Gempar Ganefianto. -suf

By sufirahmaw@gmail.com
25 Jun 2020

BKN Siapkan "Three Lines of Defense" dalam Manajemen Resiko

Surabaya - Humas Kanreg II, Sejak dicanangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen resiko bukanlah hal baru lagi di lingkungan instansi pemerintah. Meski demikian sosialisasi terus dilakukan setiap tahunnya untuk menekan berbagai resiko yang mungkin munncul dalam menjalankan program kerja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh A. Darmuji, Inspektur Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam membuka rapat virtual Sosialisasi Manajeman Resiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kamis (18/06/2020).

a

Sosialisasi tersebut mengundang Unit Pengendali Risiko (UPR) dan Tim Reformasi Birokasi (RB) Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan dari seluruh unit kerja BKN, baik kantor pusat maupun regional. Turut hadir sebagai narasumber Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Arif Ardiyanto (Direktur PIP Bidang Pengembangan Iptek dan Reformasi Birokrasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan dua narasumber lainnya yang juga berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Dalam materinya, Supranawa Yusuf memaparkan tentang implementasi manajemen resiko dan SPIP di BKN. "SPIP bukan hal baru, namun BKN masih lemah dalam pengendalian resiko, dimana ada 2 sub unsur yang terdiri dari indentifikasi dan analisis resiko. Faktanya setiap kegiatan pasti memiliki upaya pencegahan trhadap resiko. Namun kita belum sadar betul untuk melakukan indentifikasi secara terstruktur dan ini akan jadi kelemahan kita," tuturnya.

d

Menyikapi hal tersebut, Supranawa Yusuf memberikan rekomendasi strategi percepatan implementasi manajemen resiko dan SPIP. "Ada beberapa stretegi percepatan yang bisa kita lakukan. Pertama dengan menjadikan manajemen resiko sebagai target kerja satuan kerja (satgas) dan budaya organisasi, lalu pastikan komitmen, serta tetapkan sasaran. Yang terpenting adalah mempersiapkan "three lines of devense" atau tiga baris pertahanan yang terdiri dari satuan kerja unit eselon I yang merupakan pemilik resiko, kemudian manajeman resiko oleh satgas, dan terakhir fungsi audit internal oleh Inspektorat BKN," jelasnya.

BKN menargetkan mencapai level 4 (level berkembang) di tahun 2020 ini, setelah sebelumnya berada di level 3 (level terdevinisi). Untuk mencapai target tersebut, Arif Ardiyanto memberikan beberapa rekomendasi. Arif mengatakan, "Sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala bahwa kekurangan BKN ada pada penilaian resiko, maka diperlukan identifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi tujuan dan sasaran organisasi, lalu identifikasi kejadian yang berpotensi menimbulkan resiko, dilanjutkan dengan identifikasi penyebab, dan terakhir baru kita identifikasi dampaknya." suf



By sufirahmaw@gmail.com
19 Jun 2020

Pandemi Tekan Angka Korupsi

Sosialisasi Mitigasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Surabaya-HUmas Kanreg II, Korupsi menjadi salah satu permasalah terbesar dalam birokrasi pemerintahan. Seperti halnya penyakit, korupsi bersifat merusak. Bahkan tidak tanggung-tanggung, korupsi dapat merusak satu sistem pemerintahan yang begitu kompleks. Meski demikian pemahaman masyarakat tentang korupsi masih sangat terbatas pada besaran nominal. Padahal pemberian sekecil apapun jika dimaksudkan untuk kepentingan golongan berpotensi menjadi akar dari korupsi dalam sistem pemerintahan. 

1

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf, dalam Sosialisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan (15/6/2020) yang diselenggarakan oleh Inspektorat BKN. Beliau mengatakan, "Tujuan dari sosialisasi hari ini agar kita memehami tentang korupsi, agar tidak salah dalam mempersepsi gratifikasi dan benturan kepentingan. Termasuk dalam hal menggunakan waktu kerja untuk urusan pribadi. Mari sama-sama memahami gratifikasi dalam menejemen Aparatur Sipil Negara, membangun Zona Interegritas, dan mereformasi BKN."

