Ramai pemberitaan di media daring dan media sosial terkait dugaan rekayasa pelaksanaan seleksi Perangkat Desa untuk 25 kecamatan atau 163 desa di Kabupaten Kediri. Kejadian tersebut menjadi bias dan banyak pihak yang mengaitkan dengan sistem seleksi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN).

Menyikapi hal tersebut, BKN menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan, keterlibatan, dan perjanjian kerja sama antara BKN dengan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi perangkat desa. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya, Mohammad Ridwan menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama merupakan langkah awal sekaligus syarat wajib yang harus dipenuhi apabila instansi pemerintah ingin bekerja sama mengadakan seleksi menggunakan sistem CAT BKN. “Apabila tidak ada komunikasi dan kerja sama antara BKN dengan instansi pemerintah, maka tidak akan kami (BKN) ijinkan dan fasilitasi,” jelasnya.

Tujuan dari adanya perjanjian kerja sama tidak lain adalah karena BKN menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam proses seleksi yang dilaksanakan menggunakan CAT BKN. Sehingga segala bentuk kecurangan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun rekayasa dalam pelaksanaan seleksi dapat diantisipasi.

Lebih lanjut, Mohammad Ridwan mengimbau kepada masyarakat dan media untuk memastikan kembali kebenaran dan keabsahan informasi yang diperoleh, “Mohon untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum pasti atau dapat menimbulkan makna yang bias, yang dapat dipersepsi salah oleh publik”. Sementara itu terkait dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kediri, saat ini telah diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Unduh Siaran Pers