× Beranda Layanan Survey & Statistika Pengumuman Download Produk Hukum Berita Kontak

Pengumuman

SOP Seleksi CAT BKN dengan Protokol Kesehatan COVID-19

SURAT EDARAN
NOMOR: 17/SE/VII/2020
TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (CAT BKN) DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Download: SOP-CAT-COVID19

107079408_1895440867254200_4579099299100161644_o

By sufirahmaw@gmail.com
12 Jul 2020
Comment

Pemerintah Tidak Batalkan Pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019

[SIARAN PERS] Nomor: 027/RILIS/V/2020 

Pemerintah Tidak Batalkan Pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019

By sufirahmaw@gmail.com
01 May 2020
Comment

Pedoman Penjatuhan Sanksi bagi ASN yang Abaikan Ketentuan Larangan Mudik

[SIARAN PERS]
No : 25/RILIS/IV/2020

Pedoman Penjatuhan Sanksi bagi ASN yang Abaikan Ketentuan Larangan Mudik

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SE Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan diterbitkannya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Tujuan diterbitkannya SE Kepala BKN tersebut yakni sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan untuk meningkatkan kedisiplinan ASN pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Melalui SE tersebut, seluruh PPK instansi pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemantauan atau pengawasan aktivitas ASN khususnya terkait dengan pergerakan atau kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan meminta PPK untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yang tetap berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik.

Untuk memudahkan PPK dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin, Dalam SE ini jenis pelanggaran disiplin berupa aktivitas berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:
a. Kategori I, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
b. Kategori II, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
c. Kategori III, yaitu ASN yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan ASN pada saat:
a) Telah disampaikannya imbauan agar tidak melakukan kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
b) Telah ditetapkannya larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke dalam aplikasi SAPK pada alamat web https://sapk.bkn.go.id. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 24 April 2020, sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Lebih detil isi SE Nomor 11/SE/IV/2020 : SE Mudik

Jakarta, 26 April 2020
Plt Kepala Biro Humas BKN
ttd
Paryono

By sufirahmaw@gmail.com
27 Apr 2020
Comment

PELAYANAN KEPEGAWAIAN DARING

Pelayanan Kepegawaian Online

CP online

By sufirahmaw@gmail.com
03 Apr 2020
Comment

ASN Berdaya Saing

Materi Kepala BKN - ASN BERDAYA SAIN, bisa di unduh pada link dibawah ini :

klik disini

By anang.dohir@gmail.com
08 Oct 2019
Comment

Rekon Data Kepegawaian dan Persiapan Seleksi ASN 2019

Materi REKONSILIASI DATA KEPEGAWAIAN DAN PERSIAPAN SELEKSI CPNS 2019 bisa di unduh pada link dibawah ini :

klik disini

By anang.dohir@gmail.com
08 Oct 2019
Comment

Klarifikasi Nota Dinas Palsu

Kepada Yth.

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah

Berkenaan dengan beredarnya Surat Nota Dinas Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0531-ND.III-BKN-2016 tanggal 23 Mare 2016, bahwa Surat Sota Dinas yang dimaksud bukan produk Badan Kepegawaian Negara.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lampiran Surat Jawaban Nota Dinas Palsu

By anang.dohir@gmail.com
19 Sep 2019
Comment

Survey Kepuasan Masyarakat

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PTSP KANTOR REGIONAL II BLN SURABAYA

Klik Disini

By anang.dohir@gmail.com
19 Aug 2019
Comment

Survey Persepsi Korupsi

SURVEY PERSEPSI KORUPSI TERHADAP PTSP KANTOR REGIONAL II BLN SURABAYA

Klik Disini

By anang.dohir@gmail.com
19 Aug 2019
Comment

Penawaran Beasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Angkatan XIII

 Screen-Shot-2019-06-28-at-09.07.00

alam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara(PIK-BKN) bekerja sama dengan Universitas Terbuka kembali membuka penerimaan mahasiswa PIK-BKN Program Studi strata I (Sl) Administrasi Publik Bidang Minat/Konsentrasi Administrasi dan Manajemen Kepegawaian untuk Angkatan XIII (tiga belas), yang akan memulai perkuliahan pada Januari Tahun 2020. untuk kriteria dan keterangan lebih lengkap dapat dibaca di Surat Penawaran Beasiswa PIK XIII.

By admin@admin.com
11 Jul 2019
Comment

Jadwal Uji Kompetensi/ Inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian Tahap I Tahun 2019

Berikut kami sampaikan Jadwal Uji Kompetensi/ Inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian Tahap I Tahun 2019. Untuk kelengkapan dan kelancaran pada saat pelaksanaan Uji Kompetensi dimohon kepada peserta untuk:

  1.  Mengisi Form Daftar Riwayat Hidup dan Form Critical Incident dan dibawa saat Tes Wawancara.
  2. Untuk Peserta Uji Kompetensi/ Inpassing yang mengikuti Tes CAT diwajibkan membayar PNBP sebesar Rp. 100.000,-. Untuk Teknis Pembayaran dan Kode Billing dapat menghubungi Sdri. Mahdalena di nomor 08121065262.
  3. Tempat pelaksanaan Tes CAT di ruang CAT Gedung 2 lantai 1.
  4. Tempat Pelaksanaan Tes Wawancara di ruang Rapat Gedung 3 lantai 1

Berikut perincian Jadwal dari masing-masing peserta

  1. Jadwal Tes CAT
  2. Jadwal Tes Wawancara 23 April 2019 – Pagi
  3. Jadwal Tes Wawancara 23 April 2019 – Siang
  4. Jadwal Tes Wawancara 24 April 2019 – Pagi
  5. Jadwal Tes Wawancara 24 April 2019 – Siang
By admin@admin.com
17 Mar 2019
Comment

Penyampaian Hasil Penghitungan Kebutuhan ASN TA 2019

Renpegfor

Untuk memudahkan proses Penyusunan Kebutuhan PNS yang akan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Dimohon untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan penghitungan sesuai dengan format penghitungan kebutuhan ASN.

Silakan Unduh Formatnya:

  1. Surat Pengantar Renpegfor
  2. Form Penyusunan Kebutuhan ASN 2019 Instansi Pemerintah Kab_Kota
  3. Form Penyusunan Kebutuhan ASN 2019 Instansi Pemerintah Provinsi
  4. Form Penyusunan Kebutuhan ASN 2019  Instansi Pusat
By admin@admin.com
20 Feb 2019
Comment

Pengumuman Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2018

orientasi

Menindaklanjuti proses seleksi CPNS Badan Kepegawaian Negara dan hasil penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2018, dengan ini diberitahukan kepada CPNS Badan Kepegawaian Negara (terlampir) hal-hal sebagai berikut:

Klik di sini

By admin@admin.com
01 Jan 2019
Comment

← Newer Older →
©Copyright 2019, By All rights reserved
×