3_1

Sosialiasasi yang diikuti oleh seluruh unit kerja BKN tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK) Kedeputian Bidang Pencegahan, Sugiarto dan Chrisna Adhitama. Dalam paparannya, Sugiarto menyebutkan, "Korupsi bukanlah budaya dan jangan sampai menjadi budaya. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak adanya indikasi gratifikasi. Kita bisa menyikapi gratifikasi dengan menolak, dan jika tidak bisa tolak maka laporkan."

Tidak sekedar memberantas korupsi, diperlukan upaya pencegahan sejak muncul indikasi gratifikasi dan benturan kepentingan. Salah satunya melalui mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan upaya meminimalisir resiko atau kerugian, dalam hal ini disebabkan oleh korupsi. Lebih lanjut Chrisna Adhitama menjelaskan, "Secara kumulatif laporan gratifikasi diseluruh instansi menurun cukup signifikan, didukung oleh digitalisasi dimasa pandemi COVID-19. Pada dasarnya benturan kepentingan dan gratifikasi dapat kita tangani melalui proses identifikasi dan mitigasi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan, saat sedang terjadi, dan sudah terjadi."

2_1

BKN sendiri mengalami peningkatan dengan turunnya jumlah pelaporan gratifikasi di pertengahan tahun 2020 ini. Jika di tahun 2019 tercatat sebanyak 36 pelaporan kasus gratifikasi, saat ini turun menjadi 3 pelaporan. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian (PDSK) Kantor Regional II BKN, Nurchasanah menyebutkan, "Ini didukung oleh para pagawai BKN yang telah memahami gratvikasi dan dan benturan kepentigan. Selain itu, didukung oleh produktivitas kita yang mengingkat, lebih efektif dan efisien selama masa pandemi ini. Harapannya produktivitas yang efektif dan efisien inilah yang kemudian membudaya sampai pasca pandemi nantinya.

Sementara itu, pemerintah melalui KPK juga menyiapkan sarana yang memudahkan publik melakukan mitigasi korupsi. Salah satunya melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online atau GOL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, namun dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. suf

4

By sufirahmaw@gmail.com
16 Jun 2020

Kolaborasi BKN-KASN Percepat Sistem Merit di Instansi Daerah

 

Surabaya-Humas Kanreg II, Birokrasi yang netral dan profesional menjadi tujuan dari penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sembari terus mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) menerapkan sistem merit, pemerintah saat ini juga mulai menjangkau instansi daerah untuk mempercepat menerapkan sistem merit. Menyikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sepakat untuk bersinergi mempercepat penerapan sistem merit di instansi daerah.

PicsArt_06-11-10.35.48

Kolaborasi tersebut disepakati dalam rapat virtual Peningkatan Sinergitas Program dan kegiatan BKN-KASN yang diselenggarakan pada Kamis (11/6/2020). Turut hadir dalam rapat virtual tersebut Supranawa Yusuf (Wakil Kepala BKN), Tasdik Kinanto (Wakil Ketua KASN), Sri Hadiati Wara Kustriani (Komisioner KASN), dan Kepala Kantor Regional (Kanreg) I-XIV BKN. 

 

Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani memaparkan rencana strategi kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh BKN dan KASN. “BKN akan melakukan pendampingan dan pembinaan instansi daerah, mengingat BKN sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian memiliki 14 kantor regional dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia. Sehingga saat KASN melakukan pengawasan nantinya daerah sudah siap. Lalu kita juga akan mendorong PPK dalam penerapan sistem merit. Dan yang utama dan kita mulai saat ini adalah kolaborasi lintas instansi, baik BKN, KASN, KemenPAN-RB, maupun LAN,” jelasnya.

 

Strategi kolaborasi tersebut disambut baik oleh seluruh partisipan. Dalam sesi diskusi, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyampaikan kondisi dan kendala dalam penerapan sistem merit di wilayah kerja Kanreg II BKN. Tauchid mengatakan, “Di wilayah kerja Kanreg II BKN yaitu wilayah Jawa Timur, terdapat beberapa hal yang penting dikerjakan bersama yaitu pola karir. Tidak hanya di daerah namun juga di K/L. Namun kendalanya instansi daerah masih belum menyusun pola karier nasional. Peraturan perundang-undangan sudah ada, namun regulasi teknisnya belum ada. Saya rasa ini penting untuk mendorong merit.”

 

Lebih lanjut, Tauchid menambahkan aspek pendukung penerapan sistem merit di instansi daerah. “Banyak sistem terkait yang harus diperhatikan dalam mewujudkan sistem merit. Saya mengusulkan untuk membuat sistem yang terintegrasi antara KASN, BKN, sampai instansi daerah. Tujuannya agar kita cepat mendeteksi permasalahan-permasalah yang menghambat pelaksanaan sistem merit,” tutupnya.

By sufirahmaw@gmail.com
11 Jun 2020

Tetapkan Standardisasi Digitalisasi, BKN Optimis Sambut Tatanan Kerja Baru

Surabaya - Humas Kanreg II, Penerapan kenormalan baru dalam masa pandemic COVID-19 harus diimplementasikan di seluruh lini kehidupan, salah satunya dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara memutuskan untuk melanjutkan sistem digitalisasi pelayanan kepegawaian yang telah terbangun selama masa pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, dalam Rapat Virtual Standardisasi Digitalisasi dalam Tatanan Kerja Baru (New Normal) di BKN pada Hari Jumat (5/6/2020).

PicsArt_06-05-07.14.06

“Tidak ada titik untuk kita kembali, digitalisasi yang sudah berjalan mari kita lanjutkan dan dorong agar mencapai seratus persen. Namun tetap harus kita lakukan penyesuaian, terutama bagi kanreg-kanreg yang kondisinya wilayah kerjanya berbeda,” tutur Bima.

Rapat yang diselenggarakan melalui video conference tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja di BKN, baik Deputi, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, maupun Kepala Kantor Regional I-XIV. Masing-masing unit kerja memaparkan standar digitalisasi yang akan diimplementasikan dalam tatanan kerja baru. Sebelum menetapankan standar tersebut, BKN telah melakukan persiapan dan evaluasi terhadap penerapan digitalisasi selama Work From Home (WFH).

Bima menuturkan, “Diperlukan persiapan menuju tatanan kerja baru. Setidaknya terdapat empat komponen persiapan yang meliputi penetapan regulasi, pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), pemetaan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana, serta analisis proses bisnis.”

Sementara itu, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko, mewakili seluruh kanreg menyatakan optimismenya menyambut kenormalan baru. Tauchid mengatakan, “Kami (Kanreg I-XIV) siap menyambut kenormalan baru. Saya rasa perubahan tidak selalu buruk, kita harus optimis menyambut sisi baiknya dan menekan atau mengantisipasi setiap kemungkinan buruk melalui regulasi.”

Lebih lanjut, Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf menjelaskan perkembangan proses penetapan regulasi tentang tatanan kerja baru. “Sedang disiapkan Surat Edaran (SE) tentang tatanan kerja baru di BKN. Saat ini konsepnya sudah 99% tinggal disempurnakan melalui hasil diskusi kita hari ini dan ditandatangan secara digital. Beberapa hal yang ditetapkan dalam SE diantaranya sistem kerja, pelaporan kinerja, pemantauan kehadiran, teknis cuti, pembinaan disiplin, protokoler kesehatan dan hal-hal lain untuk  menjaga kita tetap produktif di masa pandemi,” jelasnya. ­suf/ars

By sufirahmaw@gmail.com
05 Jun 2020

Implementasikan New Normal, HUT BKN Diperingati Secara Virtual untuk Pertama Kali

Surabaya – Humas Kanreg II, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 72, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar upacara secara virtual pada Hari Sabtu ( 30/05/2020). Upacara dilaksanakan melalui video conference sesuai protokoler kesehatan. Seluruh unit kerja BKN mengikuti dengan khidmat di lebih dari 400 titik lokasi, salah satunya di Gedung Majapahit Kantor Regional (Kanreg) II BKN Surabaya.

up2

Selain memperingati HUT ke 72 BKN, upacara ini juga ditujukan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan motivasi dan kebersamaan pegawai. Bima Haria Wibisana, Kepala BKN sekaligus inspektur upacara menyampaikan harapannya, “Pandemi merubah pola kehidupan kita, memaksa kita memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut normal baru, termasuk dalam kinerja ASN. Untuk melaksanakannya kita perlu memperkuat sistem kerja yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Momentum ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk berbenah dan berubah, memperbaiki proses bisnis menjadi digital sehingga BKN bisa menjadi contoh,” jelasnya.

Dalam pidatonya, Bima juga mengajak seluruh pegawai BKN untuk memulai normal baru dalam bekerja. “Saya mengajak seluruh pegawai BKN untuk melakukan lompatan besar dalam manajemen dan pembinaan kepegawaian menuju digital secarah menyeluruh. Mari bersama-sama kita tunjukan dedikasi kita kapada negara,” tuturnya.

up1

BKN sendiri selama 72 tahun telah menunjukkan dedikasinya melalui berbagai inovasi dan prestasi. Salah satunya BKN berhasil mereformasi kinerja ASN menjadi digital selama masa kedaruratan kesehatan COVID-19. Beberapa inovasi BKN diantaranya menerapkan WFH bagi 90% PNS BKN, menggunakan Digital Signature untuk menandatangani dokumen, mengalihkan kegiatan rapat dan seremonial lainnya melalui virtual, dan membuka pelayanan kepegawaain melalui daring.

Upacara kali ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan untuk memeringati HUT ke-72 BKN yang akan berlangsung selama satu bulan kedepan. Rangkaian kegaiatan sendiri terdiri atas peluncuran logo Computer Assisted Test (CAT), seminar pembinaan dan manajemen kepegawaian, berbagai perlombaan, kegiatan sosial, serta puncak acara yang akan diikuti oleh seluruh pegawai BKN pada 28 Juni 2020. Seluruh kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan secara virtual dan sederhana, namun tetap efektif tanpa mengurangi esensi peringatan HUT.

up3

Sementara itu di Kanreg II BKN, kegiatan dilanjutkan dengan Halal Bihalal virtual. Dalam kesempatan tersebut, Tauchid Djatmiko yang merupakan Kepala Kanreg II BKN menyampaikan dukungan terhadap pelaksanakan new normal pelayanan kepegawaian. “Selama WFH ini produktivitas kita dan kanreg BKN lainnya meningkat 50% sampai 300%. Oleh karena itu kita akan memulai melakukan identifikasi untuk dibuat standarisasi pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dan di kantor,” tutupnya. suf-ars

up4

By sufirahmaw@gmail.com
30 May 2020

Silahturahmi di Tengah Pendemi, BKN Gelar Halal Bihalal Virtual

Surabaya – Humas Kanreg II, Meski di tengah Status Kedaruratan Kesehatan COVID-19, semangat Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak berkurang untuk menjalin silahturahmi. Terbukti dengan diselenggarakannya Halal Bihalal Virtual pada Selasa (26/05/2020). Halal Bihalal dilakukan melalui video coference serentak di 93 titik dan diikuti oleh seluruh unit kerja BKN, baik pusat maupun kantor regional (kanreg).

3

Acara ini dimaksudkan untuk menjaga komunikasi dan menyebarkan semangat Ramadhan dalam bekerja dan melayani publik di tengah masa pandemi. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dalam sambutannya mengatakan, “Ini pertama kali kita melaksanakan halal bihalal melalui daring (online). Sebelumnya untuk pertama kalinya juga kita melaksanakan rapat melalui daring, pelayanan melalui daring, seleksi JPT melalui daring, dan lain sebagainya. Penerapan WFH (Work From Home) tidak menghambat pekerjaan kita dan justru membawa banyak inovasi. Oleh karena itu mari kita lanjutkan digitalisasi yang sudah berlangsung ini.” Tidak lupa Bima juga menyampaikan selamat memperingati Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merayakan.

2

Harapan tersebut disambut baik oleh seluruh unit kerja, salah satunya Kanreg II BKN yang telah menyiapkan protokol standar pelayanan kepegawaian pasca pandemi. Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menuturkan, “Dalam rapat internal Kanreg II BKN, kami telah melakukan perencanaan kinerja ke depan. Diantaranya menyiapkan protokol standar pelayanan kepegawaian melalui daring dan uji coba jam kerja fleksibel.”

Watermark

Meski melalui daring, acara Halal Bihalal berlangsung meriah dengan adanya yel-yel dan ucapan Selamat Ramadhan oleh masing-masing unit kerja. Di akhir acara, dipilih 3 pemenang terbaik, yaitu Kanreg XIII BKN Aceh, Kanreg IV BKN Makassar, dan Kanreg XI BKN Manado. suf-ars

By sufirahmaw@gmail.com
26 May 2020

Pasca 2 Bulan WFH, BKN Siap Kaji Waktu Kerja Fleksibel Bagi ASN

Surabaya - Humas Kanreg II, Selama masa Darurat Kesehatan COVID-19, pemerintah telah menetapkan kebijakan ASN untuk bekerja dari rumah (Work From Home). Selama itu pula pemerintah terus mengkaji efektivitas WFH bagi ASN, salah satunya Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kantor regional (Kanreg) II BKN Surabaya yang digelar pada Jumat (15/05/2020).

WhatsApp Image 2020-05-15 at 13.18.42_2

Bima menuturkan, “Kita (BKN) sudah melakukan WFH dan berjalan selama 2 bulan, apakah kemudian produktivitas kita menurun? Tentu tidak, justru harus lebih tinggi atau paling tidak sama, karena ada banyak pekerjaan yang bisa dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Ini artinya WFH yang sudah kita jalankan efektif. Kedepan, kita tidak mungkin kembali work from home sepenuhnya seperti semula. Oleh karena itu kita perlu untuk mempertimbangkan sistem kerja fleksibel bagi ASN”.

Sementara itu, Tauchid Djatmito selaku Kepala Kanreg II BKN sekaligus berperan sebagai Pejabat yang Melantik dalam pelantikan tersebut, turut menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan waktu kerja fleksibel bagi ASN. Menurutnya, “Pola kerja WFH perlu dikaji sebagai sistem kerja baru. Karena setelah dievaluasi kinerja selama WFH khususnya di Kanreg II BKN tidak menurun”.

2020-05-15 (19)

Tidak sampai pada rencana pengkajian saja, saat ini BKN telah menyiapkan beberapa inovasi pelayanan kepegawaian yang mendukung sistem kerja fleksibel. Beberapa diantaranya pelantikan melalui video conference ini yang diikuti oleh peserta di lima titik lokasi berbeda, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, dan Manado. Selain itu terdapat pula aplikasi pengelolaan data kepegawaian yang mulai dikembangkan di Kantor Regional BKN serta penggunaan Digital Signature. Seluruh inovasi tersebut ditujukan untuk mempercepat kinerja BKN dan memudahkan pelayanan kepegawaian.

Bima menambahkan bahwa penyusunan peta bisnis BKN menjadi fokus utama dalam mempertimbangkan waktu kerja fleksibel. “Saya rasa ini sudah waktunya membawa perubahan besar dalam proses bisnis, oleh karena itu akan dibuat peta bisnisnya segera. Ini menuntut perubahan pola pikir dan kompetensi kita, bagaimana semua berpikir untuk mengubah proses bisnis menjadi digital namun efektif,” tegasnya.

WhatsApp Image 2020-05-15 at 13.19.33

Di akhir sambutan, baik Bima maupun Tauchid menyampaikan ucapan selamat kepada Pejabat yang Dilantik. Keduanya mengharapkan pelantikan ini dapat memperbaharui semangat mewujudkan kinerja individu dan organisasi yang optimal. suf/ars

 

 

By sufirahmaw@gmail.com
15 May 2020

Tetap Khidmat dan Efisien, Kanreg II BKN Lakukan Kegiatan Seremonial Melalui Daring

Penyerahan SK Pensiun Pegawai Kanreg II BKN Dilakukan Secara Daring


Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Instansi pemerintah dalam tatanan birokrasi sangat lekat dengan berbagai kegiatan seremonial. Pada dasarnya seremonial sendiri merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bahwa telah dilaksanakannya tugas dan fungsi tertentu oleh suatu instansi pemerintah. Seiring dengan upaya pemerintah mereformasi birokrasi menuju digitalisasi, maka berbagai inovasi dan penyesuaian mulai dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P). Tujuannya tidak lain adalah mempercepat dan memudahkan pelayanan publik.

t_1

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) menjadi salah satu instansi pemerintah yang turut melakukan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Setelah sebelumnya melakukan digitalisasi untuk rekonsiliasi data kepegawaian, kini Kanreg II BKN kembali menunjukkan komitmennya mereformasi birokrasi dengan melaksanakan seremonial Penyerahan SK Pensiun Pegawai Kanreg II BKN Periode Bulan Juni dan Juli 2020 secara daring melalui video conference. Kegiatan yang dilakukan pada Hari Senin (04/05/2020) ini diikuti oleh Kepala Kanreg II BKN, jajaran pejabat administrator Kanreg II BKN, perwakilan Tim RB dan ZI Kanreg II BKN, serta 5 orang pegawai Kanreg II BKN yang purna tugas.

Penyerahan SK melalui daring ini sekaligus mengantisipasi terhambatnya pelayanannya kepegawaian di tengah pandemi COVID-19. Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyebutkan, “Meskipun dilaksanakan secara daring, peserta tetap mengikuti dengan khidmat dan tidak mengurangi esensi kegiatan yang dimaksudkan sebagai apresiasi kepada pegawai yang telah turut mengabdi dan membangun NKRI melalui BKN. Justru penyerahan SK melalui daring lebih efisien dari segi waktu. Jika ini dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kegiatan seremonial lainnya, tentu tidak hanya efisiensi waktu, namun juga anggaran dan sumber daya manusia.”

WhatsApp Image 2020-05-04 at 10.55.54

Lebih lanjut beliau menambahkan pentingnya publikasi kegiatan oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. “Salah satu aspek penting dalam mereformasi birokrasi adalah manajemen media komunikasi. Bukan hanya melakukan perubahan positif dan inovasi, namun kita (instansi pemerintah) juga harus memberikan informasi kepada publik terkait perubahan-perubahan positif yang telah kita bangun dalam birokrasi,” tutupnya.

By sufirahmaw@gmail.com
04 May 2020

Kantor Regional II BKN Pastikan Seleksi Daring JPTP yang Akuntabel

Uji Kompetensi Bidang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Trenggalek

 

Surabaya – Humas Kanreg II BKN, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada Rabu dan Kamis, 29-30 April 2020. Seleksi dilakukan melalui daring, hal ini mengingat kebutuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang harus segera dipenuhi meski di tengah pandemi dan masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Dengan pengawasan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (Kanreg II BKN) sebagai instansi Pembina kepegawaian, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan uji kompetensi bidang yang terdiri dari presentasi makalah dan wawancara.

WhatsApp Image 2020-04-29 at 10.00.20

 

Sebanyak 19 orang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti seleksi tersebut. Nantinya mereka akan mengisi 5 formasi jabatan kosong, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg II BKN yang turut menjadi panitia seleksi (penguji) dalam seleksi tersebut memastikan seluruh proses seleksi dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. Beliau mengatakan, “Saya pastikan tidak ada sedikitpun kecurangan, karena mekanismenya tetap mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja medianya yang berbeda, yaitu melalui online atau daring.”

WhatsApp Image 2020-04-29 at 10.51.53

Seleksi JPTP melalui daring dinilai akan menjadi pembaharuan yang positif dalam sistem assessment pegawai. Pasalnya, BKN sendiri saat ini tengah mematangkan konsep dan sistem online assessment bagi seleksi JPTP. Dalam teleconference Rapat Pimpinan Tinggi BKN yang digelar pada 23 April lalu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Dr Purwanto mengatakan, “Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk bisa membangun sistem online assessment yang nantinya akan terintegrasi. Memang untuk memulainya diperlukan uji coba seperti yang telah dilakukan di beberapa Instansi Pusat dan Daerah di wilayah kerja Kanreg II BKN. Jika hanya tools yang berbeda bukan substansinya, maka tidak akan mengurangi objektivitas.”

 WhatsApp Image 2020-04-29 at 13.02.44

 

By sufirahmaw@gmail.com
29 Apr 2020

Agendakan Transformasi Digital, Aplikasi AREK Kanreg II BKN Siap Direplikasi

Kanreg 2 BKN Lakukan Pembinaan RB dan ZI Terhadap Sejumlah Kanreg

rb2

Surabaya - Humas Kanreg II BKN, Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya tengah melaksanakan Pembinaan Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) untuk Kantor Regional (Kanreg) di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur (yakni: Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, dan Kanreg XI BKN Manokwari). Pembinaan ini antara lain dilaksanakan melalui telekonferensi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Regional II BKS Surabaya, Inspektur BKN, perwakilan Tim RB BKN, dan Humas BKN, pada Kamis (16/4/2020).

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya (Kanreg II BKN Surabaya) telah dipercaya untuk melakukan pembinaan, mengingat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan oleh KemenPAN-RB kepada Kanreg II BKN akhir 2019 lalu.

rb1

Transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian menjadi agenda utama dalam mewujudkan RB dan ZI di lingkungan BKN. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Rahadi selaku perwakilan Tim RB BKN, “Tema besarnya adalah transformasi digital dalam pelayanan BKN. Dimulai dengan perbaikan peta proses bisnis khususnya di Kanreg, dilanjutkan dengan menginventarisasi aplikasi yang ada di Kanreg untuk dievaluasi dan dipilih yang layak untuk dijadikan standar.”

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg II BKN, Tauchid Djatmiko menyampaikan beberapa hal dan tahapan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing Kanreg. “Penilaian RB dan ZI sendiri dibagi menjadi dua, 60% unsur pengungkit dan 40% hasil. Yang perlu kita perhatikan adalah percepatan unsur pengungkit. Setidaknya ada 4 fokus utama, yaitu penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” tuturnya.

Dalam rangka percepatan pembangunan RB dan ZI, seluruh Kanreg di Wilayah Indonesia Tengah dan Timur sepakat untuk mengadopsi sistem yang telah dibangun oleh kanreg II BKN salah satunya dengan replikasi Aplikasi AREK sebagai wujud digitalisasi pelayanan kepegawaian. Tauchid menambahkan, “Pada prinsipnya kami (Kanreg II BKN) tidak keberatan apabila kanreg lain mengadopsi AREK untuk pelayanan kepegawaian, mengingat beberapa Kanreg telah mengadopsi dan telah dilakukan vulnerability assessment terhadap aplikasi ini. Pun kami bersedia berbagi contoh dokumen pendukung RB yang harus disiapkan. Saya yakin percepatan dapat segera terwujud melalui sinergi dan inovasi oleh masing-masing kanreg”.

Sementara itu A. Darmuji selaku Inspektur BKN menambahkankan beberapa hal yang perlu ditekankan demi mewujudkan pembangunan RB dan ZI di lingkungan BKN. “Beberapa catatan tentang pembangunan ZI kunci pertama adalah komitmen. Kemudian memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur yang ada di 6 area perubahan, melakukan inovasi pelayanan yang dapat mencegah korupsi, dan membangun persepsi anti korupsi dengan melaksanakan program yang bersinggungan langsung dengan publik. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan perubahan salah satunya melalui manajemen media internal maupun eksternal. Dan terakhir monitoring melalui survei mandiri untuk menilai output persepsi anti korupsi dan pelayanan publik,” tutupnya. suf-ars

 

 

By sufirahmaw@gmail.com
16 Apr 2020

← Newer Older →
©Copyright 2019, By All rights reserved
×